SAMPIT –Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sampit resmi membentuk Forum Komunikasi dan Media Informasi Keuangan Negara (Forkomdikara). Pembentukan itu untuk menjalin komunikasi dan sinergitas serta sharing informasi terkait pengelolaan keuangan negara, Selasa (16/10).
Kepala KPPN Sampit Budi Lesmana mengatakan, dibentuknya Forkomdikara, selain untuk peningkatan koordinasi, juga untuk membangun penguatan kelembagaan, tugas, dan fungsi anggota Forkomdikara, peningkatan kapasitas SDM, mendukung tugas layanan penyediaan informasi publik terkait keuangan negara, dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait informasi pengelolaan keuangan negara.
”Pembentukan forkomdikara dilatarbelakangi APBN dan APBD yang jumlahnya cukup besar. Tentunya hal itu akan berdampak pada masyarakat. Untuk itu, kami memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kotim diperoleh dari sumber dana APBN dan APBD yang notabene merupakan uang masyarakat yang didapatkan melalui pajak,” kata Budi.
Budi mengharapkan masyarakat ikut berkontribusi. Minimal menjaga pembangunan di Kotim. ”Jangan berpikir karena pembangunan yang ada milik pemerintah, jadi masyarakat tidak ikut menjaga,” katanya.
Menurut Budi, KPPN Sampit dipandang perlu bersinergi dengan satuan kerja (satker) Kementerian Keuangan dan stake holder lainnya, termasuk pemerintah daerah. Dengan bersinergi, yang dibangun berupa pembentukan forum komunikasi. Fokus bahasan forum adalah keuangan negara yang meliputi pengelolaan APBN dan ABPD.
”Perlunya pembentukan forum ini karena belum optimalnya fungsi kehumasan di KPPN, sehingga masyarakat belum begitu mengenal tugas dan fungsi KPPN sebagai penyaluran dana APBN di wilayah Kotim, Katingan, dan Seruyan,” terangnya.
Anggota Forkomdikara, lanjut Budi, pada tahap awal beranggotakan satker yang terkait pengelolaan APBN dan APBD sebagai bagian dari keuangan negara, yakni KPPN Sampit, KPP Pratama Sampit, KPP-BC Sampit, BPS Kotim, BPKAD, Bappeda, dan Bapenda Kotim. Keanggotan forum diawali dengan membangun komitmen melalui penandatanganan piagam komitmen antara KPPN dan stakeholder terkait.
Bupati Kotim Supian Hadi yang diwakili Staf Ahli Aspanur mengatakan, Pemkab Kotim mendukung kegiatan Forkomdikara. Dia berharap melalui Forkomdikara bisa semakin dinamis dan berkembang, serta kegiatan forum itu tidak hanya pertemuan semata, tetapi juga dapat berupa kegiatan yang bersifat edukasi, baik sesama anggota forum, stakeholder dan masyarakat.
”Saya harap forum ini dapat memberikan pencerahan pada masyarakat. Sesuai namanya, forum ini dapat memiliki media informasi yang menjadi rujukan informasi bagi masyarakat dalam memahami tata kelola keuangan negara, khususnya pada pelaksanaan APBN dan APBD, sehingga akhirnya dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan,” tandasnya. (hgn/ign)