KUALA PEMBUANG – Kualitas sektor pendidikan di Kabupaten Seruyan hingga saat ini masih belum merata, terutama di daerah hulu yang kerap kali ketertinggalan.

Salah satu penyebabnya adalah masalah tata kelola tenaga pendidikan yang masih belum optimal, yang mana penyebaran tenaga pendidikan masih belum merata.

Kondisi ini membuat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan Atinita ikut berkomentar dan menyayangkan perihal tersebut.

“Kalau kita lihat, tata kelola tenaga pengajar masih belum optimal, penyebaran belum merata di seluruh daerah,” kata Atinita di Kuala Pembuang, Senin (8/4).

Ia mengatakan, berdasarkan data pengamatan, terjadi penumpukan tenaga pengajar (guru) di dalam kota Kuala Pembuang, dan berimbas pada tidak meratanya penyebaran dari guru tersebut.

“Kalau dilihat-lihat, masalah sektor pendidikan yang dialami Seruyan saat ini adalah terjadinya penumpukan guru di dalam kota Kuala Pembuang, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, dan saya tidak mendukung hal tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini akan sangat berpengaruh dan akan membuat tingkat kualitas pendidikan di Kabupaten Seruyan tidak merata.

Terutama bagi daerah hulu Seruyan, yang masih kekurangan tenaga pengajar, sementara di dalam kota sendiri malah kelebihan.

“Alasan mereka tidak mau pindah itu karena takut tidak ada signal, atau masih ada juga di antara pengajar yang merupakan keluarga dari para pejabat, sehingga membuat instansi terkait masih belum bisa tegas dengan aturan yang berlaku, dan menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat tidak profesional,” bebernya.

Ia juga menambahkan, masalah lainnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan kedisiplinan para guru yang sudah bertugas di hulu Seruyan.

Karena menurutnya, masih banyak guru yang ada di daerah tersebut yang masih mengabaikan tentang masalah kedisiplinan serta tugas dan tanggungjawabnya sebagai tenaga pendidik.

“Dalam artian seperti ini, banyak guru-guru yang tidak mengajar bila jam pelajaran tiba, atau yang lebih parahnya lagi ada suatu daerah di daftar penugasan namanya ada, namun sama sekali tidak pernah mengajar, dan ini fakta terjadi di lapangan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau instasi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan agar segera mengambil sikap untuk bisa mengatasi masalah ini. (rm-98/fm)