PANGKALAN BANTENG-Larangan pemerintah tentang penjualan elpiji 3 kilogram oleh pengecer ditanggapi sinis kalangan masyarakat. Pasalnya, jika larangan itu diberlakukan maka banyak masyarakat yang akan kebingungan mencari elpiji bersubsidi tersebut.
Salah satu warga Pangkalan Banteng bernama Rahmawati mengutarakan, selama ini banyak masyarakat termasuk dirinya yang sangat menggantungkan pasokan elpiji 3 kilogram dari para pengecer.
”Meski harganya sekarang Rp 35 ribu, namun masih tersedia di pengecer. Kalau pengecer dilarang maka kita beli ke mana? Ke pangkalan? Di pangkalan selalu habis duluan, sebelum untuk semuya masyarakat tercukupi,”ujarnya, Jumat (8/9) siang.
Menurutnya, selama ini masyarakat sangat berharap pada pangkalan elpiji yang terdapat di setiap desa. Selain harga yang lebih murah, mereka mencoba mengikuti instruksi pemerintah saat sosialisasi konversi minyak tanah ke gas beberapa waktu lalu, yang mengarahkan mereka agar membeli elpiji bersubsidi di pangkalan.
”Kalau kita dan ibu-ibu yang lain inginnya beli dipangkalan saja, harganya kan Rp 18 ribu, tapi ya sering gak kebagian. Entah ke mana elpiji tiga kilogram itu keluar, dan siapa yang beli kita juga tidak tahu. Kita tahunya beli dipengecer saja, yang penting kompor bisa nyala dan bisa masak,”papar Rahmawati.
Hal serupa juga dikatakan warga lainnya bernama Narni, menurutnya sejak konversi mitan ke gas, dirinya baru tiga kali membeli elpiji bersubsidi di pangkalan. Sisanya ibu dua anak ini mengaku membeli di pengecer, baik yang dekat dengan rumahnya atau pun pergi ke toko-toko di Desa Karang Mulya.
”Seingat saya dua atau tiga kali gitu beli di pangkalan, selanjutnya beli di toko saja mas. Barangnya selalu ada dan tinggal ambil. Kalau di pangkalan sering habis dan nitip tabung, harus antre menunggu kiriman. Kalau terus-terusan begitu, ya tidak bisa masak saya ini,”terangnya.
Keluhan masyarakat atas sedikitnya pasokan elpiji 3 kilogram ke Pangkalan juga diakui Miskijan. Pemilik pangkalan elpiji di Amin Jaya ini membenarkan bahwa pasokan kepangkalan tidak pernah mencukupi. Selain itu jeda waktu pengiriman yang cukup lama juga menjadikan warga malas menunggu.
”Kadang seminggu sekali, kadang kalau telat bisa sepuluh hari baru dikirim lagi. Paling cepat kadang tiga hari sekali,”tambahnya.
Menurutnya, tabung-tabung kosong itu selain miliknya juga milik warga yang menitipkan tabung agar dapat memperoleh gas.
”Itu sebagian milik saya, sebagian lagi milik warga yang nitip. Ada juga yang tidak sabar ya diambil lagi. Kemudian mereka beli dipengecer, kita tidak bisa melarang karena mereka perlu,”imbuh Miskijan.
Sementara itu dari pantuan Radar Pangkalan Bun, minimnya pasokan atau cepat habisnya stok elpiji 3 kilogram di pangkalan tampaknya menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Bahkan juga menjadi jalan masuknya elpiji bersubsidi, yang seharusnya menjadi jatah bagi masyarakat di wilayah lain.
Faktanya seperti di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng, banyak pengecer elpiji bersubsidi yang menjual gas tersebut dengan segel bertuliskan nama salah satu agen yang,
seharusnya memasok untuk wilayah salah satu kecamatan di Kabupaten Seruyan.
Tabung-tabung elpiji melon jatah Kabupaten Seruyan itu dapat diketahui dari dari segel yang berwarna putih dan terpasang dibagian atas lubang tabung tempat menancapkan regulator kompor gas. Dalam segel tersebut tertulis jelas nama agen dan juga nama alamat agen yang berada di salah satu kecamatan di Kabupaten Seruyan.
Sementara itu, tabung elpiji 3 kilogram yang beredar di Pangkalan Banteng biasanya memiliki segel berwarna kuning dengan tulisan nama salah satu agen di Pangkalan Bun, yang masih dalam satu wilayah kabupaten.
Tidak hanya satu toko, pantauan koran ini di sejumlah pengecer di Kecamatan Pangkalan Banteng tampak terlihat elpiji 3 kilogram dengan segel berwarna putih bersanding dengan elpiji non subsidi ukuran 5 kilogram dan 12 kilogram. Mereka tampak berjajar rapi dan sepertinya dianggap sudah umum.
Salah satu pengecer elpiji 3 kilogram di kawasan pasar Karang Mulya mengungkapkan, tabung-tabung elpiji bersubsidi dengan segel warna putih itu didapatkan dari salah satu pemasok yang berada di kawasan Desa Sungai Pakit. ”Tidak diantar, tapi saya ambilnya di Darma Buana situ. Kalau kita enggak ambil sendiri ya enggak kebagian,”ujarnya tanpa mau menyebutkan nama saat diwawancarai.
Ia lantas menjelaskan bahwa penmasok itu merupakan pemasok resmi yang telah memiliki izin. ”Di sini kan itu yang memiliki ijin resmi. Kita jualnya juga melihat harga dari pemasok. Kalau dari sana tinggi ya kita jual tinggi, untung sedikit tidak masalah yang penting muter,”jelasnya.
Namun, pernyataan pengecer itu rupanya berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan pemasok. Dedi, pemilik Darma Buana membantah bahwa dirinya merupakan pemasok untuk elpiji 3 kilogram ke wilayah Pangkalan Banteng.
Ia mengatakan, elpiji yang dimiliknya hanya khusus untuk Kabupaten Seruyan. Dan harga eceran tertinggi (HET) yang digunakan adalah HET Seruyan, yang diakuinya berada di kisaran Rp 26 ribu.
Bahkan dia sempat menunjukkan table HET yang dipasang di belakang pintu kios miliknya. Namun, koran ini dilarang saat akan mencatat atau mengambil gambar table HET yang katanya ditetapkan pemerintah Kabupaten Seruyan itu.
”Jangan, enggak boleh itu..!,”tandasnya, sambil tberkilah bahwa dia tidak menjual elpiji bersubsidi di Pangkalan Banteng. (sla/gus)
