MANAGED BY:
SENIN
19 FEBRUARI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | ARTIKEL | KOLOM | EVENT

KOTAWARINGIN

Selasa, 11 Juli 2017 10:47
Masalah Pungutan Sekolah di Kotim Dibawa ke Pusat
OMPAK : Para kepala sekolah bersama beberapa anggota DPRD Kotim, dan kepala Dinas Pendidikan Kotim, serta pihak komite sekolah, usai menggelar RDP.(RADO/ RADAR SAMPIT)

PROKAL.CO, SAMPIT- DPRD Kotim kemarin menggelar rapat bersama para kepala sekolah dan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim serta pihak komite sekolah, membahas persoalan pungutan di sekolah. Namun pembahasan dengan duduk bersama tersebut belum menghasilkan keputusan, tetap yang bakal diterapkan semua sekolah di Kotim.

Hasilnya, anggota DPRD Kotim dan sejumlah pihak sekolah, serta Dinas Pendidikan mengagendakan konsultasi ke pemerintah pusat di Jakarta terkait larangan sekolah memberlakukan pungutan kepada orang tua murid. Konsultasi rencananya bakal diarahkan ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta tim Satuan Tugas (satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di tingkat pusat.

”Salah satu hasil pertemuan kemarin, kita akan konsultasi. Karena ini wilayahnya abu-abu dan  kita tidak ingin persepsi kita berbeda sehingga ujung-ujungnya adalagi yang ditangkap karena tuduhan pungli segala macam,”ujar Ketua Komisi III DPRD Kotim, Rimbun kepada Radar Sampit  kemarin.

Terungkap dalam pertemuan itu, sejumlah kepala sekolah mengeluhkan adanya larangan memungut uang kepada murid melalui komite sekolah. Menurut mereka, sekali pun sekolah sudah didanai  oleh BOS,  namun dana  itu dianggap  tidak akan menutupi kegiatan sekolah yang lain. Seperti untuk gaji guru honor, dan pembiayan kegiatan  sekolah yang tidak tercantum dalam pendanaan BOS.

Selain itu para kepala sekolah juga mengeluhkan kondisi sarana dan prasarana sekolah yang kadang jarang mampu diakodomir oleh pemerintah daerah.Dan jika melalui komite tidak perlu waktu lama paling 6 bulan, masalah itu akan diselesaikan.

”Kalau menunggu dana pemerintah, contohnya sudah dua tahun kami usulkan untuk pagar sekolah, dan tidak kunjung juga terealisasi. Padahal semuanya untuk kepentingan bersama, untuk sekolah juga,”beber salah satu kepala sekolah yang  hadir saat itu

Sementara itu Ketua DPRD Kotawaringin Timur Jhon Krisli menilai,  perlu payung hukum agar pembiayaan yang dibebankan kepada orang tua murid,  seperti halnya komite tidak bermasalah secara hukum.

"Ada 30 persen yang masih menjadi tanggung jawab wali murid. Di sini perlu ruang penjabaran tanggung jawab wali murid dan dibuat payung hukum agar pungutan yang dilakukan resmi," tandasnya.

Dirinya juga meminta kepada Badan Legislasi (Baleg) di lembaga itu bisa mempertimbangkan hal ini, agar ada payung hukum ke depanya untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, yang bisa digali dari bantuan orang tua murid dan pihak lain. (ang/gus)


BACA JUGA

Sabtu, 17 Februari 2018 16:18

YA TUHANNNN!!! Bocah SD Tewas di Kolam Renang

PANGKALAN BUN – Seorang bocah SD di Pangkalan Bun, Sarasati Febrilia Trihastari (12), tewas tenggelam…

Jumat, 16 Februari 2018 11:07

Leonard S Apung, Pj Bupati Seruyan

KUALA PEMBUANG – Leonard S Ampung ditunjuk sebagai pelaksana jabatan (Pj) Bupati Seruyan, untuk…

Kamis, 15 Februari 2018 13:42

Polisi Masih Selidiki Pembakar Rumah Sendiri

PALANGKA RAYA – Kasus pelaku pembakar rumah sendiri Budi (40) samapi saat ini masih dalam penyelidikan…

Kamis, 15 Februari 2018 12:16

NAH..! Sekda Kota Palangka Raya Diduga Perintahkan Pungli

PALANGKA RAYA – Penetapan tersangka Sekda Kota Palangka Raya, Rojikinnor oleh Direktorat…

Kamis, 15 Februari 2018 11:56

Guru Kontrak Malas, Berhentikan Saja!

SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun mengingatkan agar guru kontrak yang diperpanjang masa…

Kamis, 15 Februari 2018 11:43

Kotim Harus Damai! Semua Pihak Wajib Jaga Kondusifitas

SAMPIT-Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli menegaskan, kondusifitas di daerah ini tidak hanya jadi tanggung…

Kamis, 15 Februari 2018 11:40

GOW Kotim Bantu Korban Kebakaran

SAMPIT – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membantu korban…

Kamis, 15 Februari 2018 11:29

Panwaslu Deklarasi Lawan Politik Uang

KUALA PEMBUANG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Seruyan menggelar apel deklarasi tolak…

Kamis, 15 Februari 2018 09:27

Duh!!! 65.625 Warga Seruyan Belum Terdaftar JKN-KIS

KUALA PEMBUANG - Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 ini berkomitmen untuk mendaftarkan penduduknya…

Kamis, 15 Februari 2018 09:24

DPRD Balangan Pelajari Dua Agenda Ini

PALANGKA RAYA – Awal tahun 2018, DPRD Kota Palangka Raya sudah mendapatkan kunjungan Anggota DPRD…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .