PANGKALAN BUN - Wakil Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Ahmadi Riansyah menyambangi Bandar Udara Iskandar dan Pelabuhan Panglima Utar Kumai untuk melihat sejauh mana standar penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Setiba di bandara Wakil Bupati Kobar langsung menuju ke ruang kedatangan yang sudah dilengkapi dengan thermal scanner permanen yang terkoneksi dengan monitor.

Dalam kesempatan itu, Ahmadi Riansyah juga melakukan dialog dengan petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk mengetahui prosedur penanganan terhadap penumpang maskapai yang turun, termasuk meneliti pemberian kartu sehat kepada penumpang apakah benar - benar sudah dilakukan, termasuk data dari mana dan tujuan penumpang tersebut.

Menurutnya pemantauan penting dilakukan karena bandara udara dan pelabuhan merupakan terminal yang menjadi tujuan beberapa daerah, seperti Lamandau, Sukamara, Seruyan bahkan Kalimantan Barat.

"Tentu dengan intensitas yang padat kita memastikan apakah kedua terminal ini sudah menerapkan standar protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19," tegasnya, Senin (30/3).

Dengan standar protokol kesehatan yang disiapkan di bandara maupun pelabuhan seperti bilik disinfektan, tempat cuci tangan, deteksi suhu tubuh dan jalur pembagian serta tempat duduk di ruang tunggu yang diberi jarak, menunjukan bahwa kedua terminal tersebut telah siap untuk mencegah penularan Covid-19.

Begitu pula dengan petugas - petugas di dua terminal tersebut telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sudah standar, seperti masker, pakaian, dan sarung tangan.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan baik arus orang yang masuk melalui laut, udara dan darat harus terkontrol dengan baik.

"Tadi kalau kita melihat dari data yang ada, rata - rata yang masuk melalui bandara udara Iskandar ke Pangkalan Bun jumlahnya berkisar antara 150 sampai 200 orang perhari," ungkapnya.

Untuk itu sejatinya data Orang Dalam Pemantauan (ODP) Kobar harus merujuk pada orang yang datang dan tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat dan otomatis status mereka yang datang menjadi ODP.

Sayangnya sementara ini tidak ada konektifitas data antara orang yang datang dengan daerah tempat tinggalnya. Dan salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mensinergikan data orang yang datang dengan daerah tujuannya.

"Kita contohkan ada mahasiswa yang datang dari Semarang dan datanya ada namun mereka tinggal di mana kita tidak tahu, dan ini akan jadi masalah sehingga ke depannya data lengkap orang yang datang akan kita sampaikan ke kepala desa setempat, Puskesmas setempat dan Pustu untuk dilakukan pemantauan," tegasnya. (tyo/sla)