MANAGED BY:
KAMIS
15 NOVEMBER
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | ARTIKEL | KOLOM | EVENT

PALANGKA

Rabu, 07 November 2018 12:08
NAH LO!!! Internal DPRD Kalteng Bergejolak
ILUSTRASI.(NET)

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap empat anggota DPRD Kalteng beberapa waktu lalu, menimbulkan gejolak di DPRD Kalteng. Pemicunya, komentar yang dinilai kurang pas dan kurang pantas yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi B Asera terkait kasus tersebut.

Ketua Komisi C DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Syamsul Hadi menilai, Asera membuat pernyataan yang tidak lazim, khususnya meminta lembaga antirasuah tersebut tidak hanya memeriksa Komisi B saja.

Pernyataan yang dilontarkan tersebut akan berkaitan dengan pencemaran nama lembaga. Pasalnya, pernyataan itu akan memunculkan pemikiran masyarakat, banyak keterlibatan anggota lainnya dalam kasus dugaan suap itu.

”Dia (Asera, Red) meminta KPK untuk memeriksa selain Komisi B. Ini aneh. Mestinya harus tahu konteksnya. Masa DPRD meminta KPK yang melakukan pemeriksaan,” tegas Syamsul Hadi, Selasa (6/11).

Selain itu, lanjutnya, pernyataan yang dianggap rancu adalah dugaan keterlibatan pihak lain selain Komisi B. Hal ini juga mengundang pertanyaan. Dugaan tersebut tidak boleh begitu saja dilontarkan, karena akan semakin memperkeruh suasana, khususnya di lembaga DPRD Kalteng sendiri.

Menurut Syamsul, di DPRD Kalteng banyak anggota yang punya integritas. Karena itu, dugaan tersebut harus dipertegas. Apabila hanya menduga-duga, akan memunculkan pemikiran kurang baik dari masyarakat tentang lembaga wakil rakyat tersebut. 

”Terus, yang jadi pernyataan, Wakil Ketua Komisi B ini menduga ada keterlibatan pihak lain. Siapa yang diduga terlibat tersebut, dari lembaga mana? Jadi, ini seperti berandai-andai,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Asera mengatakan, tidak menuduh siapa pun dalam kasus tersebut. Menurutnya, KPK punya hak memeriksa siapa saja untuk mendalami proses penyidikan, sehingga apa pun yang dilakukan lembaga tersebut harus didukung.

”Kalau kita tidak salah, kenapa takut. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tetapi kalau KPK punya bukti, otomatis itu urusan mereka. Jadi, pada intinya harus mendukung langkah yang dilakukan,” tandasnya. (sho/arj/ign)


BACA JUGA

Rabu, 14 November 2018 16:37

39 Ribu Warga Kalteng Terpapar Narkoba

PALANGKA RAYA – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah…

Rabu, 14 November 2018 12:06

Pemprov Kalteng Awasi Distribusi Bahan Pokok

PALANGKA RAYA – Persoalan ketersediaan kebutuhan pokok menjadi perhatian pemerintah…

Rabu, 14 November 2018 11:57

Di Kalteng, Persoalan Tata Ruang Jadi Kendala

PALANGKA RAYA – Persoalan tata ruang terus menjadi perhatian Gubernur…

Selasa, 13 November 2018 11:21

Dua Desa Ajukan Gugatan Pilkades

KUALA KURUN – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten…

Selasa, 13 November 2018 10:24

Produk Lokal Diharapkan Tembus Pasar Internasional

PALANGKA RAYA – Ekspor Kalimantan Tengah (Kalteng) masih didominasi sektor…

Selasa, 13 November 2018 10:15

Hhhmmm!!!! Hanya 106 Peserta Lolos Tes CPNS

PALANGKA RAYA – Jumlah perserta tes calon pegawai negeri sipil…

Minggu, 11 November 2018 12:59

Pemkab Diminta Turun Tangan

KUALA KURUN- Penyerobotan lahan hak milik atas tanah bersertifikat terjadi…

Sabtu, 10 November 2018 16:21

Tiga Kapolres di Kalteng Bergeser

PALANGKA RAYA – Kapolda Kalteng Irjend Pol Anang Revandoko kembali…

Sabtu, 10 November 2018 11:13

Puncaki Klasemen, Kalteng Putra Berpeluang Lolos

PALANGKA RAYA – Ambisi Kalteng Putra ketika lawan Mojokerto Putra…

Jumat, 09 November 2018 17:01

Usulkan Kelulusan CPNS Berdasarkan Rangking

MUARA TEWEH – Minimnya jumlah  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .