MANAGED BY:
JUMAT
20 OKTOBER
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | ARTIKEL | KOLOM | EVENT

KOTAWARINGIN

Jumat, 11 Agustus 2017 09:17
Soal DBH, Dewan Desak Pemkab Protes ke Pemerintah Pusat
Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli

PROKAL.CO, SAMPIT- Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli menilai, setiap tahun sangat banyak sumber daya alam (SDA), terutama  hasil kelapa sawit seperti crude palm oil (CPO) dari Kotim yang dikirim keluar daerah.  Namun lanjutnya, besarnya hasil SDA dari Kotim yang dibawa keluar tersebut  tidak ada kontribusinya bagi pendapatan daerah.

Berlatar belakang hal itu, dirinya mendesak Pemkab Kotim agar bersikap agar menghentikan aliran pengiriman hasil alam Kotim ke luar daerah, selama tidak ada perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah.

”Hal ini harus diakhiri dan daerah tidak boleh berdiam diri.  Hendaknya daerah menggungat pemerintah pusat soal aturan mengenai DBH itu dengan mengajukan peninjauan kembali,” tegasnya.

Jhon juga mengatakan, yang jadi biang persoalan ini terletak di Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah. Kemudian Undang-Undang  No.  18  tahun  2004  tentang  perkebunan.

Dipaparkannya, sumber DBH menurut UU No 33 tahun 2004, yaitu berasal dari sektor  kehutanan, pertambangan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

”Nah itulah sebabnya sektor perkebunan yang  ada di Kalteng berbeda dengan kehutanan seperti yang dimaksud.  Sehingga Kalteng tidak menerima keuntungan dari bagi hasil sektor tersebut. Pemerintah  pusat berdalih,  DBH hanya untuk komoditas yang tidak terbarukan. Sedangkan kelapa sawit bisa ditanam kembali dan tumbuhnya ditanam oleh manusia,” terang Jhon.

Sekali lagi Jhon menegaskan, aturan tersebut harus direvisi berdasarkan prinsip rasa keadilan, mengingat kita sebagai daerah penghasil yang telah diabaikan. ”Kondisi hutan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sektor perkebunan, tidak sebanding dengan dana yang dibagikan pemerintah pusat melalui DBH itu,” cetus Politikus PDI Perjuangan ini.

Ditambahkan Jhon, selama ini, pendapatan daerah dari sektor perkebunan kelapa sawit hanya diperoleh dari sektor pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan dan pendapatan lainnya. Dan tegasnya, pendapatan itu bukan dari produk kelapa sawit dan turunannya.

”Setiap bulan saja,  dari luasan perkebunan sawit di Kotim yang sekitar 600 ribuan hektare itu tidak kurang menghasilkan skitar 200 ribu ton CPO yang dibawa keluar dari daerah ini. Namun daerah hanya bisa melihat hasil alamnya itu diangkut keluar. Sementara konbdisi alam dan ekosistemnya sudah dirusak akibat pembukaan lahan secara besar-besaran,” pungkas Jhon Krisli. (ang/gus)

 


BACA JUGA

Kamis, 19 Oktober 2017 09:57

Seleksi Sekda Kotim Memasuki Tahap Akhir

SAMPIT— Lelang  jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim, telah melewati berbagai…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:48

Bangun Jalan di Kotim, Perlu Gandeng TNI

SAMPIT-Ketua Komisi I DPRD Kotim, Handoyo J Wibowo mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:45

Jangan Lagi Ada Sekolah Tidak Layak

SAMPIT-Anggota Komisi III DPRD Kotim, Hero Harapano menegaskan agar tidak ada lagi kondisi bangunan…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:43

Legislator Ini Soroti Penataan Jalan Pramuka, Kenapa????

SAMPIT-Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotim, Rimbun menyatakan lemahnya koordinasi antar Satuan Organisasi…

Rabu, 18 Oktober 2017 09:41

ASSSIKKKK!!! Tahun Depan, Tenaga Kontrak Dibuka Lagi

KUALA PEMBUANG - Sukses penerimaan tenaga kontrak daerah dengan gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK).…

Rabu, 18 Oktober 2017 09:39

Nelayan Sembuluh Menjerit, Lah Kenapa?

KUALA PEMBUANG – Nelayan Danau Sembuluh hampir setiap tahun mengeluhkan minimnya hasil tangkapan.…

Rabu, 18 Oktober 2017 09:34

Calon Kades Ini Siap Akomodir Aspirasi Warga

SAMPIT – Banyak aspirasi yang disampaikan warga Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit saat…

Rabu, 18 Oktober 2017 08:44

Warga Seruyan Diimbau Kembangkan Usaha Mandiri

KUALA PEMBUANG- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Lewis M Bangas mengimbau seluruh…

Rabu, 18 Oktober 2017 08:41

Perlu Diperhatikan! RKA SOPD Mengacu Hasil Musrenbang

SAMPIT - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Muhammad Shaleh meminta Satuan Organisasi Perangkat Daerah…

Rabu, 18 Oktober 2017 08:34

Kualitas Rastra di Kotim Harus Layak Konsumsi

SAMPIT - Anggota Komisi I DPRD Kotim, William Novetra menegaskan agar Badan Urusan Logistik (Bulog)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .