SAMPIT – Sengkarut investasi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah perlu penyelesaian komprehensif. Evaluasi perlu dilakukan terhadap semua izin tersebut. Pengukuran ulang merupakan salah satu langkah untuk menatat kembali investasi agar sesuai aturan.

Hal itu ditegaskan tokoh masyarakat Kalteng Darwan Ali kepada Radar Sampit, Rabu (7/11). Dia menawarkan tiga solusi untuk menyelesaikan karut marut perkebunan yang tak berujung.

”Pertama, ukur ulang semua lahan perkebunan di Kalteng. Apakah sesuai izin atau ada yang melebihi. Apabila lebih dari izin yang diberikan, sisa lahannya wajib diberikan pada masyarakat sekitar perusahaan,” kata Darwan.

Solusi kedua, kata Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kalteng ini, perusahaan bisa diwajibkan memberikan bantuan semacam zakat pada masyarakat sekitar perkebunan. Besarannya bisa ditentukan Pemprov Kalteng, misalnya 2,5 persen dari keuntungan perusahaan. Hal itu bisa diatur melalui regulasi.

Saran selanjutnya, lanjut darwan, perusahaan harus merangkul seluruh masyarakat dengan memberdayakan mereka. Hal itu agar tidak terjadi lagi kegaduhan karena masyarakat merasa tidak mendapatkan efek balik dari kehadiran perusahaan perkebunan di daerahnya.

Intinya, tegas Darwan, masyarakat harus dilibatkan sehingga tak hanya jadi penonton. Apabila masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran perusahaan, tentunya masyarakat akan ikut menjaga perkebunan dan tidak terjadi lagi pencurian sawit, pupuk, bibit, dan lainnya.

”Dengan solusi yang saya tawarkan, tentunya perusahaan tidak akan merasa diberatkan dan masyarakat juga diuntungkan,” ujar mantan Bupati Seruyan ini.

Menurut Darwan, konflik selama ini terjadi karena masyarakat tak dilibatkan. Melalui solusi yang ditawarkannya, masyarakat justru akan menjadi pagar perusahaan. Pengusaha pun bisa menjalankan bisnisnya dengan aman tanpa gangguan konflik atau sengketa.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran kembali mengingatkan peran investor di berbagai sektor. Diharapkan kehadiran investor dapat membantu mengurangi ketimpangan dengan melaksanakan kewajibannya, seperti memberikan kebun plasma dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Dia mengatakan, dengan memberi bantuan kepada masyarakat di sekitarnya, secara tidak langsung investor juga menjaga investasi mereka. Dengan masyarakatnya diberdayakan dan perekonomiannya meningkat, perusahaan juga bisa melaksanakan aktivitas atau usahanya dengan aman dan nyaman.

”Kami meminta investor di Kalteng hadir untuk mengurangi ketimpangan, bukan menambah ketimpangan, menambah beban pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” tegasnya.

Perhatian investor terhadap masyarakat di sekitarnya secara tidak langsung membantu pemerintah. Selain itu, pemenuhan hak masyarakat, seperti plasma dan CRS, sekaligus menghindari pengusaha dari masalah, terutama konflik dengan masyarakat setempat.

”Kalau ada persoalan dan didemo masyarakat, otomatis perusahaan tidak kondusif. Dampak lainnya, perusahaan tersebut tidak bisa berinvestasi dengan aman dan nyaman,” tandasnya. (ign)