SAMPIT – Tersangka pemalsuan dokumen dalam program inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotim, Jamaludin, diperiksa secara marathon. Hasilnya, dia mulai membuka sejumlah fakta baru.
Keterangannya membantu penyidik menyeret tersangka baru selain pejabat BPN, yakni pengusul sertifikat hingga pejabat yang memfasilitasinya.
Saat diperiksa penyidik, Jamaludin menyatakan pemilik tanah berinisial Ru merupakan saksi meringankannya. Saat diperiksa penyidik saat kasus ini masih tahap penyelidikan, justru Ru memberikan keterangan yang memberatkan Jamaludin.
Begitu juga dengan orang kepercayaan Ru yang mengurus sertifikat tersebut, Kr, juga memberatkan Jamaludin. Namun, dari keterangan pemeriksaan Jamaludin, Ru bisa saja diseret bertanggung jawab.
Bahkan, penyidik dalam waktu dekat akan memanggil Ru untuk memperdalam keterlibatannya dalam masalah ini. Sebab, sejak awal korps Adhyaksa ini telah menegaskan, siapa saja bisa jadi tersangka dalam perkara ini.
Seorang penyidik di Kejari Kotim menegaskan, Ru tidak menutup kemungkinan bakal menyusul Jamaludin. Apalagi jika bukti-bukti yang tengah mereka kumpulkan memenuhi syarat untuk dijadikan tersangka.
Ru disinyalir banyak menyimpan misteri dari pembuatan sertifikat kawasan itu, hingga menjual kepada pihak pengembang perumahan elit, PT Bianca lestary Property. ”Tidak menutup kemungkinan (Ru jadi tersangka). Kami lihat nanti seperti apa perkembangannya,” tegas salah seorang penyidik.
Jamaludin dijemput dari Lapas Klas IIB Sampit diperiksa penyidik dari siang hingga sore, Rabub (28/3). Dalam pemeriksaan itu, penyidik menanyakan masalah yang belum semua yang ditanyakan berkaitan penerbitan IP4T.
”Hari ini memperdalam apa yang sudah kami lakukan. Dari itu, tersangka kami periksa kembali," kata Datman Kataren, Ketua Tim Penyidik perkara IP4T.
Namun, Datman enggan membeberkan perkembangan terbaru hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Termasuk keterangan Jamaludin yang mulai menyeret sejumlah pihak. Termasuk juga di dalamnya pejabat di lingkup Pemkab Kotim dan BPN Kotim.
Pemeriksaan lanjutan dalam kasus IP4T ini setelah Jamaludin pada Jumat (23/3) lalu ditahan jaksa. Penyidik terus mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pusaran masalah tersebut selain Jamaludin dan Darmawi, mantan petugas ukur BPN.
Kasus yang menyeret Jamaludin sebagai tersangka, berawal dari masuknya investor perumahan PT Bianca Property yang melirik tanah Ru, yang ditawarkan perantara dari pejabat daerah. Saat itu, Ru ingin mengajukan pembuatan surat tanah kepada BPN, karena lahan itu akan dialihkan untuk PT Bianca.
Disinyalir ada otak pelaku lain yang terlibat agar suratnya dipecah-pecah menggunakan nama orang lain. Termasuk tiga nama anak dan istri Jamaludin sendiri.
Dengan modal SKT palsu, tersangka menyerahkannya ke Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah pada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPM Kotim untuk dimasukkan dalam program IP4T. Selanjutnya diteruskan ke Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan untuk ditindaklanjuti dengan pengukuran ke lokasi.
Pengukuran atas sebanyak 82 bidang tanah tersebut dilakukan Darmawi tanpa surat tugas dan kehadiran saksi sebatas. Namun, gambar ukur 82 bidang tanah tersebut dibuat seolah dihadiri dan ditandatangani saksi sebatas.
Berdasarkan Buku Register Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, dari 82 peta bidang tanah yang telah diterbitkan, sebanyak 74 Peta Bidang Tanah diambil Jamaludin. Namun, peta bidang tanah yang merupakan out put program IP4T, tersebut tidak diserahkan kepada orang yang namanya tercantum dalam peta bidang tanah.
Tanah itu sebagian besar dibayar PT Bianca dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, tidak dilunasi lantaran ada kasus yang menyeret bos perusahaan pengembang tersebut. ”Ini yang tengah ditelusuri, apa yang melatarbelakangi tersangka melakukan tindakan dugaan pemalsuan ini,” tandas Datman. (ang/ign)
