MANAGED BY:
JUMAT
19 APRIL
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

METROPOLIS

Senin, 15 April 2019 15:05
Empat Sertifikat BPN Dibatalkan
ILUSTRASI.(NET)

PROKAL.CO, SAMPIT-Tumpang tindih lahan di  Jalan Pelita Barat, Sampit, masuk babak baru. Pasalnya  empat  sertifikat produk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotawaringin Timur  dibatalkan Mahkamah Agung.   Hal itu tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/TUN/2019.

Jao Ho Min Alias Hendra, pemilik tanah yang ada di Jalan Pelita Barat  melayangkan gugatan untuk mendapatkan hak miliknya. Dia harus menjalani proses hukum cukup panjang, mulai dari Pengadilan Negeri Sampit hingga di tingkat kasasi.

Sejak tahun 2017 silam Hendra melayangkan gugatan itu  kepada BPN Kotim yang saat itu di bawah pimpinan Jamaludin yang kini berstatus terpidana.  Selain itu juga Hendra menggugat Aris Yustika. “Prosesnya berjalan sejak 2017 lalu dan baru mendapatkan putusan di tingkat akhir tahun 2019 ini,” kata Hendra.

Hendra menceritakan, tanah itu memang murni miliknya dan dibeli dari penggarap pertama  yakni Bambang Suko.  Namun dalam perjalanannya diterbitkan oleh BPN Kotim sejumlah sertifikat, salah satunya atas nama Nina Arianti.

“Saya beli dari penggarap lahan pertama,” ujarnya  

Keempat sertifikat itu  dinyatakan tidak sah dan meminta kepada BPN Kotim untuk mencabutnya. Keempat sertifikat ini yakni  SHM Nomor 5253 24 Desember 2008  dengan luasan 2.673 meter persegi atas nama  Nina Ariyanti, sertifkat SHM 5254 dengan luasan 2.439 meter persegi atas nama Ari Yustrika, sertifikat nomor 5255 dengan tahun terbit 2008 seluas 2.802 meter persegi atas nama Pramono. Kemudian, SHM Nomor 5256 tertanggal 24 Desember 2008  dengan  luasan 2.785 meter persegi atas nama Harry A.  Munar.

“Keempat objek sertifkat itu ada di Jalan Pelita Barat,” kata Hendra.

Lahan di Jalan Pelita Barat Sampit belakangan ini  mencuat banyak permasalahan. Persoalan tumpang tindih lahan menjadi permasalahan utama. Konflik lahan di daerah itu sempat memanas. Meski demikian, kasus tersebut juga  tengah diselidiki oleh   Kejaksaan Negeri Kotim. Jamaludin merupakan Kepala BPN saat itu dan kini tengah menjalani pidana dalam kasus kasus IP4T. Sementara kasus kedua penerbitan sertifikat Yenny Theresia di atas tanah Dinas Pendidikan Kotim, Jamal dinyatakan tidak bersalah.  (ang/yit)


BACA JUGA

Kamis, 18 April 2019 11:14

Begini Suasana Pertokoan saat Pemilu

SAMPIT-Masyarakat Sampit antusias menyambut Pemilu 2019. Bahkan, para pelaku usaha…

Rabu, 17 April 2019 17:20

Curi Kayu Ulin, Dihukum Enam Bulan

SAMPIT - Ruziannur (28) dan Afrima Ahdi Irawan (25) harus…

Rabu, 17 April 2019 11:14

Setelah ABHS, Giliran Citimall Beri Kejutan

SAMPIT – Segenap manajemen Aquarius Boutique Hotel Sampit (ABHS) berkunjung…

Rabu, 17 April 2019 11:05

BPJS Kesehatan Gelontorkan Rp 11 Trililun untuk Bayar Rumah Sakit

SAMPIT - BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sebesar Rp 11 triliun…

Rabu, 17 April 2019 10:59

BPJSTK Serahkan Manfaat JKK dan JKM kepada Ahli Waris 13 Non-ASN Kemensos RI

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) menunaikan pembayaran hak ahli waris…

Senin, 15 April 2019 17:52

ABHS Berikan Kejutan ke Radar Sampit

SAMPIT- Segenap manajemen Aquarius Boutique Hotel Sampit (ABHS) berkunjung ke…

Senin, 15 April 2019 15:05

Empat Sertifikat BPN Dibatalkan

SAMPIT-Tumpang tindih lahan di  Jalan Pelita Barat, Sampit, masuk babak…

Senin, 15 April 2019 15:00

Tak Tahu Diri, Peminjam Bacok Pemilik Lahan

KUALA KAPUAS – Sengketa lahan berujung pembacokan terjadi di Desa…

Senin, 15 April 2019 10:26

Undian Berikutnya, BRI Siapkan Dua Rumah

SAMPIT – Setelah sukses melaksanakan Pengundian Panen Hadiah Simpedes periode…

Senin, 15 April 2019 10:10

BRI Sampit Bagikan Dua Mobil dan 11 Motor Bagi Nasabah Simpedes

SAMPIT – Bank BRI Cabang Sampit kembali menggelar Pengundian Panen…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*