MANAGED BY:
SENIN
22 JANUARI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | ARTIKEL | KOLOM | EVENT

METROPOLIS

Jumat, 05 Januari 2018 18:01
Nah Lo!!! Pemkab Diberikan Waktu Tujuh Hari
BAHAS RELOKASI: Rapat dengar pendapat soal relokasi rumah nelayan di gedung DPRD Kotim kemarin (4/1).(RADO/RADAR SAMPIT)

PROKAL.CO, SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur memberi waktu tujuh hari kepada Pemkab Kotim untuk menyelesaikan relokasi rumah nelayan di Pantai Ujung Pandaran. Apabila tidak rampung juga, DPRD akan membentuk tim untuk menginventarisasi persoalan di lapangan. Itulah hasil kesepakatan dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) di gedung dewan kemarin (4/1).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kotim Supriadi didampingi Hero Harapano, Rudianur, dan Roy Lumban Gaol. Rapat yang dihadiri puluhan warga Ujung Pandaran itu menelurkan beberapa poin penting, yakni meninjau kembali besaran ganti rugi lahan dan bangunan warga di Desa Ujung Pandaran. Pemerintah harus  melengkapi sarana dan prasarana warga yang akan direlokasi di tempat baru. Meninjau kembali biaya pembongkaran dan rumah warga itu.

“Itu kesepakatannya. Jika tidak selesai, DPRD juga akan turun tangan membentuk tim,” kata Supriadi.

Ada beberapa permasalahan yang membuat sebagian masyarakat Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotim, menunda pindahan. Selain uang pemindahan yang tidak sesuai, rumah yang disiapkan oleh pemerintah yang diklaim bernilai Rp 150 juta per rumah. Kondisi rumah baru juga sudah banyak yang rusak.

Sebanyak 32 warga Desa Ujung Pandaran yang belum direlokasi tidak meminta biaya ganti rugi lagi, melainkan minta biaya pembongkaran. Sebab angka yang dipatok pemerintah dianggap terlalu kecil.

"Perlu saya luruskan, warga tidak meminta ganti rugi, namun biaya pembongkaran yang sesuai. Karena ada warga yang rumahnya besar, ada yang beton dan ada yang dari ulin," kata Kepala Desa Ujung Pandaran,  Aswin.
Mereka tidak mau diberikan biaya yang hanya Rp 5 juta hingga Rp7 juta. Apalagi ada warga yang memiliki rumah beton yang cukup besar sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Beda hal dengan rumah yang terbuat dari kayu sehingga bisa dimanfaatkan lagi.

Sementara itu, perwakilan dari pihak kecamatan menyebutkan, warga yang direlokasi mendapat dukungan dari pemerintah, mulai dari penyediaan dermaga nelayan, pendidikan, hingga fasilitas perikanan seperti tambak. Dalam penyelesaian destinasi wisata ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, mulai dari ganti rugi lahan dan relokasi bagi warga yang memiliki kediaman di desa tersebut. Untuk ganti rugi dilakukan bagi warga yang tidak direlokasi.
Forum RDP ini dihadiri warga yang rumahnya masuk daftar relokasi dan juga  pemilik lahan di areal wisata pantai. Mereka berharap pemerintah daerah memikirkan kembali kebijakan soal biaya relokasi dan ganti rugi. (ang/yit)


BACA JUGA

Jumat, 19 Januari 2018 12:28

BPJS Kesehatan Sinergi dengan Pemda untuk Wujudkan UHC

SAMPIT – Langkah cepat harus dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Sampit untuk mewujudkan jaminan kesehatan…

Kamis, 18 Januari 2018 20:32

Rumah Subsidi Naik Menjadi Rp 142 Juta

SAMPIT - Real Estate Indonesia (REI) Kabupaten Kotawaringin Timur menargetkan pembangunan 1.500 rumah…

Kamis, 18 Januari 2018 20:21

Tingkatkan Produksi Kompos

SAMPIT— Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kotawarigin Timur (Kotim), berupaya terus meningkatkan…

Kamis, 18 Januari 2018 20:17

Mimpi Bupati Mulai Terealisasi

SAMPIT— Pengerjaan proyek multiyears Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit, mulai dilakukan…

Kamis, 18 Januari 2018 20:14

NAHH BETULLL. . . Jangan Sampai Pembangunan Mubazir

SAMPIT— Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi mengingatkan, agar jangan sampai…

Rabu, 17 Januari 2018 19:56

NAHHH LOHH!!! Diduga Untuk Tempat Mesum

SAMPIT – Kawasan patung jelawat di tepian Sungai Mentaya menjadi bahan perbincangan pengunjung.…

Rabu, 17 Januari 2018 19:43

NAH KAM AE!!!! PDAM Butuh Lima Tahun

SAMPIT – Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sampit Firdaus Herman Ranggan menargetkan…

Rabu, 17 Januari 2018 19:36

Perumahan Harus Miliki TPS

SAMPIT— Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mewajibkan setiap pengembang…

Rabu, 17 Januari 2018 19:34

Siap Akomodasi Aspirasi Desa Pelangsian

SAMPIT – Anggota DPRD Kotim Dapil II Kecamatan Mentawa Baru (MB) Ketapang H Supriadi MT melakukan…

Rabu, 17 Januari 2018 19:31

ASTAGA! Banjir Melanda, Sedangkan Bantuan PBS Minim

SAMPIT— Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang berinvestasi di Kotawaringin Timur diminta tanggap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .