PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat upaya dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di provinsi ini. Fokus yang dilakukan pemerintah tidak hanya aksi di lapangan, namum bagaimana hal lain seperti pembukaan lahan dengan cara membakar terus dikurangi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, bahwa sebetulnya penyebab karhutla di Kalteng tidak semata-mata akibat pengaruh alam, melainkan sebagaian besar akibat ulah manusia yang melakukan pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar. Pemerintah sendiri telah melakukan upaya agar pembukaan lahan tidak lagi dengan proses pembakaran.
“Pemerintah sudah ada memberikan bantuan alat berat untuk membuka lahan. Kita sudah kasih ekskavator mini yang mana diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengolah lahannya,” katanya usai Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas dan Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Keadaan Darurat Bencana Karhutla 2019, Selasa (11/6)
Selain itu, pemerintah juga mendorong masing-masing desa membentuk kelompok masyarakat peduli api yang nantinya menjadi garda terdepan petugas penanggulangan karhutla, sehingga kebakaran yang terjadi tidak membesar.
“Di Kalteng inikan tidak ada gempa, tidak ada potensi tsunami, tanah longsor juga tidak ada. Permasalahan kita berkenaan dengan bencana kebakaran hutan dan lahan. Inilah yang diperhatikan secara menyeluruh oleh semua perangkat terkait,” ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa pemerintah provinsi terus mendorong pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di sejumlah kabupaten. Pasalnya sampai sekarang masih ada beberapa kabupaten yang belum memiliki instansi yang bertugas menangani kebencanaan tersebut.
Pembentukan instansi tersebut, ucapnya, sebagai langkah nyata pemerintah dalam menanggulangi semua potensi bencana alam di daerahnya. Jangan sampai saat terjadi bencana, pemerintah justru bingung lembaga mana yang menangani hal tersebut.
“Dibeberapa kabupaten belum ada BPBD, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing daerah. Sukamara sudah mengusulkan pembentukan, sementara Bartim saat ini masih belum memiliki BPBD dan juga didorong pembentukannya,” katanya.
Ia mengharapkan upaya pemerintah dalam pencegahan karhutla harus didukung oleh masyarakat. Apabila Kalteng mampu mencegah karhutla dengan sangat baik, maka tidak menutup kemungkinan menjadi nilai tambah Kalteng sebagai calon ibu kota negara.
“Saya berharap seluruh masyarakat mendukung, upaya yang dilakukan pemerintah termasuk soal pencegahan karhutla ini,” pungkasnya. (sho/ign)
