PALANGKA RAYA – Peningkatan pelayanan kesehatan melalui berbagai kebijakan telah disusun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Selain peningkatan sarana dan prasarana, pemerintah juga memperhatikan keterjangkauan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, tahun 2019 Pemprov Kalteng telah menyiapkan anggaran untuk membantu dan menyubsidikan masyarakat kurang mampu agar terdaftar dan bayar iuran di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Anggaran yang disediakan mencapai Rp 25 miliar.

”Ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah agar semua masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu agar bisa dengan mudah mendapat pelayanan kesehatan. Ya, itu salah satu selain peningkatan sarana dan prasarana,” katanya, kemarin.

Dia menjelaskan, anggaran puluhan miliar tersebut untuk membantu masyarakat kurang mampu yang belum difasilitasi pemerintah kabupaten dan kota ke BPJS Kesehatan, sehingga dengan anggaran tersebut tidak ada lagi persoalan di bidang kesehatan.

Jika diperhitungkan, Rp 25 miliar tersebut mampu memfasilitasi sebanyak 90 ribu masyarakat kurang mampu di BPJS Kesehatan. Karena itu, pemerintah akan terus melakukan peningkatan menyediakan anggaran untuk menyubsidi masyarakat di Kalteng.

”Secara perlahan akan terus ditingkatkan pemerintah. Dari tahun ke tahun akan ada peningkatan di bidang kesehatan. Tentu ini tujuannya sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, diperkirakan masih ada sekitar 500 ribu jiwa penduduk Kalteng yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan.  Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk terus berupaya agar semuanya terdaftar.

”Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota bisa menyediakan anggaran untuk menyubsidi masyarakat di BPJS Kesehatan,” pungkasnya. (sho/ign)