MANAGED BY:
SELASA
22 MEI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | ARTIKEL | KOLOM | EVENT

KOTAWARINGIN

Senin, 22 Januari 2018 19:10
Ada Perusahaan Abai Hak Tenaga Kerja
RESES: Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Debby Sartika usai reses di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kamis (18/1) lalu.(RADO/RADAR SAMPIT)

PROKAL.CO, SAMPIT— Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Debby Sartika mengungkapkan bahwa ada beberapa perusahaan di dalam kota Sampit lingkup Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mengabaikan hak tenaga kerja. Di antaranya, soal keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.

”Nah ini juga jadi masukan bagi pemerintah daerah khususnya instansi yang membidangi tenaga kerja. Masih ada perusahaan di perkotaan ini yang mengabaikan hak karyawannya padahal dalam ketentuan perundang-undangan itu harus dan wajib dilakukan oleh si pemberi kerja,” tegasnya.

Diungkapkannya bahwa perusahaan yang dimaksud salah satunya adalah bekerja di bidang pelabuhan dan pergudangan. Tentunya di kecamatan itu banyak terdapat tersus pribadi yang mempekerjakan karyawannya.

”Yang namanya mempekerjakan karyawan, ya harus dipenuhi jangan sampai akal-akalan. Maka dari itu hal ini akan jadi salah satu perhatian khusus dalam masa reses anggota DPRD tahun ini. Nanti juga akan sampaikan secara resmi melalui sidang paripurna guna ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif,” tandasnya.

Selain itu juga diakuinya, semenjak dihentikannya program Jamkesda Kotim melalui prosehati dikeluhkan warga. Terutama warga yang ada di sekitar perkotaan. Hal itu sebagian diungkapkan masyarakat dalam masa reses wakil rakyat khususnya di daerah pemilihan II meliputi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

”Yang jadi keluhan di tingkat masyarakat arus bawah adalah penghentian program prosehati . Nah ini yang harus disosialisasikan pemerintah daerah secara masif. Agar bisa diketahui dengan lengkap bukan sepotong-sepotong,” katanya.

Meski begitu, politikus partai Nasional Demokrat itu menegaskan bahwa program Jamkesda yang dicanangkan melalui prosehati itu kini sudah terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

”Tapi seharusnya yang menyampaikan itu secara kompleks adalah tugas dari pemerintah daerah. Sebab saat ini kesannya di masyarakat bahwa kebijakan Bupati Kotim dianggap salah menghapus prosehati tadi. Padahal, itu sudah dialihkan ke BPJS. Sayangnya, masih belum bisa disampaikan secara baik ke masyarakat oleh pemerintah daerah,” kata Debby.(ang/oes)


BACA JUGA

Selasa, 22 Mei 2018 11:38

YA AMPUNNN!!! Enam Remaja Pesta Lem

PALANGKA RAYA – Perbuatan tidak patut ditiru diperlihatkan enam remaja berusia dibawah umur. Bukannya…

Sabtu, 19 Mei 2018 16:15

Ikan Jenis Ini Mulai Sulit Ditemukan di Kalimantan

KASONGAN – Ikan lopis atau yang lebih akrab dikenal sebagai ikan pipih mulai sulit ditemukan di…

Sabtu, 19 Mei 2018 13:02

Astaga!! Gara-Gara Makan Tak Bayar, Amat Diangkut Polisi

PALANGKA RAYA – Bulan Ramadan harusnya digunakan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada sang…

Sabtu, 19 Mei 2018 10:51

Balap Liar Marak di Pagi Hari

PANGKALAN BUN - Aksi balapan liar (bali) di jalan Sutan Syahrir, Pangkalan Bun di bulan suci ramadan…

Sabtu, 19 Mei 2018 10:44

Harga Ikan ”Latah” Ikutan Naik

SAMPIT- Sejak beberapa hari menjelang Ramadan harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Bahkan,…

Sabtu, 19 Mei 2018 10:34

Petugas-Petugas Ini Diminta Siaga Selama Ramadan

SAMPIT — Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),…

Jumat, 18 Mei 2018 15:26

Atasi Anjloknya Harga Kelapa, Pemkab Hadirkan Investor Pabrik Tepung Kelapa

SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berupaya menstabilkan harga kelapa dalam di wilayah…

Jumat, 18 Mei 2018 10:34

Desa Telaga Pulang Butuh Dokter

KUALA PEMBUANG – Masyarakat Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh belum memiliki dokter.…

Jumat, 18 Mei 2018 10:30

Duuuuhhhh!!!! Ramadan, Harga Telur Naik

KUALA PEMBUANG - Memasuki Ramadan tahun ini sejumlah harga kebutuhan bahan pokok salah satunya komoditas…

Kamis, 17 Mei 2018 15:46

Petani Padi Gagal Panen, Ini Tanggapan Dinas Pertanian

SAMPIT – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotim I Made Dikantara menegaskan bahwa penyakit kuning…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .