MANAGED BY:
JUMAT
16 NOVEMBER
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | ARTIKEL | KOLOM | EVENT

PANGKALANBUN

Selasa, 25 September 2018 17:52
NAH KAM AE!!! Korban Bakal Surati Kejati
ILUSTRASI.(NET)

PROKAL.CO, SAMPIT - Menanggapi polemik kasus dugaan penggelapan dana nasabah Credit Union Eka Pambelum Itah (CU EPI) Sampit yang dinilai tak jua selesai, para nasabah berencana menyurati Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kalimantan Tengah. Nasabah mengaku telah membuat surat tersebut.

Berdasarkan penuturan nasabah CU EPI, Weldi, nasabah telah menghubungi kuasa hukum untuk mendampingi pengantaran surat tersebut.

”Sudah kami buat suratnya. Tinggal menunggu kuasa hukum yang akan mendampingi kami mengantarkan surat tersebut ke Kejati. Jika tak ada halangan, dalam minggu ini kami antar,” ujarnya, Senin (24/9).

Selain itu, seluruh korban juga sepakat mendesak penyidik untuk menetapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebab, hal itu dinilai bisa menjadi celah mereka menuntut pengembalian dana yang digelapkan kepada para tersangka.

Sementara itu, praktisi hukum sekaligus mantan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotim Karyadi menilai, kedua tersangka tak dapat dijerat dengan pasal TPPU. Sebab, ujar Karyadi, kasus tersebut dinilai hanya sebagai polemik dalam dunia simpan pinjam yang bersifat mangkrak. Bahkan, kata dia, kedua tersangka sebetulnya juga sulit dijerat dengan pasal penggelapan, lantaran kasusnya hanya sampai perdata.

”TPPU, enggak bisa. Karena ini uang simpan pinjam yang sifatnya mangkrak. Penggelapan pun, sebenarnya agak susah untuk simpan pinjam itu. Mungkin kejelian penyidik saja dalam mencari celah penggelapan. Misal  pengeluaran uang tidak jelas tanpa prosedur, dan lain-lain,” terangnya.

Namun menurut Karyadi, para nasabah/korban bisa menuntut pengurus dari CU EPI melalui gugatan secara perdata. Dasar hukumnya ialah pasal 1131 KUHP.

Sebab, kata dia, hukuman pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang, tidak mengakibatkan hapusnya hubungan keperdataan antara si pelapor dan si terpidana. Oleh karenanya, sekalipun si pelaku telah dipidana penjara, kewajiban perdata terhadap sang korban tidak otomatis menjadi lenyap.

”Kedua ranah ini memang memiliki koneksitas. Namun secara yuridis saling independen dan dapat berjalan mandiri secara paralel,” tambahnya.

Sama halnya dengan pelaku korupsi, lanjut Karyadi, jika pelaku korupsi yang telah merugikan keuangan negara tersebut menyatakan tidak mampu membayar denda dan memilih kurangan penjara tambahan (subsidair), tetap saja ia dapat digugat oleh Iaksa selaku pengacara negara atas kerugian negara secara perdata yang tidak dikembalikannya. (ron/yit)


BACA JUGA

Jumat, 16 November 2018 16:22

PLTU Kumai Beres, Krisis Listrik Berakhir

PANGKALAN BUN – Krisis listrik di Kotawaringin Barat yang terjadi dalam beberapa hari belakangan…

Jumat, 16 November 2018 15:35

INNALILLAH!!! Lakalantas, Bocah 5 Tahun Tewas

PANGKALAN BUN - Kecelakaan maut terjadi di jalan Diponegoro, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin…

Jumat, 16 November 2018 10:35

Wujudkan Pemerataan Pembangunan

PANGKALAN BUN - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai banyak program pembangunan untuk mewujudkan…

Jumat, 16 November 2018 10:12

Posyantek Penting Bagi Desa

KOTAWARINGIN LAMA – Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal…

Jumat, 16 November 2018 08:22

Semangat!!!!! Untama Kejar Peningkatan Akreditasi

PANGKALAN BUN – Universitas Antakusuma (Untama) targetkan akreditasi B. Hal itu diungkapkan Ketua…

Kamis, 15 November 2018 16:45

Melanggar Aturan !!! Gara-Gara Ini, Satpol PP Tegur Pemilik Ruko

PANGKALAN BUN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan…

Kamis, 15 November 2018 16:41

Ini Dia Pengganti Buku Nikah, Siapa yang Mau BURUAN!!!

PANGKALAN BUN - Kementerian Agama (Kemenag) melalui Dirjen Bimas Islam meluncurkan kartu Sistem Informasi…

Kamis, 15 November 2018 11:16

Kobar Juarai Lomba Desa dan Kelurahan

PANGKALAN LADA – Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada dapat guyuran program pembangunan…

Kamis, 15 November 2018 08:58

Pemkab Kobar Launching BPNT

PANGKALAN BUN - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melaunching program Bantuan Pangan Non Tunai…

Kamis, 15 November 2018 08:19

MANTAP!!! Penegak Bantara Dikukuhkan

KOTAWARINGIN LAMA – Pramuka Gugus Depan (Gudep) 03.001-03.002 Kiai Gede dan Ratu Ayu yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .