SAMPIT – Sengketa tanah kuburan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus segera diredam. Pemkab diminta tak membiarkan terlalu lama bara konflik tanpa penyelesaian jelas. Di sisi lain, semua pihak diminta menahan diri dan tak melakukan aksi anarkistis untuk menghindari konflik sosial lebih besar.

Wakil Ketua DPRD Kotim Parimus menilai, ancaman yang dikeluarkan sejumlah tokoh untuk menduduki tanah eks Pemakaman Lohe yang kini jadi kawasan Terminal Patih Rumbih, wajar, karena tak ada kejelasan polemik sengketa tanah kuburan di Jalan Jendral Sudirman kilometer 6.

”Tetapi, perlu diingat, kalau menduduki lahan jangan anarkis, karena hal itu membahayakan diri sendiri dan jelas salah,” kata Parimus, Rabu (15/6).

Parimus menyesalkan adanya klaim tanah kuburan secara sepihak, ditambah adanya legalitas yang diberikan BPN yang penerbitannya tidak melihat kepentingan di atas lahan seluas 150 hektare tersebut.

”Yang diperebutkan ini tanah kuburan lho. Nggak habis pikir saya, sampai lahan yang sudah ada SK Bupati bisa dikuasai, ditambah lagi ada legalitas yang dikeluarkan BPN. Ini menambah rumit persoalan,” kata Parimus.

---------- SPLIT TEXT ----------

Persoalan ini, lanjut Parimus, juga disampaikan sejumlah tokoh agama di Kotim kepadanya. ”Tidak ada yang mau kekerasan. Tolong pemkab bisa secara arif dan bijaksana menyelesaikan persolan ini dan penyelesaiannya harus diprioritaskan segera,” katanya.

Seperti diberitakan, kasus sengketa tanah kuburan berpotensi jadi konflik terbuka. Gejala itu terlihat dari ancaman sejumlah tokoh masyarakat siap menduduki tanah eks Pemakaman Lohe di Jalan MT Haryono yang kini dikenal dengan kawasan Terminal Patih Rumbih dan Kompleks Pemakaman Tionghoa di belakang eks Golden Mentaya.

Hal itu disebabkan belum ada kejelasan pengembalian lahan dari beberapa oknum yang mengklaim memiliki lahan di Jalan Jendral Sudirman kilometer 6 tersebut. Damang Kepala Adat MB Ketapang M Jais K, Senin (13/6), mengatakan, sejumlah tokoh masyarakat dan agama mulai membahas mengambil alih lokasi pemakaman yang kini sudah dipindah ke kompleks pemakaman umum di Jalan Jendral Sudirman dengan ukuran 1.000 x 1.500 meter yang dijanjikan pemerintah sebelumnya.

”Itu janji pemerintah pada tahun 1991, yakni jika Pemakaman Lohe dan Pemakaman Tionghoa di belakang Golden dipindah ke kompleks pemakaman yang baru, akan disediakan lahan khusus. Tetapi, fakta pada saat ini, lahan itu sudah menjadi kompleks perumahan dan banyak tumpang tindih sertifikat tanah. Sekarang mana janji itu?” kata Jais. (ang/co/ign)