PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan dana kelurahan dari pemerintah pusat melalui APBN tersalurkan tepat sasaran. Apalagi masing-masing dana yang akan diberikan ke 30 kelurahan rata-rata mendapatkan Rp 200 – Rp 300 juta lebih. Jumlah yang diterima menyesuaikan luas dan keperluan di kelurahan masing-masing.

”Saya memastikan dana kelurahan tidak akan disalahgunakan dan akan disalurkan untuk pembangunan. Juknisnya sudah jelas, yakni dana kelurahan tidak bisa digunakan untuk internal maupun operasional, melainkan diberikan kepada masyarakat,” kata Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Rabu (20/2).

Fairid menegaskan, penyimpangan dana kelurahan tidak akan terjadi. Apalagi anggaran tersebut berasal dari APBN dan pengawasannya sangat ketat.

”Pokoknya kami salurkan sesuai juknis dan pasti lurah atau camat tidak akan mau melanggar aturan. Palangka Raya ada 30 kelurahan dan semuanya mendapat dana tersebut, karena Palangka Raya dikategorikan sangat memerlukan dana itu,” katanya.

Lurah Bukit Tunggal Muhammad Heri Fauzi menambahkan, pihaknya masih menunggu juknis pencairan dan penggunaan dana tersebut. Dia memastikan dana tersebut tak digunakan untuk operasional.

”Pengajuan anggaran tersebut tidak sembarangan. Apalagi akan disalurkan ke seluruh RT di lingkup kelurahan. Seluruh RT akan diminta mengajukan permohonan terkait wilayah masing-masing,” ujarnya.

Heri menuturkan, anggaran itu juga akan tepat guna dan sasaran. Apabila tidak ada permohonan dari RT, tidak akan bisa dicairkan. ”Khusus di Bukit Tunggal ada 97 RT dan 16 RW,” pungkasnya. (daq/ign)