PALANGKA RAYA – Terminal baru Bandara Tjilik Riwut akan diresmikian langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada 7 Februari nanti. Bandara yang dikelola Angkasa Pura II ini sudah siap operasional, mulai dari ruang chek in, ruang tunggu keberangkatan, hingga fasilitas pendukung lainnya, seperti kantin dan musala.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran akan terus berkoordinasi dengan Angkasa Pura II mengenai peningkatan sarana dan prasarana di bandara. Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini mengharapkan bandara tersebut dihiasi dengan ornamen khas daerah.
”Karena pengelolaannya oleh Angkasa Pura II, jadi akan kami koordinasikan apa-apa saja yang diperlukan. Namun, pada intinya kami mau promosi kebudayaan, sehingga perlu dipajang berbagai pernak-pernik budaya,” katanya.
Sugianto mengirimkan surat kepada pihak Angkasa Pura II perihal tindak lanjut rapat tentang peresmian terminal baru tersebut. Terkait hal itu, perlu penataan dan penempatan ornamen etnik daerah, baik dalam maupun luar terminal bandara.
Dalam surat tersebut, diminta agar tersedia ruang khusus untuk promosi khas daerah yang dikelola Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kalteng, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Sarana ini nantinya diharapkan didukung dengan keberadaan putra-putri daerah sebagai penerima tamu.
”Bagian dalam gedung juga diharapkan dipasang foto orang utan sebagai promosi wisata Kalteng, baik di Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Sebangau. Selain itu, diharapkan tersedia tempat untuk penampilan musik karungut khas Kalteng,” ucapnya.
Sugianto mengatakan, Bandara Tjilik Riwut sebagai salah satu pintu masuk ke Kalteng harus ditata sebaik mungkin. Meski bandara tersebut dikelola Angkasa Pura II, provinsi dan kota harus tetap bersinergi dalam menunjang peningkatan sarana dan prasarananya.
Keberadaan bandara tersebut bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mempromosikan destinasi wisata dan budaya. Menurutnya, promosi wisata tidak hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial, namun dengan cara lain seperti memanfaatkan sarana yang ada bisa dilakukan.
”Memang Angkasa Pura yang mengelola, tapi bukan berarti pemerintah daerah tidak bisa ikut. Yang dilakukan itu yang sebisanya, kalau soal promosi wisata itu saya rasa tidak masalah,” pungkasnya. (sho/ign)
