MANAGED BY:
RABU
27 SEPTEMBER
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | ARTIKEL | KOLOM | EVENT

KOTAWARINGIN

Selasa, 11 Juli 2017 10:47
Masalah Pungutan Sekolah di Kotim Dibawa ke Pusat
OMPAK : Para kepala sekolah bersama beberapa anggota DPRD Kotim, dan kepala Dinas Pendidikan Kotim, serta pihak komite sekolah, usai menggelar RDP.(RADO/ RADAR SAMPIT)

PROKAL.CO, SAMPIT- DPRD Kotim kemarin menggelar rapat bersama para kepala sekolah dan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim serta pihak komite sekolah, membahas persoalan pungutan di sekolah. Namun pembahasan dengan duduk bersama tersebut belum menghasilkan keputusan, tetap yang bakal diterapkan semua sekolah di Kotim.

Hasilnya, anggota DPRD Kotim dan sejumlah pihak sekolah, serta Dinas Pendidikan mengagendakan konsultasi ke pemerintah pusat di Jakarta terkait larangan sekolah memberlakukan pungutan kepada orang tua murid. Konsultasi rencananya bakal diarahkan ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta tim Satuan Tugas (satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di tingkat pusat.

”Salah satu hasil pertemuan kemarin, kita akan konsultasi. Karena ini wilayahnya abu-abu dan  kita tidak ingin persepsi kita berbeda sehingga ujung-ujungnya adalagi yang ditangkap karena tuduhan pungli segala macam,”ujar Ketua Komisi III DPRD Kotim, Rimbun kepada Radar Sampit  kemarin.

Terungkap dalam pertemuan itu, sejumlah kepala sekolah mengeluhkan adanya larangan memungut uang kepada murid melalui komite sekolah. Menurut mereka, sekali pun sekolah sudah didanai  oleh BOS,  namun dana  itu dianggap  tidak akan menutupi kegiatan sekolah yang lain. Seperti untuk gaji guru honor, dan pembiayan kegiatan  sekolah yang tidak tercantum dalam pendanaan BOS.

Selain itu para kepala sekolah juga mengeluhkan kondisi sarana dan prasarana sekolah yang kadang jarang mampu diakodomir oleh pemerintah daerah.Dan jika melalui komite tidak perlu waktu lama paling 6 bulan, masalah itu akan diselesaikan.

”Kalau menunggu dana pemerintah, contohnya sudah dua tahun kami usulkan untuk pagar sekolah, dan tidak kunjung juga terealisasi. Padahal semuanya untuk kepentingan bersama, untuk sekolah juga,”beber salah satu kepala sekolah yang  hadir saat itu

Sementara itu Ketua DPRD Kotawaringin Timur Jhon Krisli menilai,  perlu payung hukum agar pembiayaan yang dibebankan kepada orang tua murid,  seperti halnya komite tidak bermasalah secara hukum.

"Ada 30 persen yang masih menjadi tanggung jawab wali murid. Di sini perlu ruang penjabaran tanggung jawab wali murid dan dibuat payung hukum agar pungutan yang dilakukan resmi," tandasnya.

Dirinya juga meminta kepada Badan Legislasi (Baleg) di lembaga itu bisa mempertimbangkan hal ini, agar ada payung hukum ke depanya untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, yang bisa digali dari bantuan orang tua murid dan pihak lain. (ang/gus)


BACA JUGA

Selasa, 26 September 2017 08:35

Jangan Cuma Dukung! Perlu Aksi Nyata Pertahankan Budaya Lokal

SAMPIT-Wakil Ketua DPRD Kotim Parimus menyampaikan, komitmen untuk mempertahankan  adat istiadat…

Selasa, 26 September 2017 08:31

PBS Sawit Wajib Pelihara Jalan, Kalau Tidak..

SAMPIT-Anggota Komisi II DPRD Kotim, Dani Rakhman mendesak agar Pemkab Kotim mewajibkan perusahaan besar…

Selasa, 26 September 2017 08:27

Legislator Ini Ngotot, Tidak Sepakat Dana Diendapkan

SAMPIT-Jika sebelumnya dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotim mengingatkan agar anggaran daerah  jangan…

Senin, 25 September 2017 11:05

Bupati Beri Dua Jempol untuk Pengawasan Obat Terlarang

SAMPIT— Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)  memberikan apresiasi atas upaya…

Senin, 25 September 2017 10:33

Miris!!! SDA Melimpah, Banyak Anak di Daerah Ini Kekurangan Gizi

KUALA KURUN – Sebanyak 32,07 persen anak usia 0-2 tahun di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) termasuk…

Senin, 25 September 2017 10:15

Legislator Ini Desak Nilai Silpa di APBD Diturunkan

SAMPIT- Anggota DPRD Kotim dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Seruyantara mendesak Pemkab Kotim agar …

Senin, 25 September 2017 10:14

Penting Nih!!! Koordinasi SOPD Harus Solid

SAMPIT-Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kotim, Dani Rakhman menegaskan koordinasi dan komunikasi…

Sabtu, 23 September 2017 10:08

Dewan Tuntut Pemenuhan Anggaran SOPD

SAMPIT-Ketua Komisi I DPRD Kotim Handioyo J Wibowo berharap agar dalam rapat  komisi finalisasi…

Sabtu, 23 September 2017 09:58

Legislator Ini Pertanyakan Realisasi Program CSR

SAMPIT-Sekretaris Komisi III DPRD Kotim Hero Harapano mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim untuk…

Jumat, 22 September 2017 10:04

YESSSS!!! Tata Batas Seruyan-Kobar Tuntas

KUALA PEMBUANG - Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama Kotawaringin Barat (Kobar) akhirnya menyepakati…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .