SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

SAMPIT

Selasa, 26 Maret 2019 23:05
Hadeeehhhh..!!!! Anggota DPRD Ramai-Ramai Mangkir Paripurna

Caleg Petahana Diprediksi Banyak Tak Terpilih

BANYAK KOSONG: Kursi anggota DPRD Kotim banyak yang kosong dalam rapat paripurna dengan agenda pengajuan Raperda LKPj Bupati Kotim 2018 yang digelar (25/3).(RADO/RADAR SAMPIT)

SAMPIT – Menjelang lengser dari jabatan anggota DPRD Kotim periode 2014-2019, banyak legislator yang mangkir dari tugasnya. Mereka ramai-ramai mangkir dari sidang paripurna pengajuan raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kotim 2018. Hampir separuh anggota dewan absen.

”Anggota yang hadir dalam kegiatan paripurna ini 21 orang  dan yang tidak hadir 19 orang dari total 40 orang,” kata Sekretaris DPRD Kotim Bima Eka Wardana dalam pembukaan rapat tersebut, Senin (25/3).

Pantauan Radar Sampit, awalnya jumlah anggota yang hadir dalam ruangan itu hanya 12 orang. Namun, tak berseleng lama, satu per satu wakil rakyat itu masuk ke ruangan. Saat jumlah anggota memncapai 21 orang, sidang paripurna langsung dibuka. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kotim Supriadi.

Fenomena wakil rakyat yang mangkir di akhir masa jabatan tersebut seolah menjadi tradisi. Bahkan, sekelas pimpinan DPRD tidak mampu menangkal sikap anggota tersebut. Di sisi lain, Badan kehormatan (BK) DPRD tidak pernah bersikap tegas terhadap perilaku oknum di lembaga itu.

”Soal mereka hadir atau tidak itu sebenarnya bukan urusan kami di pimpinan, itu urusan Badan Kehormatan (BK),” kata Supriadi.

Supriadi menyesalkan hal tersebut. Dia merasa tidak nyaman dengan eksekutif yang sabar menunggu pelaksanaan rapat. Bahkan, rapat yang sedianya dimulai pukul 09.00 WIB, harus molor hingga dua jam. ”Saya juga menyayangkan hal demikian terjadi. Padahal ini adalah bagian tugas dan kegiatan DPRD yang mesti diikuti,” kata Ketua DPD Golkar Kotim ini.

Menanggapi hal itu, sejumlah aktivis menilai ulah oknum DPRD yang malas itu sebaiknya disampaikan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap konstituennya. ”Itu contoh buruk kepada masyarakat. Urusan tugas dan tanggung jawab ditinggalkan. Pimpinan DPRD diharapkan bisa publikasikan nama yang mangkir dari  urusan wajib di lembaga itu,” kata Muhammad Gumarang, pemerhati politik dan sosial di Kotim.

Melihat perilaku legislator yang malas itu, diprediksi anggota yang kembali mencalonkan diri bakal tidak dipilih lagi. Masyarakat dinilai sudah memahami rekam jejak mereka. Apalagi anggota yang jarang turun ke daerah pemilihannya.

”Kalau saya prediksi, syukur yang ada ini bisa bertahan hingga separuhnya. Bisa-bisa itu di bawah 50 persen sisanya yang terpilih nanti,” kata Gumarang.

Gumarang mengatakan, caleg petahana minim prestasi dan akan sulit meraup suara dibanding pendatang baru. Hal berbeda jika caleg petahana itu punya kontribusi besar kepada warga dan selama ini terkenal aktif dalam kegiatan di DPRD.

”Biar pun caleg incumbent akan sulit diterima kalau selama jabatan saja jarang hadirdan minim prestasi. Bisa-bisa kalah dengan caleg pendatang baru yang punya misi jelas. Mereka lebih mudah menyakinkan masyarakat,” ujar Gumarang.

Hal senada diungkapkan Arsusanto, Ketua LIRA Kotim. Prediksi tumbangnya incumbent sangat mungkin terjadi. Bahkan, dia memperkirakan caleg petahan hanya terpilih sekitar 10 orang.

”Karena caleg incumbent ini memang dicap miring oleh masyarakat meski tidak semua.  Mereka yang dianggap sulit terpilih ini tidak punya andil dan di lembaga kegiatannya hanya perjalanan dinas saja,” kata Arsusanto.

Bahkan, kata Arsusanto, di DPRD Kotim ada oknum yang  jarang hadir saat rapat dan turun ke lapangan. Namun, ketika agenda kunjungan kerja ke luar daerah, mereka berlomba-lomba ikut.

”Kami tahu ada oknum yang suka kegiatan dinas luar daerah. Selain orientasinya plesiran, juga mengambil keuntungan dari uang SPPD itu. Masyarakat jangan memilih caleg asal-asalan. Lihat rekam jejaknya karena  proses politik di lembaga itu akan memiliki dampak besar dalam kehidupan selama lima tahun ke depan. Semua kebijakan daerah ini tidak lepas dari campur tangan wakil rakyat,” tandasnya. (ang/ign)


BACA JUGA

Rabu, 09 September 2015 22:17

Dishub Diminta Tambah Traffic Light

<p><strong>PALANGKA RAYA</strong> &ndash; DPRD Kota Palangka Raya menilai sejauh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers