MANAGED BY:
JUMAT
22 MARET
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

PALANGKA

Rabu, 07 November 2018 12:08
NAH LO!!! Internal DPRD Kalteng Bergejolak
ILUSTRASI.(NET)

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap empat anggota DPRD Kalteng beberapa waktu lalu, menimbulkan gejolak di DPRD Kalteng. Pemicunya, komentar yang dinilai kurang pas dan kurang pantas yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi B Asera terkait kasus tersebut.

Ketua Komisi C DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Syamsul Hadi menilai, Asera membuat pernyataan yang tidak lazim, khususnya meminta lembaga antirasuah tersebut tidak hanya memeriksa Komisi B saja.

Pernyataan yang dilontarkan tersebut akan berkaitan dengan pencemaran nama lembaga. Pasalnya, pernyataan itu akan memunculkan pemikiran masyarakat, banyak keterlibatan anggota lainnya dalam kasus dugaan suap itu.

”Dia (Asera, Red) meminta KPK untuk memeriksa selain Komisi B. Ini aneh. Mestinya harus tahu konteksnya. Masa DPRD meminta KPK yang melakukan pemeriksaan,” tegas Syamsul Hadi, Selasa (6/11).

Selain itu, lanjutnya, pernyataan yang dianggap rancu adalah dugaan keterlibatan pihak lain selain Komisi B. Hal ini juga mengundang pertanyaan. Dugaan tersebut tidak boleh begitu saja dilontarkan, karena akan semakin memperkeruh suasana, khususnya di lembaga DPRD Kalteng sendiri.

Menurut Syamsul, di DPRD Kalteng banyak anggota yang punya integritas. Karena itu, dugaan tersebut harus dipertegas. Apabila hanya menduga-duga, akan memunculkan pemikiran kurang baik dari masyarakat tentang lembaga wakil rakyat tersebut. 

”Terus, yang jadi pernyataan, Wakil Ketua Komisi B ini menduga ada keterlibatan pihak lain. Siapa yang diduga terlibat tersebut, dari lembaga mana? Jadi, ini seperti berandai-andai,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Asera mengatakan, tidak menuduh siapa pun dalam kasus tersebut. Menurutnya, KPK punya hak memeriksa siapa saja untuk mendalami proses penyidikan, sehingga apa pun yang dilakukan lembaga tersebut harus didukung.

”Kalau kita tidak salah, kenapa takut. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tetapi kalau KPK punya bukti, otomatis itu urusan mereka. Jadi, pada intinya harus mendukung langkah yang dilakukan,” tandasnya. (sho/arj/ign)


BACA JUGA

Jumat, 22 Maret 2019 09:32

Pembahasan Evaluasi RTRWK Berjalan Alot

PALANGKA RAYA - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD…

Jumat, 22 Maret 2019 09:29

Wali Kota Hadiri Rakor APEKSI Se-Kalimantan

BANJARBARU – Wali kota Palangkaraya Fairid Naparin mengikuti Rapat Kerja…

Jumat, 22 Maret 2019 09:24

Pemkot Dukung Pemilu Damai dan Sejuk

PALANGKA RAYA –Pemerintah kota Palangkaraya meminta masyarakat agar tetap menjaga…

Jumat, 22 Maret 2019 09:09

Pasokan Listrik Desa Jadi Perhatian Dewan

        PALANGKA RAYA - Sering padamnya listrik…

Jumat, 22 Maret 2019 09:00

Pahami Tata Cara Penyaluran BPTN

KASONGAN - Pemerintah Kabupaten Katingan mengingatkan perangkat kecamatan dalam hal…

Jumat, 22 Maret 2019 08:56

Selaraskan Pembangunan dari Pusat hingga Desa

PULANG PISAU - Bupati Pulang Pisau (Pulpis) Edy Pratowo membukan…

Jumat, 22 Maret 2019 08:54

Satu Perda Dicabut, Tiga Raperda Disetujui

KASONGAN - DPRD Kabupaten Katingan  menyetujui tiga rancangan peraturan daerah…

Kamis, 21 Maret 2019 15:36

Enam Bulan Amankan 25 Senpi Rakitan

PALANGKA RAYA – Selama kurun waktu enam bulan sejak Oktober…

Kamis, 21 Maret 2019 11:23

Disperkimtan Kalteng Urai Konflik Pertanahan

PALANGKA RAYA – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan)…

Kamis, 21 Maret 2019 11:16

Audit BPK, Pejabat Diminta Kooperatif

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyerahkan Laporan Keuangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*