SAMPIT –  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit akan mempekerjakan sejumlah dokter dengan sistem kontrak. Ini sebagai solusi atas tidak adanya pelamar CPNS pada formasi dokter.  Formasi yang tidak ada pelamarnya adalah tiga formasi dokter spesialis anak, dua dokter spesialis penyakit dalam, satu dokter spesialis obgyn, satu dokter spesialis rehabilitasi medik, dua dokter umum, delapan dokter gigi.  

Wakil Direktur Pelayanan Medis di RSUD dr Murjani Sampit Yudha Herlambang mengatakan, RSUD dr Murjani masih kekurangan dokter spesialis kulit, dokter spesialis jantung, dokter spesialis orthopedi, dokter spesialis forensik, dan dokter spesialis urologi.

Untuk mengisi kekosongan tenaga kerja dokter, RSUD akan mrekrut dokter dengan sistem kontrak.

“Kalau ada CPNS yang masuk, alhamdulillah. Kalau memang tidak ada,  kita akan mencari dokter kontrak dan tentunya kita juga harus siapkan biaya pembayarannya,” katanya.

Sedangkan dokter umum, idealnya RSUD dr Murjani memiliki 13 orang. Jumlah ini sudah terpenuhi berkat adanya tambahan tenaga kontrak.

”Harapan kita, semua dokter umum di sini PNS. Nanti kalau tidak salah, ada 2 CPNS yang sudah lolos seleksi berkas,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kotim dr Faisal Novendra Cahyanto. Karena puskesmas masih kekurangan dokter, Dinas Kesehatan Kotim akan mengangkat dokter dengan sistem kontrak. Ini dilakukan karena rekrutmen  dokter melalui tes CPNS sepi peminat.

Menurutnya, lokasi penempatan sangat menentukan seorang dokter ingin mengikuti CPNS atau tidak. Terlihat untuk daerah di dalam kota dan lokasi penempatan yang masih memadai pendidikan dan perekonomiannya, masih diminati dokter.

”Untuk mengatasi kekurangan ini, terpaksa kami akan mengangkat dokter kontrak. Guna memenuhi kabutuhan dokter di puskesmas kecamatan,” jelas Faisal, Senin (29/10).

Salah satu alasan kenapa banyak dokter yang memilih kontrak dibandingkan menjadi PNS, karena mereka tidak terikat. Jika mereka sewaktu-waktu tidak cocok dengan aturan atau dengan lokasi tempat kerja, mereka bisa pindah ke daerah lain.

”Biasanya yang membuat dokter pindah, selain ketidakcocokan tempat kerja, alasan keluarga atau anak mereka yang sudah ingin masuk SMA atau kuliah. Kalau mereka PNS, maka sulit untuk mengajukan pindah,” ujarnya.

Salah satu solusi untuk pemenuhan kekurangan tenaga dokter ini, yakni dengan mengangkat tenaga kontrak. Cara ini pun tetap sulit, karena banyak yang tidak cocok dengan penempatan di wilayah pedalaman.

“Harus ada solusi secara menyeluruh, yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi dari pusat hingga ke daerah, salah satunya mengembalikan lagi regulasi dokter wajib PTT sebelum melanjutkan sekolah spesialis, baik di puskesmas maupun rumah sakit,” pungkasnya.  (dc/hgn/yit)