SAMPIT - Sejumlah warga Kecamatan MB Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur mengaku belum mendapatkan formulir c6 atau undangan memilih. Padahal Pemilu tinggal dua hari lagi.
Menurut Ketua RT. 44, Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB Ketapang, Yadi, ada sejumlah warganya yang masih belum masuk daftar pemilih tetap (DPT). Tempat pemungutan suara di tempatnya bergabung dengan warga RT. 56. Total semua yang masuk DPT ada 231 orang. Warga yang menerima form C6 terdiri dari warga RT. 56 sebanyak 65 orang, dan warga RT. 44 hanya 166 orang.
“Jadi total 231, sementara jumlah warga RT. 56 itu lebih dari 100 orang, dan warga RT.44 lebih dari 200 orang. Kita tidak tahu salahnya dimana, apakah kesalahan dari KPU atau orang-orang statistik atau juga pantarlih, mungkin di TPS lain bisa terjadi hal yang sama,” ujar Yadi.
Jika dibandingkan Pemilu sebelumnya, undangan sudah dibagikan satu pekan sebelum hari pencoblosan. Dirinya kerepotan jika C6 baru dibagikan menjelang pencoblosan.
“Kalau dihitung warga yang ada di Jalan SPG memang banyak. Cuma mereka sebagian tidak tetap, tapi ada juga yang tetap. Di sini banyak barak dan perumahan, mungkin mereka belum terdaftar di DPT,” ungkapnya.
Dirinya pun mengkhawatirkan apabila nantinya ada pihak yang memanfaatkan kelebihan kertas suara.
Sementara itu Wakil Ketua RT. 44 Prayitno sedang mengisi Formulir c6 atau undangan memilih saat ditemui Radar Sampit. Dia baru mengambil C6 di kelurahan setempat, Minggu (14/4) pukul. 09.00 WIB.
Prayitno mengatakan, jika ada warga yang tidak mendapatkan undangan ke TPS dapat menghubungi langsung pihak RT. “Kalau memang dia tidak masuk DPT tapi dia punya KTP masih bisa kasih suara,” terangnya.
Prayitno menuturkan, setelah formulir C6 selesai diisi, maka akan segera dibagikan, Senin (15/4) hari ini.
Sementara itu Dody warga Baamang Hulu RT. 26 mengaku belum juga menerima formulir c6. Begitu juga Emy, warga Jalan Nangka RT. 05.
Berbeda dengan Budiyanto warga Jalan HM. Arsyad Kelurahan MB. Hilir yang telah menerima formulir C6 pada Minggu (14/4) sore dengan nomer TPS 58. Namun Budiyanto mengatakan pembagian C6 tidak secepat tahun 2014.
Belum diterimanya formulir c6 juga dialami oleh warga RT. 25 Mentawa Baru Hulu. Menurut ketua RT setempat H. Muslih, kemungkinan form C6 baru dibagikan Senin (15/4).
“Memang sudah ada beberapa warga yang bolak balik menanyakan form C6,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur Siti Fathonah menjelaskan, keterlambatan formulir C6 yang diterima warga karena terkendala distribusi. Jika ada pemilih yang belum menerima C6, segera lapor ke KPPS paling lambat sehari sebelum hari H.
“Kalau tidak menerima C6 juga tidak apa-apa, bawa identitas diri pastikan terdaftar sebagai pemilih dimana, TPS berapa, di DPT nomor berapa untuk memudahkan KPPS melakukan pengecekan,” ujarnya.
Sementara apabila ada warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih bisa menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat KTP pukul 12.00 WIB – pukul 13.00 WIB.
"Masyarakat perlu ketahui, C6 bukanlah surat undangan tetapi surat pemberitahuan. Ketika masyarakat tidak mendapatkan C6 maka tidak perlu khawatir, karena yang masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT saja tetap bisa menggunakan hak pilihnya apalagi mereka yang sudah terdaftar dalam DPT,” kata Siti Fathonah.
Sementara itu Ketua Bawaslu Palangkaraya Endrawati mengatakan, kerawanan Pemilu terjadi di kawasan Rakumpit, karena tidak ada sinyal dan mayoritas logistik dikirim melalui sungai. Kerawanan lain seperti mobilisasi massa dan penyalahgunaan C6. ”Kami lebih meningkatkan penyalahgunaan C 6 dan hak suara. Sebab bisa saja yang seharusnya tidak boleh memilih menjadi bisa memilih,” tukasnya.
Dirinya juga mengajak agar semua pihak terus mengawasi pendistribusian C6, bahkan seluruh pihak harus terus memantau terutama di KPPS. Sebab hingga sekarang C 6 belum dicetak.
”Sampai sekarang C6 belum dicetak dan belum terdistribusi. Kami Bawaslu juga belum melihat barangnya padahal pemilu tiga hari lagi. Nah kerawanan itu yang diamati betul. Sebab C 6 belum sampai ke tangan pemilih dan belum sampai ke KPU Kota karena yang koordinir KPU Provinsi. Padahal C 6 itu harusnya H-7 sudah didistribusikan,” beber Endrawati. (daq/rm-96/yit)
