PALANGKA RAYA – Jajaran Komisi V DPR-RI bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 11, meninjau lokasi pembangunan pile slab atau jembatan layang di wilayah Bukit Rawi, Jumat (7/9). Kunjungan ini untuk menindaklanjuti rencana penanganan ruas jalan nasional yang menjadi penghubung lima kabupaten di Kalimantan Tengah (Tengah) dan sekaligus penghubung dengan dua provinsi lainnya.
Kendati penanganan ruas jalan ini akan menggunakan jembatan layang, namun tetap akan dikaji terlebih dahulu guna mencari solusi penanganan terbaik. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 11 Banjarmasin Timbul Pasaribu menyebutkan, ada jenis penanganan yang saat ini sedang dikaji, di antaranya, timbunan ringan, timbunan biasa, dan pile slab.
“Sekarang kami melakukan kajian, mana penanganan yang paling ekonomis, paling bagus, dan paling mudah dilaksanakan, maka itu yang akan kita laksanakan,” ucapnya.
Cukup banyak anggaran yang diperlukan apabila penanganannya menggunakan pile slab. Estimasi sementara, diperlukan Rp 300 milyar untuk penanganan sepanjang 3,1 kilometer.
“Jalan ini menjadi urat nadi di Kalteng, maka harus ditangani. Maka dari itu, kami akan cari alternatif yang terbaik bagaimana penangananya. Intinya kami serahkan pada yang ahlinya, kalau tidak tunggu saja kehancurannya,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Rombongan Komisi V DPR RI Anton Suratto menyebut, pihaknya akan menyampaikan usulan penanganan tersebut pada Pemprov Kalteng untuk dirumuskan. Solusi penanganan selain pile slab ini diperlukan karena banjir di wilayah ini disebabkan luapan air Sungai Kahayan yang ada di wilayah tersebut.
Selain meninggikan badan jalan, solusi lain yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan normalisasi sungai, hingga solusi pembangunan embung di sekitaran jalan yang selalu banjir. Kendati demikian, solusi yang diberikan ini hanya sebatas opsi dan tetap akan dibicarakan dengan Pemprov Kalteng yang punya wilayah.
“Katannya banjir di Bukit Rawi ini karena luapan air sungai, selain itu juga dikarenakan curah hujan tinggi. Kami dari DPR-RI hanya bisa menyampaikan opsi, yang tahu kondisi wilayah hanya pemerintah,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng Shalahuddin menyatakan, surat untuk penanganan ruas jalan ini sudah masuk ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan anggaran antara Rp 300 - 350 miliar.
Terkait tiga opsi yang diajukan, Shalahuddin mengaku penanganan menggunakan pile slab akan lebih baik. Kendati demikian, Dia memastikan pemerintah tetap akan mengkaji opsi mana yang lebih baik untuk penanganan ruas jalan nasional tersebut.
“Kalau penimbunan, setiap tahun akan terjadi penurunan lagi, seperti yang di Pangkuh-Bahaur. Maka dari itu, saya lebih menginginkan penanganan menggunakan pile slab,” tuturnya.
Meski mengharapkan penanganan pile slab, tetap saja pemerintah tidak begitu saja mengambil kebijakan. Nantinya, akan ada tim ahli dari kementrian yang akan memalukan kajian dan penelitian.
“Seperti jembatan layang di Tumbang Nusa, itu sudah lama bertahan. Maka dari itu, kita harapkan hal yang sama di Bukit Rawi ini,” pungkasnya. (sho/arj)
