MANAGED BY:
SABTU
24 FEBRUARI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | ARTIKEL | KOLOM | EVENT

KOTAWARINGIN

Kamis, 12 Oktober 2017 14:23
Warga Dukung Larangan PKL di Jelawat, Tapi...
Maket kompleks ikon jelawat, yang kini akan ditambah fasilitasnya.(DIN PU KOTIM)

PROKAL.CO, SAMPIT – Kebijakan Pemkab Kotim melarang pedagang kaki lima (PKL) membuka lapak di kawasan ikon jelawat, seharusnya disertai solusi bagi warga yang kehilangan mata pencaharian akibat bisnisnya tak lagi jalan. Pemkab diharapkan adil agar tak ada pihak yang dirugikan.

Sari, warga Sampit yang kerap berkunjung ke kawasan jelawat mengatakan, apabila lokasi itu disterilkan dari PKL, minimal harus ada solusi agar PKL itu diberikan tempat berjualan di tempat lain dengan peluang pendapatan yang sama seperti di Jelawat.

”Warga mendukung kebijakan pemerintah yang disertai solusi. Entah itu mau dibikinkan tempat khusus PKL atau diberikan lokasi pengganti untuk mereka (PKL) berjualan di tempat lain,” katanya.

Sejumlah warga yang lainnya juga mendukung langkah pemerintah membersihkan lokasi wisata dari PKL. Menurut mereka, PKL yang ada di sekitar Ikon Jelawat selain mengganggu dan memakan tempat, juga menyebabkan lokasi wisata terlihat kurang nyaman.

”Saya dukung penuh pemerintah kalau seterusnya bisa mensterilkan ikon jelawat dari PKL. Soalnya bukannya ada maksud apa-apa, tapi biar kawasan itu tidak terkontaminasi oleh orang lain yang mengeruk ladang bisnis di atasnya,” ujar Stefanus, seorang warga.

Pendatang dari luar daerah pun menyampaikan hal senada. Mereka mengaku nyaman dengan lapangnya lokasi tanpa PKL. ”Saya kira, lebih baik sepi dari PKL begini ya. Karena selain nyaman, juga lebih luas rasanya, karena tidak terlalu ramai oleh pengunjung bercampur pedagang,” kata Kiky, warga Palangka Raya yang menyempatkan diri mampir ke Jelawat saat dalam perjalanan ke Pangkalan Bun.

Seperti diberitakan, Bupati Kotim Supian Hadi tak memberikan toleransi dan izin kepada PKL untuk membuka lapak di kawasan ikon jelawat. Hal ini sekaligus sebagai penegasan terhadap jajarannya agar mengikuti instruksi itu, mengingat sebelumnya masih ada upaya mengakomodir PKL.

”Saya sudah tegaskan, kawasan wisata tidak boleh untuk berjualan. Lihat saja di daerah kota besar, tidak ada objek wisata dijadikan tempat berjualan," kata Supian Hadi, Selasa (10/11).

Supian menuturkan, beberapa waktu lalu memang Dinas Perdagangan dan Perindustrian sempat  menyampaikan akan memberikan izin. Namun, dia menegaskan hal itu dilarang. Disdagperin diminta tidak main-main dengan sikap keputusannya sebagai kepala daerah.

”Dinas Perindustrian dan Perdagangan kemarin minta kebijakan. Saya bilang tidak boleh. Harus steril dari pedagang," katanya. (ron/ign)


BACA JUGA

Sabtu, 24 Februari 2018 08:49

ASN Diminta Netral Jelang Pilkada

KUALA PEMBUANG – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan M. Erwin Toha meminta…

Jumat, 23 Februari 2018 10:20

MTQ Kabupaten Harus Digelar Maksimal

SAMPIT-Sejumlah anggota DPRD Kotim dari daerah pemilihan empat meliputi  Kecamatan Cempaga, Cempaga…

Kamis, 22 Februari 2018 15:12

LAH KENAPA??? Ombudsman Desak Plt Rektor Usulkan Pemilihan

PALANGKA RAYA – Belum jelasnya rektor Universitas Palangka Raya (UPR) definitif dan saat ini masih…

Kamis, 22 Februari 2018 12:54

Pemkab Kotim Perlu Rutin Konsultasi Hukum

SAMPIT-Ketua Komisi I DPRD Kotim, Handoyo J Wibowo meminta kepada Pemkab Kotim untuk  aktif memberikan…

Kamis, 22 Februari 2018 12:45

Terus Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

KUALA PEMBUANG – Ketua DPRD Seruyan, H Ahmad Ruswandi mengatakan bahwa legislatif terus menerus…

Kamis, 22 Februari 2018 12:41

ODGJ di Seruyan Minta Bangsal Khusus

KUALA PEMBUANG - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Seruyan mengalami sejumlah kendala dalam penanganan…

Rabu, 21 Februari 2018 12:21

BPMD Kotim Rutin Cek Kondisi Aset

SAMPIT – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan…

Rabu, 21 Februari 2018 12:18

Legislator Ini Pertanyakan Tim Audit Perkebunan

SAMPIT – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotim Rimbun mempertanyakan kelanjutan tim audit perkebunan…

Rabu, 21 Februari 2018 12:17

Penting! Data Penduduk Miskin Harus Diperbarui

SAMPIT – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim Sarjono meminta agar data kependudukan yang tergolong…

Rabu, 21 Februari 2018 11:54

Musirawas Wakili PBS di Seruyan dalam Pembentukan Agricultural Facility

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) membentuk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .