PALANGKA RAYA – Komite III DPD RI dipimpin oleh Delis Julkarson Hehi, selaku wakil Ketua, pada Selasa (2/10) menggelar rapat kerja dengan Kanwil Agama Provinsi Kalteng. Langkah itu dalam rangka kunjungan kerja pengawasan atas pelaksanaan UU No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Rapat itu juga diikuti Anggota DPD RI lainnya, seperti Muhammad Rakhman dari Kalteng, KH. Muslihuddin Abdurrasyid dari Kaltim, Muhammad Afnan Hadikusumo dari DI Yogyakarta, Maria Goreti dari Kalbar, Habib Abdurahman Bahasyim dari Kalsel, Herry Erfian dari Babel, Suhaimi Ismy dari NTB, dan Chaidir Djafar dari Papua Barat.
Senator Delis mengatakan, sedikitnya ada tiga persoalan menahun yang selalu dihadapi oleh daerah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pertama, soal waktu tunggu (waiting list), Kedua bimbingan manasik, dan ketiga petugas haji.
“3,8 juta Calon Jamaah Haji (CJH) waiting list, maka butuh waktu 17 tahun untuk menyelesaikan seluruh jamaah tersebut dapat diberangkatkan. Lamanya waktu tunggu ini dapat berdampak negatif pada calon jamaah, di mana jamaah menjadi apatis dan putus asa,” ujar anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Tengah.
Menurutnya, manasik haji tidak hanya diarahkan pada hal-hal ritual saja, tetapi sosialisasi terkait upaya preventif dan antisipatif terhadap situasi dan kondisi di Arab Saudi yang bersuhu sangat panas serta berpotensi menimbulkan heatstroke. “Kami menyoroti petugas haji daerah. Selain soal kuantitas yang belum proporsional jumlahnya, soal rekrutmen petugas haji daerah yang masih terkesan tertutup dan tradisional menjadi penyebab utama minimnya profesionalisme. Padahal petugas haji adalah profesi dan tugas mulia sehingga seharusnya ditempatkan orang-orang yang terbaik,” katanya.
Pada rapat tersebut terungkap bahwa sosialisasi perihal tata cara pendaftaran ibadah haji, masih menjadi kendala di provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini terutama dihadapi oleh masyarakat yang berada di pedalaman. Terdapat kasus adanya seorang calon jamaah haji yang membawa uang tunai dalam jumlah jutaan dari daerah pedalaman untuk mendaftar haji di kanwil kemenag. Adapun terhadap Tim Petugas Haji Daerah provinsi Kalteng sebagaimana disampaikan oleh perwakilan dari Kanwil Kemenag, telah dilakukan seleksi berdasarkan Keputusan Gubernur. Ada 3 kategori TPHD yakni ahli ibadah (agama), tenaga kesehatan dan petugas umum.
Menurutnya, terkait dengan transportasi, saat ini Bandara Tjilik Riwut telah ditetapkan sebagai Embarkasi Antara. Sebagai embarkasi antara, calon jamaah haji provinsi Kalteng diberangkatkan melalui 3 embarkasi penuh, yakni Soekarno Hatta – Cengkareng, Adi Sucipto – Solo dan Syamsudin Noor – Banjarmasin.
“Sejak beberapa tahun lalu dengan melihat pertumbuhan jumlah calon jamaah haji telah diperjuangkan agar Bandara Tjilik Riwut menjadi Embarkasi Penuh. Namun, belum dapat dipenuhi karena sarana dan prasarana belum menunjang,” pungkasnya.
Sementara itu, H Muhammad Rakhman, selaku senator asal Kalteng membenarkan bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2012 dan Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji. “Bahwa salah satu syarat menjadi Bandara Embarkasi Penuh adalah memiliki kemampuan untuk melayani pesawat udara dengan kapasitas paling sedikit 325 tempat duduk berdasarkan sertifikat tipe dan tempat parkir pesawat (apron) paling sedikit untuk 2 (dua) pesawat udara haji dengan tidak mengganggu pelayanan selain penerbangan haji,” terangnya.
Jika peningkatan menjadi embarkasi penuh belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, Rakhman akan meminta perhatian kepada pemerintah pusat melakukan modernisasi sarana dan prasarana terutama alat X –Ray yang kebutuhannya mendesak. “Nanti saya akan berbincang langsung bersama gubernur untuk membahas terkait hal ini,” pungkasnya. (daq/arj)
