MANAGED BY:
RABU
20 MARET
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

PALANGKA

Selasa, 16 Oktober 2018 10:33
JANGAN MACAM-MACAM..!! Pelaksanaan Lelang Dipantau KPK
Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kalimantan Tengah (Kalteng) Benius

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kalimantan Tengah (Kalteng) Benius mengatakan, progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di provinsi, kabupaten, dan kota akan dilaporkan langsung ke tim koordinasi dan supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Benius menjelaskan, hal itu sebagai tindak lanjut Memorendum of Understanding (MoU) Pemerintah Provinsi Kalteng, Kabupaten dan Kota dengan KPK  pada 3 Agustus lalu, terkait pelaksanaan lelang atau pengadaan barang dan jasa pemerintah.

”Setiap bulan, progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut dilaporkan ke Tim Korsup KPK. Jadi, terhadap kabupaten dan kota, sampai satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang lalai, akan berhadapan dengan Tim Korsup KPK,” katanya, kemarin.

Dia menjelaskan, ada beberapa poin yang ditekankan Tim Korsup KPK. Di antaranya, menyangkut paket yang sudah tayang, siapa yang menjadi pemenang lelangnya, nilai paketnya, Pokja pemilihanya, penerbitan surat perintah pengadaan barang jasa oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga dicatat tanggalnya.

”Poin itulah yang dilaporkan, supaya dilihat. Kalau tidak sesuai laporannya, jangan heran kalau setiap saat kabupaten dan kota atau SOPD akan dimasuki tim korsup ini,” katanya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng Ridwan Manurung mengatakan, proses pengadaan harusnya sudah selesai Maret, tapi sampai sekarang masih ada paket yang belum dilelang. Untuk di lingkungan Pemprov Kalteng, ada sebanyak 213 paket dengan nilai Rp106 miliar. Di seluruh kabupaten dan kota sebanyak 4.581 paket, dengan nilai hampir Rp1 triliun.

Terkait hal tersebut, Ridwan mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat mempertanyakan keterlambatan lelang tersebut. Di samping karena dari segi manfaatnya jadi lambat, dari segi peredaran uangnya juga dinilai menjadi tidak pas.

"Jadi, ini menjadi catatan kami, karena sudah diaturkan juga, sehingga harus menjadi perhatian, khususnya di 2019,” ujarnya. (sho/ign)

 


BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 16:57

BPBD Kapuas Ujung Tombak Antisipasi Bencana

KUALA KAPUAS – Di usia 213 tahun Kabupaten Kapuas dan…

Rabu, 20 Maret 2019 15:31

Sumber Kekuatan Bangun Bangsa

PALANGKA RAYA – Wali kota Palangka Raya Fairid Naparin mengukuhkan…

Rabu, 20 Maret 2019 15:24

Pemkot Siap Gelar UNBK SMP

PALANGKA RAYA – Pemerintah kota Palangka Raya memastikan siap menggelar…

Rabu, 20 Maret 2019 14:50

SEPAKAT...!!!! Tolak Kampanye di Tempat Ibadah

PALANGKA RAYA – Kesepakatan bersama ditempuh untuk terus menjaga situasi…

Rabu, 20 Maret 2019 14:43

Amankan Pemilu, Polisi Kerahkan Ratusan Personel

PALANGKA RAYA – Polres Palangka Raya siap menjamin kelancaran pemilihan…

Rabu, 20 Maret 2019 14:40

Dakwaan Jaksa Dinilai Tak Objektif

PALANGKA RAYA – Mantan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie akhirnya duduk…

Rabu, 20 Maret 2019 14:33

Calon Kades Boleh dari Luar Wilayah

PANGKALAN BUN – Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019…

Selasa, 19 Maret 2019 17:00

Asyik Memancing, Pelajar Tewas Terpeleset

PALANGKA RAYA – Seorang pelajar SMA di Kota Palangka Raya,…

Selasa, 19 Maret 2019 16:34

Warga Desa Hurung Tampang Geger Penemuan Mayat

KUALA KAPUAS – Warga Desa Hurung Tampang dikejutkan dengan adanya…

Selasa, 19 Maret 2019 15:35

Polda Kalteng Bongkar Pabrik Miras Ilegal

PALANGKA RAYA – Subdit Industri Perdagangan dan Asuransi Direktorat Reserse…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*