MANAGED BY:
SABTU
22 SEPTEMBER
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | ARTIKEL | KOLOM | EVENT

METROPOLIS

Kamis, 13 September 2018 17:57
Pemkab Janji Bayar Tenaga Kontrak

Korban Pemecatan Bisa Ikut Tes Lagi

ILUSTRASI.(NET)

PROKAL.CO, SAMPIT - Pemecatan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membuat banyak pihak kecewa. Selain dipecat, gaji tenaga kontrak juga belum dibayar sejak awal tahun  hingga Agustus 2018 lalu.

”Ada sejumlah guru kontrak yang sudah bekerja sampai lima bulan  dan dipecat ternyata haknya selama lima bulan itu hingga saat ini belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. Ini sangat disayangkan, padahal janjinya terakhir bulan Agustus dibayarkan. Faktanya tidak ada,” kata Sutik, anggota Komisi III dalam forum rapat dengan mitra kerja di pembahasan APBD Perubahan 2018 kemarin.

Keputusan pemkab dianggap melanggar kesepakatan antara DPRD dan Bupati Kotim. Maka dari itu DPRD mendesak agar Bupati Kotim dan BKD memberikan penjelasan kepada legislatif.

Diungkapkan Sutik, ada tiga orang yang sudah melaporkan masalah ini kepada dirinya. Inti persoalan itu yakni langkah Bupati Kotim Supian  Hadi mengeluar peraturan bupati untuk memberhentikan tenaga kontrak.

”Saya juga sayangkan dengan perbup saja bisa mengalahkan perda  APBD Kotim yang jadi acuan pengangkatan itu,”  tegasnya.

Sutik menilai persoalan itu harus segera diselesaikan. Saat ini puluhan tenaga kontrak sudah dirumahkan. Mereka diberhentikan tanpa ada penjelasan dan pemberian gaji.

”Saya usulkan  Bupati  sama BKD dipanggil di DPRD supaya masalah ini cepat selesai. Ini terjadi karena kepala SOPD semuanya takut. Jadi wajib kita panggil kepala daerahnya,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim Dadang H Syamsu turut mengkritik pemecatan tenaga kontrak. Langkah yang diambil eksekutif terlalu ceroboh. Pengangkatan tenaga kontrak bedasar Perda APBD Kotim. Perda itu disahkan oleh DPRD bersama Bupati Kotim.

“Kalau perbup itu menggugurkan perda, sangat tidak benar,” kata Dadang.

Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun menyatakan, awalnya setiap fraksi di DPRD Kotim memiliki tenaga kontrak. Namun saat ini mereka sudah tidak masuk lagi. ”Setiap fraksi juga kena imbas, hingga saat ini tenaga itu tidak  ada lagi karena kebijakan ini,” kata Rimbun.

Seluruh Tenaga Kontrak Dites Ulang

SAMPIT—  Sementara itu Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor membenarkan adanya pemecatan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkab Kotim. Gaji mereka dipastikan akan dibayarkan sesuai dengan lama bekerja.

Halikinnor menjelaskan, pemutusan kontrak kerja tersebut dikarenakan pengangkatan mereka oleh SOPD tidak sesuai dengan keputusan dan peraturan bupati yang baru. Jumlahnya hanya puluhan orang. Adapun yang sudah bekerja hingga September atau Desember tahun ini, gajinya pasti akan tetap dibayar sesuai dengan ketentuan.

“Hal ini dilakukan untuk menertibkan tenaga kontrak yang ada saat ini, sehingga menyesuaikan perbup yang baru,” jelas Halikin, Rabu (12/9).

Untuk itu, bagi tenaga kontrak yang tidak sesuai dengan analisis jabatan (anjab) dan analisas beban kerja (ABK) sebelum diangkat, maka diputuskan kontrak kerjanya. Namun, mereka masih dapat mengikuti tes pada akhir tahun ini untuk penempatan tenaga kontrak baru di Kotim 2019 nanti.

Seluruh tenaga kontrak yang ada saat ini akan dilakukan evaluasi, dan akan dilakukan tes ulang. Dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tugas yang diperlukan di SOPD masing-masing sehingga setiap tenaga kontrak yang diangkat memiliki tugas dan pekerjaan yang pasti.

“Mereka diangkat jadi tenaga kontrak harus memiliki tugas, jangan hanya diangkat tapi tidak memiliki tugas. Sehingga akan menjadi beban pada anggaran saja,” terang mantan Camat MB Ketapang ini.

Evaluasi dan tes akan dilakukan akhir tahun ini, sebab kontrak kerja mereka yang ada saat ini akan berakhir Desember. Kontrak kerja dilanjutkan atau tidak, tergantung dari hasil tes.

Dalam penerimaan tenaga kontrak, SOPD hanya mengusulkan jumlah, penempatan dan tugas kepada BKD. BKD akan melaksanakan tes secara terbuka sehingga tidak ada lagi SOPD yang mengangkat tenaga kontrak yang tidak jelas tugasnya.

Kepala BKD Kotim Alang Arianto menjelaskan,  tenaga kontrak di Kotim berjumlah 2.700 orang, sedangkan honorer guru yang dibiayai dana BOS sekitar 1.600 orang. Kedepannya setiap pengajuan tenaga kontrak yang dilakukan SOPD harus disetujui oleh bupati, maka setelah itu baru dapat dilaksanakan tes.

“Hal ini tentunya untuk mempertegas aturan dan regulasi dalam perkrutan tenaga kontrak ini, sehingga lebih tertib dan jumlahnya juga proposional dengan jumlah kebutuhan di seluruh SOPD,” pungkasnya. 

Pemkab Janji Bayar Tenaga Kontrak

Korban Pemecatan Bisa Ikut Tes Lagi ==sub

SAMPIT - Pemecatan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membuat banyak pihak kecewa. Selain dipecat, gaji tenaga kontrak juga belum dibayar sejak awal tahun  hingga Agustus 2018 lalu.

”Ada sejumlah guru kontrak yang sudah bekerja sampai lima bulan  dan dipecat ternyata haknya selama lima bulan itu hingga saat ini belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. Ini sangat disayangkan, padahal janjinya terakhir bulan Agustus dibayarkan. Faktanya tidak ada,” kata Sutik, anggota Komisi III dalam forum rapat dengan mitra kerja di pembahasan APBD Perubahan 2018 kemarin.

Keputusan pemkab dianggap melanggar kesepakatan antara DPRD dan Bupati Kotim. Maka dari itu DPRD mendesak agar Bupati Kotim dan BKD memberikan penjelasan kepada legislatif.

Diungkapkan Sutik, ada tiga orang yang sudah melaporkan masalah ini kepada dirinya. Inti persoalan itu yakni langkah Bupati Kotim Supian  Hadi mengeluar peraturan bupati untuk memberhentikan tenaga kontrak.

”Saya juga sayangkan dengan perbup saja bisa mengalahkan perda  APBD Kotim yang jadi acuan pengangkatan itu,”  tegasnya.

Sutik menilai persoalan itu harus segera diselesaikan. Saat ini puluhan tenaga kontrak sudah dirumahkan. Mereka diberhentikan tanpa ada penjelasan dan pemberian gaji.

”Saya usulkan  Bupati  sama BKD dipanggil di DPRD supaya masalah ini cepat selesai. Ini terjadi karena kepala SOPD semuanya takut. Jadi wajib kita panggil kepala daerahnya,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim Dadang H Syamsu turut mengkritik pemecatan tenaga kontrak. Langkah yang diambil eksekutif terlalu ceroboh. Pengangkatan tenaga kontrak bedasar Perda APBD Kotim. Perda itu disahkan oleh DPRD bersama Bupati Kotim.

“Kalau perbup itu menggugurkan perda, sangat tidak benar,” kata Dadang.

Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun menyatakan, awalnya setiap fraksi di DPRD Kotim memiliki tenaga kontrak. Namun saat ini mereka sudah tidak masuk lagi. ”Setiap fraksi juga kena imbas, hingga saat ini tenaga itu tidak  ada lagi karena kebijakan ini,” kata Rimbun.

Seluruh Tenaga Kontrak Dites Ulang

SAMPIT—  Sementara itu Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor membenarkan adanya pemecatan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkab Kotim. Gaji mereka dipastikan akan dibayarkan sesuai dengan lama bekerja.

Halikinnor menjelaskan, pemutusan kontrak kerja tersebut dikarenakan pengangkatan mereka oleh SOPD tidak sesuai dengan keputusan dan peraturan bupati yang baru. Jumlahnya hanya puluhan orang. Adapun yang sudah bekerja hingga September atau Desember tahun ini, gajinya pasti akan tetap dibayar sesuai dengan ketentuan.

“Hal ini dilakukan untuk menertibkan tenaga kontrak yang ada saat ini, sehingga menyesuaikan perbup yang baru,” jelas Halikin, Rabu (12/9).

Untuk itu, bagi tenaga kontrak yang tidak sesuai dengan analisis jabatan (anjab) dan analisas beban kerja (ABK) sebelum diangkat, maka diputuskan kontrak kerjanya. Namun, mereka masih dapat mengikuti tes pada akhir tahun ini untuk penempatan tenaga kontrak baru di Kotim 2019 nanti.

Seluruh tenaga kontrak yang ada saat ini akan dilakukan evaluasi, dan akan dilakukan tes ulang. Dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tugas yang diperlukan di SOPD masing-masing sehingga setiap tenaga kontrak yang diangkat memiliki tugas dan pekerjaan yang pasti.

“Mereka diangkat jadi tenaga kontrak harus memiliki tugas, jangan hanya diangkat tapi tidak memiliki tugas. Sehingga akan menjadi beban pada anggaran saja,” terang mantan Camat MB Ketapang ini.

Evaluasi dan tes akan dilakukan akhir tahun ini, sebab kontrak kerja mereka yang ada saat ini akan berakhir Desember. Kontrak kerja dilanjutkan atau tidak, tergantung dari hasil tes.

Dalam penerimaan tenaga kontrak, SOPD hanya mengusulkan jumlah, penempatan dan tugas kepada BKD. BKD akan melaksanakan tes secara terbuka sehingga tidak ada lagi SOPD yang mengangkat tenaga kontrak yang tidak jelas tugasnya.

Kepala BKD Kotim Alang Arianto menjelaskan,  tenaga kontrak di Kotim berjumlah 2.700 orang, sedangkan honorer guru yang dibiayai dana BOS sekitar 1.600 orang. Kedepannya setiap pengajuan tenaga kontrak yang dilakukan SOPD harus disetujui oleh bupati, maka setelah itu baru dapat dilaksanakan tes.

“Hal ini tentunya untuk mempertegas aturan dan regulasi dalam perkrutan tenaga kontrak ini, sehingga lebih tertib dan jumlahnya juga proposional dengan jumlah kebutuhan di seluruh SOPD,” pungkasnya. (dc/ang/yit)  

 

 

 

 

 

 


BACA JUGA

Jumat, 21 September 2018 15:19

Sekolah Jurnalistik Radar Sampit 2018 Ditutup dengan Manis

SAMPIT - Sekolah Jurnalistik Radar Sampit ditutup dengan "manis". Sorak disertai tepukan tangan bergema…

Kamis, 20 September 2018 13:17

SIAPA MINAT??? 20 Alat Berat Usang Dilelang

SAMPIT – Alat berat termasuk daftar barang yang bakal dilelang oleh Badan Pengelolaan Keuangan…

Kamis, 20 September 2018 13:14

Walau Hujan, Peserta Tetap Semangat

SAMPIT – Sekitar 30 lebih mahasiswa semangat mengikuti event Sekolah Jurnalistik yang digagas…

Rabu, 19 September 2018 17:57

Dari Mentaya ke Sungai Musi

SAMPIT – Lembaga Pemasyarakatan Sampit mengalami pergantian pucu pimpinan. Mokhamad Khaeron digantikan…

Rabu, 19 September 2018 10:52

Makin Agresif setelah Dijejal Materi

SAMPIT – Hari kedua pelaksanaan, peserta Sekolah Jurnalistik Radar Sampit tetap bersemangat. Meski…

Selasa, 18 September 2018 16:06

Sepakat Libatkan Auditor Independen

SAMPIT – Perselisihan antara pengurus baru Koperasi Omang Sabar Parenggean dengan PT Uni Primacom…

Selasa, 18 September 2018 16:04

WADUWWWWW!!!! Korban CU EPI ”Mengamuk”

SAMPIT – Puluhan nasabah yang menjadi korban kasus dugaan penggelapan dana simpanan Credit Union…

Selasa, 18 September 2018 08:45

Perekaman KTP-El di Kotim Harus Dimaksimalkan

SAMPIT – Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur diminta…

Selasa, 18 September 2018 08:44

Dandim 1015 Perkuat Tim Sepak Bola Bupati

SAMPIT— Turnamen sepak bola piala kemerdekaan turut diramaikan kehadiran Bupati Kotim Supian Hadi,…

Selasa, 18 September 2018 08:35

LUAR BIASA!!! Semangat Mahasiswa Lima Kampus Ikuti Sekolah Jurnalistik Layak Diacungi Jempol

Antusiasme Peserta Melebihi Ekspektasi Sekolah Jurnalistik Radar Sampit (sub) SAMPIT – Sebanyak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .