PADA edisi sebelumnya, Kami baru mengenalkan istilah KPPN, namun belum menjelaskan lebih dalam tugas dan fungsi KPPN. Untuk itu dalam rangka menyemarakan HUT Radar Sampit ke-12 kami ingin mengenalkan KPPN lebih luas lagi kepada masyarakat terutama peran KPPN dalam pembangunan di kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya.

Pergerakan roda kehidupan kemasyarakatan dan perekonomian di suatu daerah termasuk di kabupaten Kotawaringin Timur ini tidak lepas dari adanya proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kegiatan pemerintahan seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, kependudukan dan kegiatan pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi pasar, pelabuhan, bandar udara tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Pendanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan tersebut setiap tahunnya disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).

APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang telah disetujui DPR yang berisi estimasi pendapatan dan alokasi Belanja Pemerintah. Pengelolaan dana APBN terutama terkait penyaluran dana dilaksanakan oleh KPPN.

 KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan salah satu instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kementerian yang bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara. Sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bendahara Umum Negara (BUN) adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dapat menunjuk Kuasa BUN. KPPN adalah Kuasa BUN di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya selaku Kuasa BUN di daerah KPPN melaksanakan banyak fungsi antara lain fungsi penyaluran dana APBN di wilayah kerjanya. Penyaluran  dana APBN oleh KPPN didasarkan pada DIPA yang sudah diterima satker kementerian/lembaga. DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran merupakan dokumen yang digunakan

Dana APBN yang akan disalurkan melalui KPPN Sampit pada tahun anggaran 2018 mencapai 1,2 triliun yang dialokasikan ke 3 wilayah kabupaten sebagai berikut :

Sumber Data : Monev PA – KPPN Sampit 

Dana APBN tersebut dikelola oleh sekitar 83 satker kementerian/lembaga di Kabupaten Kotim, Seruyan dan Kabupaten Katingan. Mekanisme penyaluran dana APBN dilakukan melalui proses pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari satker kementerian/lembaga kepada KPPN dan berdasarkan SPM yang diajukan tersebut, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

Seluruh proses pengelolaan dana APBN menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan sekaligus menjaga keamanan data keuangan negara. Sistem aplikasi yang digunakan saat ini diberi nama SPAN atau Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Dengan SPAN proses pencairan dana APBN dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Sebagai contoh penerbitan SP2D gaji sebagaimana contoh diatas proses pemindahbukuan/transfer dari rekening kas negara ke rekening pegawai penerima gaji dilakukan secara realtime sehingga para pegawai tidak perlu lagi mengantri meminta gaji kepada bendahara di kantornya. Para PNS dapat fokus melaksanakan tugas dan fungsinya baik tugas administrasi maupun tugas layanan masyarakat.

Dalam penyaluran dana pembangunan yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh satker pemegang DIPA APBN sebagai contoh satker Bandar Udara H. Asan Sampit melakukan penataan bandara. Sesuai ketentuan suatu proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dibayar ketika pekerjaan/barang sudah diterima maka setelah pekerjaan selesai satker Bandar Udara H. Asan mengajukan SPM dengan penerima dana pihak ketiga. Selanjutnya berdasarkan SPM tersebut KPPN melalui SPAN menerbitkan SP2D pembayaran langsung kepada pihak penerima.

Selain penyaluran dana APBN kepada satker-satker pemerintah pusat, KPPN Sampit mulai tahun 2017 juga menyalurkan dana transfer ke Rekening Kas Daerah berupa 2 jenis dana transfer yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa. Proses penyaluran kedua jenis dana transfer ini agak berbeda dengan penyaluran dana APBN melalui  dana DIPA yang dikelola oleh satker. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sekalipun kegiatannya dilaksanakan oleh pihak ketiga atau masyarakat, proses penyalurannya harus melalui Rekening Kas Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, insya Allah pada edisi Kokpit berikutnya akan dibahas secara khusus.