SAMPIT– Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli meminta Pemkab Kotim, agar memperjuangkan pelepasan kawasan tidak hanya memprioritaskan di wilayah selatan saja, melainkan juga di wilayah utara. Menurutnya, di wilayah utara juga banyak desa dan ruas jalan yang akan dibangun, namun masih dalam kawasan hutan produksi.

”Saat ini pemerintah sudah fokus ke pengukuhan kawasan dari perkotaan hingga daerah selatan. Maka dari itu setidaknya tahun depan,  daerah utara juga harus dilakukan demikian. Mengingat di sana, yang paling terkendala   yakni dalam hal peningkatan infrastruktur jalan,  akibat masuh kawasan hutan,”paparnya.

Jhon menjelaskan,  pihaknya kadang bepikir  dua kali untuk menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur dan akses jalan di pedalaman wilayah utara, karena belum ada ketetapan kawasan hutan itu. Akibatnya, dana yang dianggarkan sering tertahan atau parkir, hingga masuk ke pos Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).

Selain itu lanjutnya,  proyek pembangunan infrastruktur  oleh pemerintah,  juga pengukuhan kawasan di wilayah utara harus dipercepat, mengingat di sana ada puluhan desa yang masih berstatus berada dalam hutan.

Akibatnya, tambah Jhon, gelontoran dana desa sangat sulit dimanfaatkan, apalagi untuk kegiatan proyek infrastruktur. Karena kegiatan proyek yang masuk dalam kawasan hutan, sangat rentan menjerat para penangungjawabnya ke ranah pidana.

”Bagaimana pun pemerintah tidak akan berani mengambil konsekuensi dengan spekulasi tinggi melaksanakan kegiatan dalam kawasan hutan. Maka dari itu,  kita dorong tim pelepasan kawasan hutan  segera memperhatikan wilayah utara Kotim,,” pungkas Politikus PDI Perjuangan ini.

Sejumlah Kecamatan di kawasan utara yang  dimaksud Ketua DPRD Kotim tersebut antara lain wilayah Kecamatan Cempaga, Cempaga Hulu, Parenggean, Tualan Hulu, Bukit Santuai, Antang Kalang, Telaga Antang dan Mentaya Hulu. (ang/gus)