MANAGED BY:
KAMIS
15 NOVEMBER
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | ARTIKEL | KOLOM | EVENT

PALANGKA

Selasa, 16 Oktober 2018 10:33
JANGAN MACAM-MACAM..!! Pelaksanaan Lelang Dipantau KPK
Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kalimantan Tengah (Kalteng) Benius

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kalimantan Tengah (Kalteng) Benius mengatakan, progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di provinsi, kabupaten, dan kota akan dilaporkan langsung ke tim koordinasi dan supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Benius menjelaskan, hal itu sebagai tindak lanjut Memorendum of Understanding (MoU) Pemerintah Provinsi Kalteng, Kabupaten dan Kota dengan KPK  pada 3 Agustus lalu, terkait pelaksanaan lelang atau pengadaan barang dan jasa pemerintah.

”Setiap bulan, progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut dilaporkan ke Tim Korsup KPK. Jadi, terhadap kabupaten dan kota, sampai satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang lalai, akan berhadapan dengan Tim Korsup KPK,” katanya, kemarin.

Dia menjelaskan, ada beberapa poin yang ditekankan Tim Korsup KPK. Di antaranya, menyangkut paket yang sudah tayang, siapa yang menjadi pemenang lelangnya, nilai paketnya, Pokja pemilihanya, penerbitan surat perintah pengadaan barang jasa oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga dicatat tanggalnya.

”Poin itulah yang dilaporkan, supaya dilihat. Kalau tidak sesuai laporannya, jangan heran kalau setiap saat kabupaten dan kota atau SOPD akan dimasuki tim korsup ini,” katanya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng Ridwan Manurung mengatakan, proses pengadaan harusnya sudah selesai Maret, tapi sampai sekarang masih ada paket yang belum dilelang. Untuk di lingkungan Pemprov Kalteng, ada sebanyak 213 paket dengan nilai Rp106 miliar. Di seluruh kabupaten dan kota sebanyak 4.581 paket, dengan nilai hampir Rp1 triliun.

Terkait hal tersebut, Ridwan mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat mempertanyakan keterlambatan lelang tersebut. Di samping karena dari segi manfaatnya jadi lambat, dari segi peredaran uangnya juga dinilai menjadi tidak pas.

"Jadi, ini menjadi catatan kami, karena sudah diaturkan juga, sehingga harus menjadi perhatian, khususnya di 2019,” ujarnya. (sho/ign)

 


BACA JUGA

Rabu, 14 November 2018 16:37

39 Ribu Warga Kalteng Terpapar Narkoba

PALANGKA RAYA – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah…

Rabu, 14 November 2018 12:06

Pemprov Kalteng Awasi Distribusi Bahan Pokok

PALANGKA RAYA – Persoalan ketersediaan kebutuhan pokok menjadi perhatian pemerintah…

Rabu, 14 November 2018 11:57

Di Kalteng, Persoalan Tata Ruang Jadi Kendala

PALANGKA RAYA – Persoalan tata ruang terus menjadi perhatian Gubernur…

Selasa, 13 November 2018 11:21

Dua Desa Ajukan Gugatan Pilkades

KUALA KURUN – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten…

Selasa, 13 November 2018 10:24

Produk Lokal Diharapkan Tembus Pasar Internasional

PALANGKA RAYA – Ekspor Kalimantan Tengah (Kalteng) masih didominasi sektor…

Selasa, 13 November 2018 10:15

Hhhmmm!!!! Hanya 106 Peserta Lolos Tes CPNS

PALANGKA RAYA – Jumlah perserta tes calon pegawai negeri sipil…

Minggu, 11 November 2018 12:59

Pemkab Diminta Turun Tangan

KUALA KURUN- Penyerobotan lahan hak milik atas tanah bersertifikat terjadi…

Sabtu, 10 November 2018 16:21

Tiga Kapolres di Kalteng Bergeser

PALANGKA RAYA – Kapolda Kalteng Irjend Pol Anang Revandoko kembali…

Sabtu, 10 November 2018 11:13

Puncaki Klasemen, Kalteng Putra Berpeluang Lolos

PALANGKA RAYA – Ambisi Kalteng Putra ketika lawan Mojokerto Putra…

Jumat, 09 November 2018 17:01

Usulkan Kelulusan CPNS Berdasarkan Rangking

MUARA TEWEH – Minimnya jumlah  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .