MANAGED BY:
JUMAT
18 JANUARI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

PALANGKA

Rabu, 06 Juni 2018 10:21
Pergub No 10 Tidak Ada Masalah
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bersama beberapa kepala SOPD Kalteng saat bertemu dengan Sekjen Mendagri Hadi Prabowo bahas Pergub 10 Tahun 2018.(PEMPROV KALTENG/RADAR PALANGKA)

PROKAL.CO, JAKARTA - Kemelut peraturan gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2018 antara Gubernur dan DPRD Kalteng mulai menemui titik terang. Pasalnya, setelah Gubernur Sugianto menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ternyata Pergub tersebut tidak ada masalah.

Pergub ini diributkan oleh DPRD Kalteng, hingga bersemangat melakukan hak interpelasi terhadap Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, khususnya Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng Faridawaty D Atjeh yang berhari-hari posting di media sosial terkait penolakan terhadap Pergub 10 Tahun 2018 tersebut. 

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo menegaskan, tiada yang salah dengan keputusan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menerbitkan Pergub 10 Tahun 2018 sebagai ganti Pergub 33 Tahun 2017.

Hal ini disampaikan Hadi saat memimpin rapat dengan Gubernur Kalteng di ruang rapat Sekjen di Gedung A lantai 1 kantor Kemendagri di Jakarta, Senin (4/5).

Ada harapan diungkapkan Hadi, yang juga pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kalteng usai Teras Narang habis masa baktinya itu. Yakni supaya ada kesepahaman yang baik antar dua lembaga pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalteng.

Ia ingin kebijakan gubernur yang dipolemikkan DPRD Kalteng, ada koordinasi dan komunikasi yang baik meskipun Pergub 10 Tahun 2018 dinilainya benar. Bukan malah mengadu dan mengajukan hak interpelasi.

"Secara normatif, tidak ada yang salah dengan lahirnya Pergub 10. Setelah penjalasan dari Kemendagri, agar ada koordinasi yang baik legislatif dan eksekutif," kata Hadi dalam rilisnya yang diterima redaksi.

Ia juga menceritakan, pekan lalu DPRD Kalteng menemuinya. Wakil rakyat mempertanyakan keluarnya Pergub 10 tahun 2018 sebagai revisi Pergub 33 tahun 2018 dan kaitannya dengan Perda 4/2017 sebagai dasar Pergub 33/2017 (yang dibatalkan tersebut). DPRD Kalteng kemudian berkeinginan kuat mengajukan interpelasi kepada Gubernur Kalteng.

"Kalau bisa disikapi bersama dan dipahamkan bersama, maka itu (interpelasi) tidak usah terjadi," pinta Hadi. (arj/fm)


BACA JUGA

Kamis, 17 Januari 2019 17:46

Amankan Dua Truk Kayu Ilegal

PALANGKA RAYA – Diduga mengangkut kayu ilegal, dua unit truk…

Kamis, 17 Januari 2019 17:43

Wali Kota Minta Radar Palangka Kawal Pembangunan

PALANGKA RAYA – Untuk menjalin silaturahmi dan mempererat kebersamaan antara…

Kamis, 17 Januari 2019 17:18

Bandellll...Satpol PP Pasang Line, Dagangan akan Diangkut Paksa

PALANGKA RAYA – Sejumlah pedagang buah dadakan di Kota Palangka…

Kamis, 17 Januari 2019 09:39

Pulang Pisau Terapkan Online Single Submission

PULANG PISAU - Bupati Pulang Pisau (Pulpis) Edy Pratowo melakukan…

Kamis, 17 Januari 2019 09:36

Persatukan Komitmen Pemilu Melalui Natal Kebangsaan

KASONGAN - Pemkab Katingan menggelar perayaan Natal Kebangsaan bersama jajaran…

Kamis, 17 Januari 2019 09:25

Pemprov Kalteng Dorong Program Kantin Sehat di Sekolah

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pengawasan…

Kamis, 17 Januari 2019 09:19

Gubernur Tuntut Pengembangan UPR

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menuntut…

Rabu, 16 Januari 2019 13:58

AWASSSSS!!! Calo Pendaftaran Jadi Polisi

PALANGKA RAYA – Polda Kalteng membuka seleksi penerimaan calon perwira…

Rabu, 16 Januari 2019 13:22

Dinas Dukcapil Segera Buka Layanan KIA

KASONGAN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Katingan…

Rabu, 16 Januari 2019 12:38

Gubernur Dukung Pencanangan Zona Integritas

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mendukung…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*