SAMPIT – Instruksi Pemkab Kotim yang disampaikan Bupati Kotim Supian Hadi maupun Sekda Halikinnor melempem alias tak berjalan. Pasalnya, masih ada guru yang diwajibkan absensi sesuai jam kerja aparatur sipil negara (ASN) umumnya.

”Kami masih saja absen seperti biasa. Datang pagi, kemudian pulang, lalu siangnya kembali lagi. Kalau saya tidak masalah, karena rumah saya tidak jauh dari sekolah, tetapi guru lainnya sangat mengeluhkan kondisi ini,” kata Trias, salah seorang guru SMP di Kota Sampit, Senin (21/5).

Kondisi demikian, katanya, membuat miris. Pasalnya, ada guru yang dari luar kota harus  datang ke sekolah dan pulang sore harinya. ”Hanya karena absen, padahal anak-anak libur. Gurunya takut tidak absen,” kata guru muda tersebut.

Dia mengaku bingung, karena sebelumnya Bupati hingga Sekda Kotim sudah memberikan penegasan kepada guru agar tidak perlu absen selama libur. ”Selama belum ada edaran atau surat tertulis dari Bupati Kotim, informasinya BKD  tetap memberlakukan aturan itu. BKD tidak bisa disalahkan juga karena mereka perlu pijakan hukum untuk hal tersebut,” kata Trias.

Di sekolah lainnya, ternyata sejumlah guru memboikot absensi tersebut. Bahkan, pihaknya menegaskan, jika nanti dikenakan sanksi, mereka beralasan instruksi bupati justru bertolak belakang dengan kebijakan BKD Kotim yang menerapkan sistem absensi tersebut.

Kepala BKD Kotim Alang Arianto yang dikonfirmasi Radar Sampit, tidak menepis informasi bahwa guru yang ditangani Pemkab Kotim masih wajib absensi sidik jari tersebut. Namun, menurutnya, kewajiban absensi itu sejatinya tergantung kesepakatan dari Dinas Pendidikan Kotim. ”Kemarin sepertinya sudah ada rapat di disdik,” kata Alang.

Alang mengaku siap mengeksekusi hasil rapat bersama di Dinas Pendidikan Kotim itu. ”Ya, kan ada kesepakatan di sana,” katanya.

Sementara itu, selain masalah absensi, guru di Kotim juga menyesalkan pasifnya organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kotim dalam memperjuangkan aspirasi para guru. Justru pihak dari luar PGRI yang getol menyuarakan  kepentingan guru tersebut.

”Ini juga karena kurangnya perjuangan PGRI. Padahal, kami berharap melalui organisasi profesi itu bisa getol menyuarakan keluhan kami, para guru ini,” ujar salah seorang guru yang tidak mau disebutkan namanya.

Dia berujar, selama ini pihaknya tidak merasakan maksimal fungsi PGRI. ”Padahal, di saat seperti ini, guru perlu penyampai lidah kepada para pengambil kebijakan. Saya yakin para guru akan mendukung PGRI jika properjuangan tersebut,” katanya. (ang/ign)