MANAGED BY:
SABTU
24 FEBRUARI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | ARTIKEL | KOLOM | EVENT

KOTAWARINGIN

Jumat, 11 Agustus 2017 09:17
Soal DBH, Dewan Desak Pemkab Protes ke Pemerintah Pusat
Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli

PROKAL.CO, SAMPIT- Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli menilai, setiap tahun sangat banyak sumber daya alam (SDA), terutama  hasil kelapa sawit seperti crude palm oil (CPO) dari Kotim yang dikirim keluar daerah.  Namun lanjutnya, besarnya hasil SDA dari Kotim yang dibawa keluar tersebut  tidak ada kontribusinya bagi pendapatan daerah.

Berlatar belakang hal itu, dirinya mendesak Pemkab Kotim agar bersikap agar menghentikan aliran pengiriman hasil alam Kotim ke luar daerah, selama tidak ada perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah.

”Hal ini harus diakhiri dan daerah tidak boleh berdiam diri.  Hendaknya daerah menggungat pemerintah pusat soal aturan mengenai DBH itu dengan mengajukan peninjauan kembali,” tegasnya.

Jhon juga mengatakan, yang jadi biang persoalan ini terletak di Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah. Kemudian Undang-Undang  No.  18  tahun  2004  tentang  perkebunan.

Dipaparkannya, sumber DBH menurut UU No 33 tahun 2004, yaitu berasal dari sektor  kehutanan, pertambangan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

”Nah itulah sebabnya sektor perkebunan yang  ada di Kalteng berbeda dengan kehutanan seperti yang dimaksud.  Sehingga Kalteng tidak menerima keuntungan dari bagi hasil sektor tersebut. Pemerintah  pusat berdalih,  DBH hanya untuk komoditas yang tidak terbarukan. Sedangkan kelapa sawit bisa ditanam kembali dan tumbuhnya ditanam oleh manusia,” terang Jhon.

Sekali lagi Jhon menegaskan, aturan tersebut harus direvisi berdasarkan prinsip rasa keadilan, mengingat kita sebagai daerah penghasil yang telah diabaikan. ”Kondisi hutan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sektor perkebunan, tidak sebanding dengan dana yang dibagikan pemerintah pusat melalui DBH itu,” cetus Politikus PDI Perjuangan ini.

Ditambahkan Jhon, selama ini, pendapatan daerah dari sektor perkebunan kelapa sawit hanya diperoleh dari sektor pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan dan pendapatan lainnya. Dan tegasnya, pendapatan itu bukan dari produk kelapa sawit dan turunannya.

”Setiap bulan saja,  dari luasan perkebunan sawit di Kotim yang sekitar 600 ribuan hektare itu tidak kurang menghasilkan skitar 200 ribu ton CPO yang dibawa keluar dari daerah ini. Namun daerah hanya bisa melihat hasil alamnya itu diangkut keluar. Sementara konbdisi alam dan ekosistemnya sudah dirusak akibat pembukaan lahan secara besar-besaran,” pungkas Jhon Krisli. (ang/gus)

 


BACA JUGA

Sabtu, 24 Februari 2018 08:49

ASN Diminta Netral Jelang Pilkada

KUALA PEMBUANG – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan M. Erwin Toha meminta…

Jumat, 23 Februari 2018 10:20

MTQ Kabupaten Harus Digelar Maksimal

SAMPIT-Sejumlah anggota DPRD Kotim dari daerah pemilihan empat meliputi  Kecamatan Cempaga, Cempaga…

Kamis, 22 Februari 2018 15:12

LAH KENAPA??? Ombudsman Desak Plt Rektor Usulkan Pemilihan

PALANGKA RAYA – Belum jelasnya rektor Universitas Palangka Raya (UPR) definitif dan saat ini masih…

Kamis, 22 Februari 2018 12:54

Pemkab Kotim Perlu Rutin Konsultasi Hukum

SAMPIT-Ketua Komisi I DPRD Kotim, Handoyo J Wibowo meminta kepada Pemkab Kotim untuk  aktif memberikan…

Kamis, 22 Februari 2018 12:45

Terus Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

KUALA PEMBUANG – Ketua DPRD Seruyan, H Ahmad Ruswandi mengatakan bahwa legislatif terus menerus…

Kamis, 22 Februari 2018 12:41

ODGJ di Seruyan Minta Bangsal Khusus

KUALA PEMBUANG - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Seruyan mengalami sejumlah kendala dalam penanganan…

Rabu, 21 Februari 2018 12:21

BPMD Kotim Rutin Cek Kondisi Aset

SAMPIT – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan…

Rabu, 21 Februari 2018 12:18

Legislator Ini Pertanyakan Tim Audit Perkebunan

SAMPIT – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotim Rimbun mempertanyakan kelanjutan tim audit perkebunan…

Rabu, 21 Februari 2018 12:17

Penting! Data Penduduk Miskin Harus Diperbarui

SAMPIT – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim Sarjono meminta agar data kependudukan yang tergolong…

Rabu, 21 Februari 2018 11:54

Musirawas Wakili PBS di Seruyan dalam Pembentukan Agricultural Facility

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) membentuk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .