BATAM - Presiden Joko Widodo menghendaki kawasan pendukung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Motaain, dan Skouw yang ada di perbatasan negara menjadi sentra baru ekonomi. Meski terletak di perbatasan Negara, diyakini ketiga kawasan tersebut dapat berkembang seperti Kota Batam.

Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro, menyampaikan jika dikerjakan secara terkoordinir bukan menjadi hal yang mustahil ketiga kawasan tersebut dapat berkembang.

"Banyak yang bertanya apakah tiga daerah di Aruk, Motaain dan Skouw ini bisa berkembang? Saya bercerita, dulu Batam ini hanya satu desa saja yang kelompoknya kurang lebih 10 kelompok hingga menjadi sprti sekarang ini. Jadi tidak ada hal yang mustahil untuk menjadikan sesuatu itu menjadi berkembang dan besar apabila kita kerjakan secara terkoordinasi," kata Suhajar di acara Koordinasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan Perbatasan Tahun 2020 Regional I dengan tema 'Mendukung Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, serta Sukses Pilkada Serentak Tahun 2020' yang diselenggarakan di Hotel Aston, Kota Batam, Provinsi kepulauan Riau, Kamis (24/9/2020).

Ketiga lokasi tersebut rencananya akan dibangun agar dapat berpengaruh dan memberikan pengaruh kepada negara tetangga, dalam hal ini PLBN Aruk berbatasan dengan negara Malaysia, PLBN Motaain berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan PLBN Skouw berbatasan dengan Papua New Guinea.

Untuk mewujudkan tiga kawasan tersebut menjadi kasawasan sentra baru Ekonomi, para Deputi di Lingkungan BNPP telah menginventarisir apa saja komiditas yang dibutuhkan oleh masyarakat perbatasan dalam negeri dan negara tetangga, serta potensi komoditas yang dapat di kembangkan di perbatasan negara.

"Apabila tiga lokasi ini nanti disetujui Presiden dan Inpres bisa keluar akhir taun ini maka 2021 kita kebut maka kita akan mengalokasikan sampai akhir 2024 ada 18 PKSN, termasuk salah satunya Bengkalis. Mengapa Presiden sangat menginginkan hal ini? Karena memang ini bukan soal pemerataan atau apa, tapi ini soal janji negara di pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siapapun rakyat Indonesia dimanapun dia tinggal karena mereka memiliki hak yang sama untuk diurus oleh negara. Jadi membangun perbatasan negara bukan soal harga, ini adalah soal integritas, kedaulatan dan janji negara kepada rakyat," pungkasnya.(Humas BNPP)