PALANGKA RAYA- Berdasarkan instruksi Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (Kornas MP BPJS) kepada segenap pengurus Korwil dan Korcab MP BPJS se-Indonesia menyikapi secara kritis dengan menolak program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BPJS TK di tiap Kanwil dan Kancab BPJS TK wilayah masing-masing, dalam bentuk pernyataan pers maupun penyampaian aspirasi secara langsung di tiap Kanwil dan Kancab BPJS TK.
Korcab Masyarakat Peduli BPJS Olly Suryono mengatakan, Program TJSL atau lazim disebut Corporate Sosial Responsibility (CSR), adalah bentuk tanggung jawab sosial badan usaha baik negara atau swasta. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK) merupakan badan hukum publik bukan lagi badan usaha milik negara saat masih PT Jamsostek.
Menurutnya, BPJS TK masih melakukan pola TJSL/CSR, dalam pelaksanaan nya tidak jelas, baik aspek aspirasi maupun bentuk pelibatan masyarakat. Program TJSL BPJS TK masih didominasi dari oleh dan untuk BPJS TK sendiri. Masyarakat hanya jadi objek bukan subjek partisipasi.
“Program TJSL BPJS TK itu muncul dari dan oleh BPJS TK sendiri. Ini bertentangan dengan asas tatakelola BPJS sebagai badan hukum publik. UU no 24 Tahun 2011 Tentang BPJS sama sekali tidak mengatur hal TJSL/CSR, melainkan diatur dalam UU Nomorr 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karena itu, program TJSL/CSR BPJS TK tidak memiliki dasar hukum. Terkait kegiatan apa, bagaimana, dimana, kapan dan siapa yang menerima TJSL BPJS TK ini pun tidak jelas. Dana program TJSL BPJS TK capai belasan milyar itu minim partisipasi publik,” Jelas Olly Suryono, dalam pernyataan persnya.
Lebih lanjut, program TJSL BPJS TK perlu evaluasi lebih lanjut karena dominasi pengelolaan yang berlaku model korporasi layaknya perseroan terbatas. “Berdasarkan informasi yang diterima bulan Oktober ,tahun ini akan direalisasikan program TJSL BPJS TK di tiap kantor cabangnya. Sebagai contoh untuk program pasar sembako murah per paketnya Rp 150 ribu, dijual ke publik Rp 75 ribu, hasil jual kembali ke BPJS TK, dan ini akan dilaksanakan oleh 40 kancab BPJS TK se-Indonesia. Dalam konteks cash back setengah harga hasil penjualan sembako murah itu BPJS TK dinilai tidak penuh jalankan TJSL-nya kepada publik,” sambungnya.
Jadi konsep TJSL BPJS TK sejatinya meneruskan model PT Jamsostek, padahal sudah terjadi perubahan mendasar terhadap pengelolaan Jamsos bukan lagi PT Jamsostek melainkan BPJS TK. Dengan demikian, lebih baik dihapus saja program TJSL BPJS TK dari pada berpotensi sebagai sarana abuse of power elite BPJS TK. Sebaiknya, fokus saja pada maksimalisasi manfaat program BPJS TK itu jauh lebih baik, tutup Olly.(RM-80)
