SAMPIT – Program multiyears contract Pemkab Kotim tahun ini tak berjalan mulus. Setelah terbentur masalah status kawasan, pemerintah berupaya mengalihkan anggaran agar tak mubazir. Namun, rencana itu juga harus menemui tembok tebal DPRD Kotim. Legislatif bersikukuh menolak.
Eksekutif sebelumnya mengusulkan perpindahan anggaran dari proyek tahun jamak untuk jalan dari Cempaka Mulia-Kampung Melayu senilai Rp 41,1 miliar. Anggaran itu rencananya akan digunakan di proyek lain dengan pola yang sama, yakni untuk peningkatan Jalan Tjilik Riwut, Jalan HM Arsyad, dan Jalan Kembali.
Namun, usulan itu mental. Badan Anggaran DPRD Kotim lebih memilih memarkir uang puluhan miliar itu ketimbang mengalihkannya ke proyek lain. Keputusan itu bahkan harus diambil melalui voting terbuka setelah rapat kompilasi dua hari terakhir berlangsung panas. Hasil pemungutan suara kemarin, sebelas anggota Banggar sepakat dana tersebut dijadikan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli yang memimpin rapat kemarin harus mengambil opsi terakhir, voting, sebagai alat penentu. Opsi A, dana program tahun jamak itu dijadikan Silpa. Dan Opsi B, dana itu dimanfaatkan untuk mengakomodir kebutuhan anggaran hasil rapat kompilasi, dan sisanya digunakan untuk pembiayaan program multiyears tiga jalan yakni Jalan Tjilik Riwut, HM Arsyad, dan Jalan kembali. Hasilnya, Opsi A yang menang.
Selain itu, selama tujuh hari rapat antara komisi-komisi di DPRD Kotim dan SOPD mitra kerja, memerlukan dana Rp 10 miliar untuk merealisasi program hasil rapat itu, yang merupakan program mendesak dan menjadi kebutuhan orang banyak.
Selain berdampak pada usulan eksekutif, keputusan Banggar juga berdampak pada DPRD itu sendiri. Usulan hasil kompilasi di Komisi I terkait penambahan anggaran di Sekretariat DPRD dan DPRD sekitar Rp 3,1 miliar juga ikut dibatalkan. Selain itu, kenaikan tunjangan tranportasi dan perumahan juga menggunakan appraisal atau berbasis kinerja. Kemudian, hingga akhir tahun mendatang DPRD Kotim dipastikan tidak akan ada lagi kegiatan perjalanan dinas keluar daerah. Dan, kegiatan legislasi juga akan stagnan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Rimbun menyesalkan keputusan Banggar untuk memarkir dana itu. Padahal dari sisi kebutuhan riil masyarakat, kata dia, sangat banyak yang perlu dibiayai. Rimbun menegaskan keputusan itu tentunya mengorbankan kepentingan publik.
Sementara itu, Jhon Krisli sebagai ketua Banggar mengaku keputusan itu sudah final. Keputusan banggar untuk memarkirkan dana Rp 41 miliar memang harus diterima dengan berbagai konsekuensi. ”Karena itu sudah keputusan, artinya mari kota hormati, kita konsisten dengan hal tersebut,” kata Jhon Krisli.
TAK SOLID
Peristiwa politik di balik pembahasan RAPBDP 2017 ini cukup menarik. Gagalnya usulan eksekutif memindahkan anggaran multiyears contract menjadi sinyal bahaya bagi pemerintahan Supian Hadi-Taufiq Mukri. Partai pendukung pemerintah tampak tak solid. Sebagian anggota Banggar yang menolak usulan tersebut berasal dari fraksi pendukung pemerintah.
PDI Perjuangan yang juga partai bupati pun pecah meskipun mayoritas masih mendukung pemerintah. Hanya satu partai yang solid, Demokrat. Sementara Gerindra all out menolak usulan pemerintah.
Rencananya hari ini APBDP akan disahkan. Pengesahan diperkirakan berlangsung panas. Pasalnya masih ada pihak yang getol mengusahakan agar dana tersebut tak diparkir dan menjadi Silpa. (ang/dwi)
