MANAGED BY:
RABU
18 JULI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | ARTIKEL | KOLOM | EVENT

KOTAWARINGIN

Jumat, 11 Agustus 2017 09:17
Soal DBH, Dewan Desak Pemkab Protes ke Pemerintah Pusat
Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli

PROKAL.CO, SAMPIT- Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli menilai, setiap tahun sangat banyak sumber daya alam (SDA), terutama  hasil kelapa sawit seperti crude palm oil (CPO) dari Kotim yang dikirim keluar daerah.  Namun lanjutnya, besarnya hasil SDA dari Kotim yang dibawa keluar tersebut  tidak ada kontribusinya bagi pendapatan daerah.

Berlatar belakang hal itu, dirinya mendesak Pemkab Kotim agar bersikap agar menghentikan aliran pengiriman hasil alam Kotim ke luar daerah, selama tidak ada perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah.

”Hal ini harus diakhiri dan daerah tidak boleh berdiam diri.  Hendaknya daerah menggungat pemerintah pusat soal aturan mengenai DBH itu dengan mengajukan peninjauan kembali,” tegasnya.

Jhon juga mengatakan, yang jadi biang persoalan ini terletak di Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah. Kemudian Undang-Undang  No.  18  tahun  2004  tentang  perkebunan.

Dipaparkannya, sumber DBH menurut UU No 33 tahun 2004, yaitu berasal dari sektor  kehutanan, pertambangan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

”Nah itulah sebabnya sektor perkebunan yang  ada di Kalteng berbeda dengan kehutanan seperti yang dimaksud.  Sehingga Kalteng tidak menerima keuntungan dari bagi hasil sektor tersebut. Pemerintah  pusat berdalih,  DBH hanya untuk komoditas yang tidak terbarukan. Sedangkan kelapa sawit bisa ditanam kembali dan tumbuhnya ditanam oleh manusia,” terang Jhon.

Sekali lagi Jhon menegaskan, aturan tersebut harus direvisi berdasarkan prinsip rasa keadilan, mengingat kita sebagai daerah penghasil yang telah diabaikan. ”Kondisi hutan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sektor perkebunan, tidak sebanding dengan dana yang dibagikan pemerintah pusat melalui DBH itu,” cetus Politikus PDI Perjuangan ini.

Ditambahkan Jhon, selama ini, pendapatan daerah dari sektor perkebunan kelapa sawit hanya diperoleh dari sektor pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan dan pendapatan lainnya. Dan tegasnya, pendapatan itu bukan dari produk kelapa sawit dan turunannya.

”Setiap bulan saja,  dari luasan perkebunan sawit di Kotim yang sekitar 600 ribuan hektare itu tidak kurang menghasilkan skitar 200 ribu ton CPO yang dibawa keluar dari daerah ini. Namun daerah hanya bisa melihat hasil alamnya itu diangkut keluar. Sementara konbdisi alam dan ekosistemnya sudah dirusak akibat pembukaan lahan secara besar-besaran,” pungkas Jhon Krisli. (ang/gus)

 


BACA JUGA

Rabu, 18 Juli 2018 08:26

Tahun Ini, Kalteng Bebas Kabut Asap, SUERRR???

PALANGKA RAYA – Berdasarkan ramalan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah…

Selasa, 17 Juli 2018 16:37

YA TUHAN!!! Perahu Karam, Pemancing Tenggelam

PALANGKA RAYA – Niat mulia menyelamatkan nyawa anak kecil serta hobi memancing Rigan, warga Jalan…

Senin, 16 Juli 2018 16:02

Ya Ampunnn!!!! Gara-Gara Ini, Pensiunan ASN Diamankan

PALANGKA RAYA – Diduga melakukan pembakaran lahan secara sengaja hingga mengakibatkan kebakaran…

Senin, 16 Juli 2018 09:09

Pemerintah Desa Diminta Aktif Sosialisasikan Pilkades

SAMPIT – Pemerintah desa diminta aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait pelaksanaan…

Senin, 16 Juli 2018 09:04

Mantap!!! Varietas Inpari 30 Tahan Hama

SAMPIT – Para petani di Kecamatan Kotabesi mengklaim bahwa selama menggunakan varietas unggul…

Senin, 16 Juli 2018 08:56

Ikon Jelawat Terus Bersolek

SAMPIT – Keinginan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk menjadikan Sampit sebagai…

Jumat, 13 Juli 2018 23:24

Rencana Pindah Ibu Kota Terus Berjalan

PALANGKA RAYA – Badan Informasi Geospasial (BIG) akan melakukan pemetaan lahan di Provinsi Kalimantan…

Jumat, 13 Juli 2018 23:13

KEREN EUI!!! Mahasiswa Bentuk Komunitas Pelestari Bahasa Sampit

SAMPIT—  Sekelompok mahasiswa dari STKIP Muhammadiyah Sampit membentuk komunitas pelestari…

Kamis, 12 Juli 2018 09:46

Wihhhhh!!!! Menteri Korea Selatan Kunjungi Kobar, Ngapain Ya????

PANGKALAN BUN- Wakil Bupati Kotawaringin Barat Ahmadi Riansyah menyambut kedatangan Menteri Kehutanan…

Kamis, 12 Juli 2018 09:32

Kecamatan Harus Aktif Dampingi Desa

SAMPIT – Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun ini, sebanyak 17 kecamatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .