Oleh: Aprison Mandela )* 

Tokoh masyarakat Papua yang juga  menjabat Anggota Komnas HAM,  RI Natalius Pigai,  kaget dengan berita tentang keberhasilan insfrastruktur jalan dan jembatan di Papua yang diberitakan Kompas edisi 10 Februari 2017 dengan judul Jalan Trans Papua, menembus Gunung dan membelah Bukit. Kagetnya Natalius  Pigai  karena selain judulnya sangat bombastis, juga seakan-akan semuanya adalah benar. Karena sejauh yang ia amati, tidak ada ruas jalan baru yang dibangun kecuali hanya satu, yaitu Jalan Wamena-Nduga yang dibangun oleh TNI.

Dia pun menyatakan selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dia tidak pernah mengetahui rancang bangun insfrastruktur jalan dan jembatan di Papua 2015-2019.  Tunjukkan mana, dan berapa kilo meter ruas jalan prioritas, dan mana ruas jalan strategis untuk konektivitas antar kota/kabupaten, provinsi dan jalan nasional selama 2015-2019.          
Hampir semua jalan trans Papua rusak parah di zaman Pemerintahan Jokowi. Jalan Merauke -Boven Digul sebelum Jokowi memimpin hanya ditempuh sehari jalan darat, sekarang berhari-hari atau bahkan hampir seminggu.  Dalam catatan kami pemerintah hanya baru membangun 231,27 kilometer, itupun hanya terlihat Wamena-Nduga. Dia pun  akan menunggu pemerintah atau masyarakat untuk menujukkan validitas dan keakuratan data dan anggaran terkait apa yang dikatakan presiden Jokowi.

Pernyataan Natalius Pigai, seharusnya tidak perlu di ekspos karena belum tentu pernyataannya benar. Karena fakta yang benar  adalah Presiden Jokowi sangat memperhatikan Provinsi  Papua.  Presiden Jokowi menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia pertama yang paling sering menginjakkan kakinya di Papua sejak pengambilan sumpah dan pelantikan dirinya sebagai Presiden ke-7 RI untuk periode 2014-2019 pada 20 Oktober 2014.  

Presiden Jokowi malah pernah menyatakan akan sering hadir di Papua, minimal setahun tiga kali. Dia pun menyatakan tolong diingatkan dan ditegur kalau kurang melakukan kunjungan ke Papua. Bagi Jokowi, rakyat Papua tidak hanya membutuhkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan, tetapi juga butuh didengar dan diajak bicara.

Sejak menjadi Presiden, Jokowi pertama kali melakukan kunjungan kerja ke Papua pada 27-29 Desember 2014, kedua pada 8-11 Mei 2015, ketiga ke Papua Barat pada 29 Desember 2015 hingga 1 Januari 2016, keempat pada 29-30 April 2016, dan kelima pada 17-18 Oktober 2016.  

Dalam beberapa kali kunjungan kerja ke provinsi Papua tersebut Presiden Jokowi juga leluasa bertemu dan bertatap muka langsung dengan rakyat seperti para pedagang di pasar-pasar, tidak ada yang dibatas batasi.  Gubernur Papua Lukas Enembe pun pernah memuji Presiden Jokowi yang sejak dilantik tahun 2014 hingga Oktober 2016 telah empat kali mengunjungi Papua dan sekali ke Papua Barat.  Kunjungan tersebut penting dan sangat berarti bagi rakyat Papua, karena Presiden  Jokowi tidak hanya ke Jayapura sebagai Ibu Kota provinsi Papua, tetapi sudah ke Wamena, Nduga dan daerah lain, yang tidak pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya.

Kunjungan Presiden bukan hanya jalan jalan saja menemui masyarakat Papua, tetapi juga untuk meresmikan enam infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat.  Enam infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat yang diresmikan Presiden adalah PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Orya Genyem (20 MW), PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) Prafi Manokwari (3 MW), SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) 70 KV Genyem-Waena-Jayapura (sepanjang 174,6 km sirkit), SUTT 70 KV Holtekam-Jayapura (43,4 KM), Gardu Induk Waena-Sentani 20 MVA, dan GI (Gardu Induk) Jayapura 20 MVA.

Selain itu, pemerintah pusat juga  melakukan penurunan harga bahan bakar minyak di wilayah pegunungan, yang dimulai dari Kabupaten Puncak, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mamberamo, dan Kabupaten Nduga. Selain meresmikan pembangkit listrik juga, Presiden bertolak ke Kabupaten Yahukimo untuk meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, lalu meresmikan program satu harga BBM di Papua, serta meninjau pesawat BBM Air Tractor AT-802.

Dari sisi infrastruktur perhubungan darat, Pemerintahan Jokowi saat ini sedang membangun jalan trans Papua sepanjang 4.480,5 KM yang menghubungkan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Untuk pembangunan jalur lintas batas sepanjang 1.105,8 KM dari Jayapura hingga Merauke saat ini sudah terealisasi 800,58 KM, dengan 661,34 KM-nya telah beraspal dan 139,24 KM dalam proses pengaspalan. Pembangunan infrastruktur Kereta Api dari Kota Sorong hingga Kab. Manokwari juga akan segera dimulai pada tahun ini.

Sementara itu, proses pembangunan infrastruktur Bandara dan Pelabuhan juga terus dilakukan. Saat ini Bandara yang telah selesai dibangun dan direnovasi adalah Bandara Nop Goliat Dekai di Kabupaten Yahukimo, Bandara Wamena serta Bandara Kaimana, Papua Barat.

Sementara itu, pelabuhan yang telah selesai dibangun adalah Pelabuhan Wasior di Teluk Wondana, Papua Barat. Untuk Pelabuhan Depapre, Lantamal XIV Sorong dan Pelabuhan Perikanan Merauke saat ini masih dalam proses pembangunan. Dari sisi ekonomi, dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi masyarakat Papua, Presiden Jokowi telah membangun pasar mama-mama yang direncanakan selesai pada tahun 2017.

Hal itu memperlihatkan bahwa pemerintah pusat sangat memperhatikan provinsi Papua dan Papua Barat serta menunjukkan komitmen dari Presiden dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua, karena dalam setiap kunjungannya pasti membawa perubahan dan sekaligus dapat  memotivasi pemerintah daerah untuk bekerja secara sungguh-sungguh dalam memajukan daerahnya.   

Meskipun belum terealisasi secara sempurna, namun proyek-proyek pembangunan infrastruktur di tanah Papua sudah mulai menampakkan perkembangan yang signifikan. Hal ini sudah mulai memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Papua.

Oleh karenanya mari kita dukung pemerintah pusat dalam memajukan daerah Papua terutama dukungan dari masyarakat/tokoh masyarakat asli Papua, baik yang ada di Papua itu sendiri maupun yang ada di daerah lainnya di Indonesia. Pernyataan-pernyataan seperti yang dilontarkan Natalius Pigai sebaiknya tidak boleh disampaikan kepada publik, karena sama saja tidak menghargai kerja pemerintah pusat dalam membangun Papua, apalagi pernyataan itu tidak berdasar.

Yang harus kita lihat adalah pemerintah serius untuk membangun Papua dan melakukan pendekatan komprehensif untuk Papua. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua akan tercapai bila terdapat keseimbangan dalam pembangunan, antara proyek-proyek fisik dengan pendekatan kemanusiaan. Itulah yang diharapkan pemerintah dan masyarakat Papua agar Papua dapat membangun dan mengejar ketertinggalannya dari provinsi lainnya di Indonesia. )* Mahasiswa Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia