KUALA KURUN – Kondisi kesetaraan gender saat ini masih berada dalam posisi yang memprihatinkan. Salah satu penyebabnya, karena masih banyak pemahaman yang tidak sesuai tentang pemahaman keadilan gender itu sendiri di kalangan masyarakat maupun aparat.
”Agar terjadi kesepahaman, kita pun terus membangun kesadaran gender di kalangan aparat pemerintah maupun swasta. Salah satunya melalui kegiatan Training of Trainer (TOT) bagi fasilitator Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPGR) tingkat Kabupaten Gumas Tahun 2017,” ucap Staf Ahli Bupati Gumas Salampak Haris, di GPU Damang Batu, Selasa (5/12).
Menurut dia, dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan gender merupakan aspek penting dan harus direspon dalam setiap aktivitas pembangunan. Sebagai komitmen, maka keadilan gender harus mewarnai setiap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan daerah.
”Kita pun akan menekankan pada strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral, dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi berbagai kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan,” tuturnya.
Dengan adanya TOT bagi fasilitator PPGR, harap dia, dapat membuka wawasan semua pihak untuk lebih memahami arti dan pentingnya percepatan pelaksanaan kesetaraan gender di daerah ini, sehingga pelaksanaannya dapat tercapai.
”Dengan demikian, kita harapkan kedepan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan terus meningkat, untuk mewujudkan Gunung Mas Bersinar (Berdaya Saing, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat) Tahun 2019,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gumas (DP3A) Kabupaten Gumas Rumbun menuturkan, kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang konsep dan pengarusutamaan gender, pemahaman dasar tentang konsep manajemen berbasis kinerja, metode dan alat analisis gender.
”Dengan demikian, nantinya setiap peserta memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan dan mekanisme perencanaan dan penganggaran di daerah. Untuk peserta berjumlah, 60 orang yang berasal dari 30 Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD),” pungkasnya. (arm/oes)
