PALANGKA RAYA - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diminta tidak hanya untuk sekolah negeri saja, namun juga bisa menyasar pondok pesantren. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail saat pertemuan dengan Komisi X DPR RI baru-baru tadi.
Wakil Gubernur Kalteng, Habib H Said Ismail mengatakan, BOS bisa diberikan kepada Pondok Pasantren walaupun kurikulum diajarkan kiai, ustaz murni cuma mengajarkan membaca alquran, kitab kuning seharusnya diperhatikan juga oleh pemerintah pusat. Dengan alasan, Pondok Pasentren merupakan tempat pengajaran pembinaan karakter dan akhlak.
“Ini saya utarakan kepada komisi X DPR RI karena banyak kiai, ustaz sering bertanya kepada Wagub soal BOS ini,” tegas Habib Said Ismail.
Said Ismail mengatakan, bila mendengar paparan anggota DPR RI yang diutarakan oleh Ketua komisi X DPR RI Djoko Udjianto, untuk dunia pendidikan diketuk pagu anggaran Rp440 triliun yang terbagi untuk Kementerian Agama sebesar Rp57 triliun.
“Program BOS sangat baik dipakai meningkatkan fasilitas pendidikan. Misalnya, pembangunan gedung sekolah dan beberapa sarana penunjang lainnya,” kata Wagub.
Sementara, saat kunjungan di Kalteng, Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto mengungkapkan, kunker sangat penting selain mengetahui persoalan langsung di suatu provinsi terkait tugas dewan salah satu fungsi pengawasan.
Sekaligus memberikan masukan kepada kementerian sebagai mitra kerja bahwa program dijalankan suatu daerah apakah sudah tepat, agar benar-benar mengena dan efisien.
"Ada sekitar 5.000 sampai 10.000 beasiswa dari tingkat SD/SMP sampai SMA di Kementerian Pendidikan. Anak-anak Kalteng bisa mendapatkan beasiswa itu. Terlebih ada dua orang anggota DPR RI perwakilan Kalteng Iwan Kurniawan dan Asdi Narang yang bisa memperjuangkan itu," ucapnya.
Fasilitas pendidikan, diakui atau tidak adalah merupakan sarana penting untuk menunjang kualitas pendidikan. Sarana infrastruktur pendidikan yang baik akan memudahkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman orang atas suatu bidang pembelajaran.
"Memang sangat riskan, menginginkan proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan kualitas pendidikan bagus. Namun, tidak ditunjang oleh sarana infrastruktur yang baik pula," ujarnya.
Sementara itu, Iwan Kurniawan dengan kunjungan komisi X DPR RI mengatakan ada timbal baliknya bagi daerah, setiap persoalan di daerah akan diperjuangkan oleh dewan dengan kementerian terkait. Apakah soal anggaran, fasilitas sehingga daerah itu mendapatkan seharusnya yang didapatkan.
"Terlebih sekarang Pemerintah Provinsi memajukan pendidikan, perpustakaan, olahraga, kesenian dan pariwisata. Apa yang disampaikan Wagub Kalteng juga akan kami sampaikan nantinya ke kementerian terkait," janjinya. (arj/fm)
