SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Rabu, 31 Agustus 2016 11:05
WAAH..Banyak Bendahara Belum Paham Masalah Pajak
MEMBUKA : Bupati Gumas Arton S Dohong saat membuka sosialisasi pengampunan pajak (Tax Amnesty) di GPU Damang Batu, Selasa (30/8) pagi.(ARHAM SAID/RADAR SAMPIT)

KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palangka Raya dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kuala Kurun menggelar sosialisasi pengampunan pajak (Tax Amnesty). Sosialisasi ini diikuti oleh para bendahara di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan perangkat desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Bupati Gumas Arton S Dohong dalam sambutannya menyebutkan bahwa kebutuhan penerimaan pajak sekarang ini semakin meningkat, sehingga diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Ini perlu dilakukan, karena terdapat harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

”Sosialisasi ini membuktikan adanya sinergi dan kerja sama yang terjalin erat antara KPP Pratama Palangka Raya dan KP2KP Kuala Kurun dengan Pemkab Gumas dalam sosialisasi perpajakan yang ada,” ujarnya di GPU Damang Batu, Selasa (30/8) pagi.

Sementara itu, Kepala KP2KP Kuala Kurun Boedi Winoto mengakui, di Kabupaten Gumas kebanyakan bendahara dan kepala desa itu kurang begitu paham masalah pajak, terlebih lagi dengan adanya penyaluran ADD dan DD untuk setiap desa.

”Paling tidak kepada seluruh camat, bisa mengumpulkan masing-masing Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) ADD maupun DD. Lalu, kita akan mencoba membantu menghitung berapa besaran pajak yang harus dibayar pada ADD dan DD tersebut,” ujarnya.

Saat ini, tambah dia, sosialisasi sudah dilakukan di kecamatan, dengan menyampaikan baik itu penghitungan besaran pajak yang dibayarkan dan cara membayar pajak, karena sekarang ini sistem membayar pajak tidak melalui SSP lagi tapi melalui e-Billing.

”Ini yang kita bantu, dalam rangka membayar pajak. Pasalnya, akibat ketidaktahuan kemungkinan bisa bermasalah dengan hukum, padahal tidak ada niatan,” tandasnya. (arm/fin)


BACA JUGA

Kamis, 28 Maret 2024 12:14

Optimalkan Roda Pemerintahan di 2024

PALANGKARAYA-Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran,  memimpin  Rapat Koordinasi Optimalisasi…

Selasa, 26 Maret 2024 12:54

Realisasi PAD Kalteng Tahun 2023 Lebihi Target

PALANGKA RAYA- Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo membacakan…

Kamis, 21 Maret 2024 12:25

Pasar Murah Stabilkan Harga Pangan dan Atasi Inflasi

KUALA KAPUAS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), terus bergerak…

Kamis, 14 Maret 2024 12:28

Gubernur Ajak Masyarakat Agar Gemar Berbagi

PALANGKA RAYA- Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran,  mengajak masyarakat…

Kamis, 07 Maret 2024 13:13

Pemprov Dukung OJK dalam Pengembangan Ekonomi

PALANGKARAYA- Wakil Gubernur (wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo bersama…

Selasa, 05 Maret 2024 13:05

Pemprov Kalteng Persiapkan Festival Ramadan

PALANGKARAYA-Menyambut dan memeriahkan Bulan Ramadan 1445 Hijriah yang sebentar lagi…

Kamis, 29 Februari 2024 12:52

Pemprov Apresiasi FKUB Award

PALANGKARAYA- Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo, menghadiri penyerahan…

Selasa, 27 Februari 2024 12:05

Dorong Pj Bupati dan Pj Walikota Majukan Pembangunan

PALANGKA RAYA-Wakil Gubernur (wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo, membuka…

Jumat, 23 Februari 2024 09:52

Wagub dan Kadis Diskominfo Hadiri Puncak HPN

JAKARTA-Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng)  Edy Pratowo bersama Kepala…

Selasa, 20 Februari 2024 13:06

Pemprov Terus Gelar Pasar Penyimbang

PALANGKA RAYA- Demi mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok agar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers