MANAGED BY:
SELASA
23 APRIL
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

SAMPIT

Jumat, 21 September 2018 14:43
Pemilik KTP Kalimantan Dapat ”Keistimewaan”
ILUSTRASI.(NET)

PROKAL.CO, SAMPITPeserta yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kalimantan mendapat ”keistimewaan” pada pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Batas nilai  indeks prestasi kumulatif (IPK) yang diperbolehkan mendaftar hanya 2,30, sementara warga luar Kalimantan minimal 2,75.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotim Alang Arianto mengatakan, keringanan tersebut diberikan setelah ada usulan dari wilayah Kalimantan agar IPK-nya tak disamakan dengan wilayah Jawa. Dengan demikian, tahun ini diberikan kelonggaran untuk calon peserta yang memiliki KTP Kalimantan, boleh mendaftar dengan IPK di bawah 2,75.

”Pada tes sebelumnya tidak boleh. Seluruhnya minimal 2,75. Di bawah itu tidak diperbolehkan, sehingga tahun ini diberikan kemudahan. Terutama untuk putra-putri daerah asli Kalimantan,” jelas Alang, Kamis (20/9).

Hal itu tentunya akan lebih mempermudah dan membuka peluang besar bagi putra-putri daerah untuk dapat turut serta dalam tes calon abdi negara. Sebab, seluruh anak negeri yang memiliki kompetensi, memiliki hak yang sama mengikuti tes CPNS kali ini.

”Dengan keringanan syarat ini, saya berharap lebih banyak lagi putra-putri daerah Kotim yang dapat turut serta dan menjadi PNS,” ujarnya.

Apalagi yang benar-benar warga lokal asli di tempat penempatan tersebut. Misalnya, ada formasi di tempatkan di Parenggean, warga asli Parenggean juga yang lulus, akan lebih baik lagi. Sebab, mereka akan lebih betah bekerja dan mengabdi.

”Itu harapan saya. Namun, tes CPNS ini untung-untungan. Terlebih saat ini hasilnya dapat langsung diketahui peserta, setelah tes langsung diketahui hasilnya,” ujarnya.

Saat ini proses tahapan mulai dilaksanakan. Peserta diharapkan dapat benar-benar memahami tahapan demi tahapan yang telah diuraikan dalam aturan pelaksanaan pendaftaran. Apabila tidak paham, agar menanyakan langsung kepada mereka di BKD. Jangan sampai mudah termakan informasi bohong di media sosial.

Potensi Pungli

Sementara itu, potensi pungutan liar (pungli) dan mal administrasi dalam pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) harus dicegah. Keseriusan Polri menghentikan terjadinya pungli SKCK diuji.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjelaskan, perlu diketahui bahwa pelayanan SKCK ini meruakan layanan yang sangat menyentuh masyarakat. Artinya, pelayanan ini menjadi sesuatu yang diingat masyarakat.

”Kalau ada pungli dalam layanan ini, masyarakat akan mengingatnya sebagai sisi gelap Polri,” tuturnya.

Maka, dari itu potensi pungli tidak bisa tidak harus dicegah. Apalagi, tahun lalu Ombudsman melakukan investigasi menemukan berbagai dugaan pelanggaran. Seperti, mal administrasi hingga pungli. ”Pungli, antrian tidak ditaati dan permintaan tidak sesuai aturan,” ujarnya.

Menurutnya, memang Polri telah membuat SKCK online. Namun, sosialisasinya masih kurang. Kini saatnya menyosialisasikannya secara gencar. ”Saat masyarakat banyak yang mendaftar CPNS merupakan waktu tepat,” paparnya.

Yang juga penting, perlu langkah tegas bila menemukan adanya pungli. Selama ini untuk layanan SKCK temuan hanya berasal dari eksternal. ”Internal Polri belum menunjukkan upayanta bersih-bersih di sektor ini,” ungkapnya.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo  menjelaskan bahwa masyarakat perlu mengetahui bahwa biaya pembuatan SKCK hanya Rp 30 ribu. Nantinya, uang itu akan disetorkan ke kas negara. ”Bukan masuk ke polisi,” paparnya.

Bila lebih dari itu, tentunya dipastikan merupakan pungli. Dia menjelaskan, masyarakat bisa melaporkan ke Divpropam bila menemukan hal semacam itu. ”Laporkan saja,” ujarnya.

Pelayanan SKCK tersedia di semua tingkat. Dari Polda hingga Polsek. ”Ada juga yang online. Bisa ditempuh itu,” terang jenderal berbintang satu tersebut. (idr/jpg/dc/ign)  


BACA JUGA

Senin, 22 April 2019 20:57

Lima TPS Diusulkan Coblosan Ulang

PALANGKA RAYA – Berbagai persoalan muncul dalam tahapan Pemilu 2019.…

Senin, 22 April 2019 20:47

Percepat Rekap, PPK Jalankan Dua Rapat Pleno

SAMPIT - Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat…

Minggu, 21 April 2019 22:35

Masyarakat Cenderung Pilih Ambil Uang Lalu Bungkam

SAMPIT- Jika Bawaslu Lamandau masih menggarap dugaan politik uang, Bawaslu Kotim…

Minggu, 21 April 2019 22:23

Nahnya..!!! Bawaslu Amankan Rp 6,2 Juta

NANGA BULIK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau tengah…

Sabtu, 20 April 2019 17:33

MARASNYA AE..!!! Banyak Caleg Diwaluhi Pemilih

SAMPIT – Pemilu 2019 benar-benar menguras waktu dan harta sejumlah…

Sabtu, 20 April 2019 10:33

Masih Misterius, Tewasnya Pria Lajang di Tidar Dinilai Janggal

SAMPIT – Kasus tewasnya Tri Prasetyo (29), warga  Kelurahan Baamang…

Jumat, 19 April 2019 17:35

Partisipasi Pemilih Diprediksi Turun, Ini Alasannya...

SAMPIT – Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 diprediksi menurun.…

Jumat, 19 April 2019 17:05

Caleg Petahana di Kotim Masih Perkasa

SAMPIT – Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) petahana masih perkasa…

Jumat, 19 April 2019 16:55

Bela Anak, Ortu Dipolisikan

KUALA KAPUAS – Perkelahian anak menjalar ke orang tua. Ini…

Kamis, 18 April 2019 17:09

NYARIS KACAU..!!! Pemilu Diwarnai Surat Suara Rusak dan Tercoblos Duluan

SAMPIT – Pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*