SAMPIT – Ratusan massa mengatasnamakan diri aliansi masyarakat propemerintah menggelar aksi damai di halaman kantor Pemkab Kotim, Rabu (17/7). Mereka memberikan dukungan moril kepada Bupati Kotim Supian Hadi dan mengapresiasi keberhasilannya selama dua periode membangun Kotim.
”Banyak prestasi pemerintah yang sudah dibangun. Pak Supian Hadi tidak pilih-pilih, karena itu kami memberikan dukungan dan kesempatan kepada beliau terus berkarya untuk Kotim,” kata Munir, salah seorang perwakilan aksi.
Hal senada diungkapkan Erwin, massa lainnya. Menurutnya, belakangan ini muncul sekelompok orang yang ingin menurunkan Supian Hadi dari jabatannya sebagai bupati. Hal itu membuat mereka tak bisa berdiam diri.
”Kami tidak ingin ada pihak yang mengganggu keamanan dan pemerintahan yang kondusif ini. Siapa pun yang mencoba-coba mengganggu pemerintah yang sah ini, harus ditindak secara hukum,” tegasnya.
Salah satu inisiator aksi damai, Suripto, mengatakan, mereka melakukan aksi untuk memberikan dukungan kepada Supian Hadi dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah. ”Kami bukan intervensi hukum. Biarlah KPK jalan dengan prosesnya. Kalau kami mau intervensi, kenapa kami tidak demo saja di KPK,” tegas Suripto.
Menurutnya, massa yang hadir dibatasi. Jika tidak, akan ada ribuan masyarakat membanjiri halaman kantor Pemkab Kotim. ”Kami tidak ingin ada pihak yang sok tahu hukum dan mau intervensi. Kalau ada orang itu melakukan aksi, kami akan turun lagi ke jalan,” kata dia.
Suripto menuturkan, ada segelintir oknum yang ingin merongrong pemerintahan Supian Hadi-Taufiq Mukri. ”Pembangunan yang begitu maju dan signifikan ini sudah terbukti di tangan pak Supian Hadi. Baik di sektor kesehatan, pendidikan, investasi, pariwisata, dan lain sebagainya,” ujar dia.
Sementara itu, aksi serupa juga terjadi dari sekelompok pemuda yang beraksi di kantor DPRD Kotim. Aksi itu dilakukan usai masa propemerintah membubarkan diri. Kehadiran massa yang awalnya berjumlah 50 orang, namun berkurang menjadi 5 orang itu, mendesak DPRD Kotim menyikapi status hukum Supian Hadi sebagai tersangka KPK.
Massa yang tersisa lima orang itu diizinkan menemui anggota DPRD Kotim. Mereka menyerahkan sejumlah pointer terkait dugaan kasus hukum yang menjerat Supian. ”Aksi kami ini tidak menghakimi. Kami menyerahkan ke KPK,” kata Burhan, salah satu koordinator aksi.
Burhan menuturkan, pihaknya sengaja tidak orasi di depan kantor DPRD Kotim lantaran tidak ingin ada gesekan dengan massa propemerintah. ”Kami sifatnya memberikan dukungan pada KPK dalam pemberantasan korupsi. Kalau memang Bupati tidak bersalah, KPK harus bebaskan dari status tersangka,” tegasnya.
Sementara itu, dua aksi tersebut mendapat pengamanan ketat dari jajaran Polres Kotim. Ada sekitar 180 orang personel yang diterjunkan di bawah komando Kapolres Kotim AKBP Mohammad Rommel. (ang/ign)
