MANAGED BY:
MINGGU
19 MEI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

PALANGKA

Rabu, 06 Juni 2018 10:21
Pergub No 10 Tidak Ada Masalah
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bersama beberapa kepala SOPD Kalteng saat bertemu dengan Sekjen Mendagri Hadi Prabowo bahas Pergub 10 Tahun 2018.(PEMPROV KALTENG/RADAR PALANGKA)

PROKAL.CO, JAKARTA - Kemelut peraturan gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2018 antara Gubernur dan DPRD Kalteng mulai menemui titik terang. Pasalnya, setelah Gubernur Sugianto menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ternyata Pergub tersebut tidak ada masalah.

Pergub ini diributkan oleh DPRD Kalteng, hingga bersemangat melakukan hak interpelasi terhadap Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, khususnya Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng Faridawaty D Atjeh yang berhari-hari posting di media sosial terkait penolakan terhadap Pergub 10 Tahun 2018 tersebut. 

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo menegaskan, tiada yang salah dengan keputusan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menerbitkan Pergub 10 Tahun 2018 sebagai ganti Pergub 33 Tahun 2017.

Hal ini disampaikan Hadi saat memimpin rapat dengan Gubernur Kalteng di ruang rapat Sekjen di Gedung A lantai 1 kantor Kemendagri di Jakarta, Senin (4/5).

Ada harapan diungkapkan Hadi, yang juga pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kalteng usai Teras Narang habis masa baktinya itu. Yakni supaya ada kesepahaman yang baik antar dua lembaga pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalteng.

Ia ingin kebijakan gubernur yang dipolemikkan DPRD Kalteng, ada koordinasi dan komunikasi yang baik meskipun Pergub 10 Tahun 2018 dinilainya benar. Bukan malah mengadu dan mengajukan hak interpelasi.

"Secara normatif, tidak ada yang salah dengan lahirnya Pergub 10. Setelah penjalasan dari Kemendagri, agar ada koordinasi yang baik legislatif dan eksekutif," kata Hadi dalam rilisnya yang diterima redaksi.

Ia juga menceritakan, pekan lalu DPRD Kalteng menemuinya. Wakil rakyat mempertanyakan keluarnya Pergub 10 tahun 2018 sebagai revisi Pergub 33 tahun 2018 dan kaitannya dengan Perda 4/2017 sebagai dasar Pergub 33/2017 (yang dibatalkan tersebut). DPRD Kalteng kemudian berkeinginan kuat mengajukan interpelasi kepada Gubernur Kalteng.

"Kalau bisa disikapi bersama dan dipahamkan bersama, maka itu (interpelasi) tidak usah terjadi," pinta Hadi. (arj/fm)


BACA JUGA

Sabtu, 18 Mei 2019 10:18

Gunung Mas Bangun Desa dengan Pola Padat Karya

KUALA KURUN – Wakil Bupati Gunung Mas (Gumas) Rony Karlos…

Jumat, 17 Mei 2019 10:17

Penyelesaian Jalur Mudik, H-7 Lebaran Dipastikan Selesai

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan berbagai…

Jumat, 17 Mei 2019 10:14

Perlu Anggaran Besar untuk Infrastruktur

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menegaskan,…

Jumat, 17 Mei 2019 10:12

Siapkan Pelayanan Publik Terbaik

PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar Rapat Koordinasi…

Jumat, 17 Mei 2019 10:09

Fairid Pemkot Ajak Warga Jaga Toleransi Beragama

PALANGKA RAYA – Walikota Palangka Raya Fairid Naparin mengajak warga…

Jumat, 17 Mei 2019 10:00

OrtuHarus Dukung Anak Kembangkan Bakat

KUALA KURUN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)…

Jumat, 17 Mei 2019 09:53

Kalangan DPRD Kalteng Berharap Hasil Pemilu Harus Diterima

PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta masyarakat…

Jumat, 17 Mei 2019 09:48

Jadikan O2SN Sebagai Pengalaman Belajar

KUALA KURUN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Gunung…

Jumat, 17 Mei 2019 09:26

Sinergikan Perencanaan Program, Dinsos Kalteng Gelar Rapat Koordinasi

PALANGKARAYA – Dinas Sosial Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi perencanaan program…

Jumat, 17 Mei 2019 09:24

Berharap Masyarakat Majukan Kampung KB

GUNUNG MAS – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*