SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

KOTAWARINGIN

Sabtu, 18 November 2017 08:35
Perlu Regulasi untuk Mendongkrak PAD Kotim
Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo

SAMPIT-Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih dianggap belum tergali makismal.  Menurut Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo, kendalanya adalah belum adanya regulasi yang diterbitkan khusus untuk mendongkrak PAD.

 Regulasi itu menurutnya bisa berupa peraturan bupati (Perbup), apabila tidak memungkinkan untuk diterbitkan Peraturan Daerah (Perda). 

”Paling tidak perbupnya bisa segera diterbitkan. Dan  itu akan jadi dasar serta acuan dalam pemungutan pajak dan retribusi di dalam daerah. Sebab selama ini pajak dan retribusi saya anggap sangat kurang untuk ditingkatkan,”kata Handoyo j Wibowo.

 Bahkan lanjutnya, dalam komposisi struktur  Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018, angka PAD dipatok  hanya berkisar RP 212 miliar. Diakuinya angka itu sudah sesuai dengan target di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun demikian, Handoyo menegaskan angka itu bisa saja ditingkatkan lagi dengan melihat kondisi di lapangan. 

Politikus Demokrat ini juga mengingatkan, Pemkab Kotim harus hati-hati terutama berkaitan dengan penerapan pungutan, karena bisa berurusan dengan hukum melalui tim sapu bersih pungutan liar (Saber-Pungli).

 ”Makanya kalau sudah dituangkan melalui regulasi, secepatnya kita konsultasikan. Ketika itu dianggap melanggar, maka bisa direvisi. Tapi kalau tidak ada dasar hukumnya,  itu justru disayangkan, kita tidak bisa memaksimalkan potensi dan peluang peningkatan PAD tersebut,”pungkas Handoyo.

 Diketahui, beberapa waktu lalu pihak eksekutif  Pemkab Kotim sudah mengusulkan agar dibahas Raperda tentang pajak dan retribusi. Namun, pembahasan itu tertunda karena banyaknya agenda lain di DPRD. Latara belakang itulah, Ketua Komisi I ini mengatakan eksekutif bisa membuat Perbup saja dan tanpa harus mengusulkan Perda, untuk dasar hukum penarikan pajak daerah dan retribusi tersebut. (ang/gus)

 

 


BACA JUGA

Senin, 18 Maret 2024 11:57

Sering Berkelahi, Mabuk Lem, dan Pesta Miras, Masyarakat Akhirnya Bertindak

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan, melalui Pj Bupati Seruyan…

Jumat, 15 Maret 2024 11:57

Pj Bupati Inginkan Jajanan Tradisional Dilestarikan

KUALA PEMBUANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan gencar-gencarnya membangkitkan kembali…

Rabu, 13 Maret 2024 16:47

Pasar Ramadan di Kuala Pembuang Dipenuhi Warga

KUALA PEMBUANG- Penjabat (Pj) Bupati Seruyan Djainuddin Noor bersama pejabat…

Selasa, 12 Maret 2024 13:34

Puluhan Pedagang Ramaikan Pasar Ramadan di Seruyan

KUALA PEMBUANG- Bulan Ramadan  yang sudah tiba, turut disambut meriah…

Jumat, 08 Maret 2024 10:11

Asisten II Buka Musrenbang Tingkat Kecamatan Hanau

KUALA PEMBUANG - Penjabat (Pj) Bupati Seruyan Djainuddin Noor diwakili…

Rabu, 06 Maret 2024 12:47

Persiapkan Raperbup Bagi Pekerja Rentan di Seruyan

KUALA PEMBUANG - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seruyan…

Jumat, 01 Maret 2024 17:18

7 Pj Kades dan 2 PAW BPD Dilantik

KUALA PEMBUANG - Penjabat (Pj) Bupati Seruyan Djainuddin Noor mengambil…

Kamis, 29 Februari 2024 12:53

Pemkab Seruyan Targetkan KLA Predikat Pratama

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan,…

Rabu, 28 Februari 2024 12:56

Pj Bupati Apresiasi Program (SELAKU) untuk UMKM

KUALA PEMBUANG- Penjabat (Pj) Bupati Seruyan Djainuddin Noor berkesempatan membuka…

Selasa, 27 Februari 2024 12:04

Utamakan Program Prioritas di Musrenbang

KUALA PEMBUANG- Penjabat (Pj) Bupati Seruyan Djainuddin Noor yang diwakili…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers