MANAGED BY:
JUMAT
18 JANUARI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

PALANGKA

Rabu, 19 September 2018 18:07
MANTAP!!!! Tim Pemberantas Mafia Tanah Dibentuk
BERANTAS MAFIA TANAH: Kapolda Kalteng Irjend Pol Anang Revandoko dan Kepala ATR/BPN Kalteng Pelopor sepakat membentuk membentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan mafia tanah.(DODI/RADAR PALANGKA)

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Maraknya kasua mafia tanah menjadi atensi khusus Kepala ATR/BPN.  Sebab, mafia tanah ketika dikejar sudah duluan bersembunyi dengan segala bentuk kamuflase. Kemudian, ketika digali lebih jauh ternyata terdapat "batu karang" yang sangat keras dengan melibatkan banyak pihak yang memiliki kekuatan.

Ungkapan ini disampaikan Kepala ATR/BPN Kalteng Pelopor pada saat penandatanganan pembentukan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan mafia tanah anatar Polda Kalteng dengan ATR/BPN Kalteng, yang djuga iikuti oleh seluruh Kepala ATR/BPN dari 14 kabupaten/kota dan polres jajaran.

Pelopor mengatakan, kegiatan ini bertujuan pemberantasan mafia tanah, kerjasama ini sebenarnya sudah lama berjalan. Bahkan komunikasi dengan Ditreskrimum Polda Kalteng berjalan intensif hingga akhirnya kegiatan tersebut dilakukan.

“Permasalahan pertanahan tidak bisa diselesaikan  sendiri oleh BPN. Kita siap bekerjasama. Saya katakan  para mafia tanah ketika dikejar sudah duluan bersembunyi dengan segala bentuk kamuflase. Ketika digali lebih jauh ternyata terdapat ‘batu karang’ yang sangat keras dengan melibatkan banyak pihak yang memiliki kekuatan,” ujarnya.

Dia menilai terkait batu karang itu, bisa dilakukan oknumnya  ditubuh internal BPN dan di luar BPN. Namun, sekeras apapun karang bila ditetesi air terus menerus juga akan habis.

“Maka dari itu dengan kegiatan ini kita petakan agar hal itu tidak terjadi. Jadi harus punya langkah starategis dan sistematis untuk memastikan tidak ada mafia tanah dan kepemilikan tanah dilindungi oleh negara,” ujarnya.

Secara keseluruhan jumlah sengketa lahan di Kalteng mencapai lebih dari 500 kasus. Jumlah tersebut bagi yang resmi melapor, karena ada juga yang melaporkannya di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat.

“Jujur  persoalan tanah ini paling banyak terjadi. Kita mencoba melakukan pemetaan untuk bisa mengetahui persoalan hingga ada solusinya,” tegasnya.

Tim nantinya akan mempunyai langkah strategis untuk memastikan kepemilikan tanah, sehingga masyarakat tidak menyelesaikan dengan caranya sendiri.  Ada pola struktur, secara legal melindungi semua pihak. Terlebih beberapa kasus diupayakan mediasi dan di proses.

“Kendala utama penanganan sengketa adalah pemilik tanah kebanyakan hanya membeli surat, tidak melihat tanah. Kebanyakan kasus di Kalteng adalah klaim pihak tertentu dengan berbagai alasan, karena ketika tahu lokasi tanahnya” ujarnya.

Pelopor menambahkan dengan komitmen ini, maka pemeberantasan mafia tanah terus bisa dilakukan, sehingga persoalan pertanahan saling klaim dengan berbagai alasan tidak terjadi lagi.

”Mulai hari ini kita komitmen, jadi tidak ada lagi istilah klaim milik nenek moyang, maka dibentuk tim ini. Tim juga melakukan edukasi sehingga ketidaktahuan masyarakat tentang legalitas bisa ditekan,” pungkas.

Sementra itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol Anang Revandoko menegaskan,  langkah ini dilakukan agar semua permasalahan  bisa dieliminir dengan komunikasi dan pemetaan masalah. “Upaya preventif dilakukan di awal, dimana pemilik tanah harus mengetahui hak dan kewajibannya. Ini hanya masalah edukasi saja, sehingga nantinya edukasi kepada masyarakat menjadi hal utama, sedangkan upaya hukum menjadi yang terakhir," jelasnya.

Jenderal bintang dua ini menyampaikan  pembentukan tim ini dilakukan untuk menyosilisasikan secara sinergi dan berkesinambungan hingga menciptakan kesadaran hukum terhadap masyarakat tentang bahaya mafia tanah. “Lakukan juga pemetaan setiap pelaku baik perorangan maupun kelompok dan sindikat,” ucapnya.

Anang menambahkan, dampak yang timbul karena adanya mafia tanah adalah proses pengurusan dokumen berlarut-larut hingga menimbulkan biaya tinggi. Dengan demikian, bisa terjadi konflik pertanahan yang berkepanjangan sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. ”Pokoknya ada mafia hukum maka harus ditindak,” pungkasnya. (daq/arj)   

 


BACA JUGA

Kamis, 17 Januari 2019 17:46

Amankan Dua Truk Kayu Ilegal

PALANGKA RAYA – Diduga mengangkut kayu ilegal, dua unit truk…

Kamis, 17 Januari 2019 17:43

Wali Kota Minta Radar Palangka Kawal Pembangunan

PALANGKA RAYA – Untuk menjalin silaturahmi dan mempererat kebersamaan antara…

Kamis, 17 Januari 2019 17:18

Bandellll...Satpol PP Pasang Line, Dagangan akan Diangkut Paksa

PALANGKA RAYA – Sejumlah pedagang buah dadakan di Kota Palangka…

Kamis, 17 Januari 2019 09:39

Pulang Pisau Terapkan Online Single Submission

PULANG PISAU - Bupati Pulang Pisau (Pulpis) Edy Pratowo melakukan…

Kamis, 17 Januari 2019 09:36

Persatukan Komitmen Pemilu Melalui Natal Kebangsaan

KASONGAN - Pemkab Katingan menggelar perayaan Natal Kebangsaan bersama jajaran…

Kamis, 17 Januari 2019 09:25

Pemprov Kalteng Dorong Program Kantin Sehat di Sekolah

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pengawasan…

Kamis, 17 Januari 2019 09:19

Gubernur Tuntut Pengembangan UPR

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menuntut…

Rabu, 16 Januari 2019 13:58

AWASSSSS!!! Calo Pendaftaran Jadi Polisi

PALANGKA RAYA – Polda Kalteng membuka seleksi penerimaan calon perwira…

Rabu, 16 Januari 2019 13:22

Dinas Dukcapil Segera Buka Layanan KIA

KASONGAN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Katingan…

Rabu, 16 Januari 2019 12:38

Gubernur Dukung Pencanangan Zona Integritas

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mendukung…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*