KUALA KURUN – Rangkaian persiapan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) dalam menghadapi pelaksanaan akreditasi fasilitas pengujian kendaraan bermotor atau KIR, yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI).
”Untuk persiapan akreditasi, semua fasilitas KIR sudah kita persiapkan sesuai dengan peraturan dan permintaan mereka. Nantinya pelaksanaan akreditasi ini akan dilakukan oleh pusat yang datang langsung ke daerah kita,” ucap Kepala Dishub Kabupaten Gumas Yemmie, Senin (2/4) pagi.
Menurut dia, pengujian kendaraan bermotor atau KIR ini merupakan serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, sehingga layak jalan. Pihaknya pun optimis mampu memenuhi standar akreditasi fasilitas KIR tersebut.
”Sebenarnya akreditasi ini direncanakan dilakukan pada akhir tahun 2017 lalu, namun karena banyaknya kegiatan dari pusat sehingga harus dibatalkan. Untuk tahun 2018 ini, pelaksanaan akreditasi direncanakan pada pertengahan tahun,” tuturnya.
Dalam pelaksanaan akreditasi fasilitas KIR tersebut, , ada sembilan peralatan utama yang diuji, seperti emisi gas buang, ketebalan asap, pengukuran berat kendaraan, uji rem, kincup roda depan, penunjuk kecepatan, uji lampu utama, axle play detector, dan uji kebisingan.
”Semuanya ini akan diuji, apakah layak untuk operasional atau tidak, karena ini menyangkut keselamatan kendaraan bermotor tersebut. Mudah-mudahan nantinya bisa dinyatakan layak,” ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya pun berterima kasih dengan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas. Semua alat yang menjadi kebutuhan mampu dibeli, dengan tujuan untuk memiliki alat uji KIR yang mumpuni.
”Memang dalam pengadaan alat tersebut kita lakukan secara bertahap. Dari Bupati Gumas pun juga telah mendukung program di bidang pengujian kendaraan bermotor ini,” terangnya.
Sekarang ini, tambah dia, yang menjadi kendala dalam operasional pelayanan KIR tersebut adalah terkait dengan sumber daya manusia (SDM), dimana saat ini masih terus dicari pegawai tidak tetap (PTT) dengan lulusan pengujian kendaraan bermotor.
”Memang harus ada khusus lulusan pengujian kendaraan bermotor, tidak bisa orang sembarangan. Dengan adanya penambahan SDM tersebut, diharapkan akan mampu meningkatkan layanan fasilitas pengujian kendaraan bermotor,” pungkasnya. (arm/yit)
