MANAGED BY:
SELASA
22 AGUSTUS
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | ARTIKEL | KOLOM | EVENT

KOTAWARINGIN

Senin, 20 Maret 2017 08:41
Revisi Perda Digenjot, Pilkades Tetap Lanjut
Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo

PROKAL.CO, SAMPIT-Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo menegaskan agar pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak  yang sudah ditetapkan digelar 23 Juli 2017,  tidak ditunda lagi. Namun, pihaknya meminta Peraturan Daerah (Perda) tentang Pilkades tersebut agar segera diajukan revisinya, oleh pihak eksekutif agar secepatnya diparipurnakan dan dibahas bersama.

”Kami menginginkan perda itu cepat selesai direvisi agar tahapan pilkades bisa berjalan kembali dengan baik, “tegasnya.

Handoyo melanjutkan, usai direvisi masih ada perpanjangan waktu selama 20 hari yakni pendaftaran calon, perpanjangan itu sendiri dilakukan tanpa menunda tahapan yang lain.

Dijelaskannya, ada beberapa point yang bakal direvisi dalam peraturan daerah (Perda) nomor 4 tahun 2016 tentang Pilkades Kotim itu, karena dinilai bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Diantaranya yakni; Pasal 41 huruf  t, m, n, dan o. Kemudian, Pasal 28 ayat (2) huruf e.

Pada Pasal 41 huruf t itu menjelaskan calon atau peserta harus terdaftar dalam DPT minimal setahun. Sehingga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu sudah mengugurkan point tersebut dalam Undang-Undang Desa.

Sementara huruf m,n dan o terkait surat pernyataan dari pengadilan, di mana sebelumnya dalam Perda dijelaskan tiga poin itu yakni m,n dan o itu keluarkan surat keterangan tidak pernah terjerat kasus hukum dan masing-masing diterbitkan satu surat dalam tiap point itu. Namun yang terjadi, ada beberapa calon yang mendapatkan tiga buah surat keterangan tersebut, dan ada juga mendapatkan satu surat yang isinya sudah mencakup tiga point tersebut.

Sementara, dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e menerangkan masalah domisili yang minimal harus tinggal di desa setempat selama 6 bulan. Menurut Handoyo  inipun secara otomatis dinilai bertentangan dengan putusan MK itu, meski demikian ini hanya diberlakukan bagi calon kades saja. Sehingga mereka yang ingin mencalonkan diri bisa di mana saja, akan tetapi jika tidak masuk dalam DPT hanya memiliki hak untuk dipilih saja, sementara hak memilih tidak ada.

Akibat dari regulasi yang bermasalah, akhinya seluruh bakal calon kepala desa dipastikan tidak memenuhi syarat. Mereka kebanyakan tidak mampu memenuhi ketentuan poin m.(ang/gus)


BACA JUGA

Selasa, 22 Agustus 2017 09:15

Kotim Perlu Database Khusus Buruh

SAMPIT-Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)…

Selasa, 22 Agustus 2017 09:04

Dewan Desak Aparat Ungkap Penyebab MAN Terbakar

SAMPIT-Komisi III DPRD Kotim pada Senin (21/8) kemarin mendatangi Mandrasah Aliyah Negeri (MAN) Sampit…

Senin, 21 Agustus 2017 14:18

Luar Biasa! Masyarakat Seruyan Antusias Ikuti Jalan Sehat

SAMPIT – Antusiasme masyarakat Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan mengikuti jalan sehat yang dilaksanakan…

Senin, 21 Agustus 2017 11:08

Masalah Serius di Daerah Ini Sehari Dua Lahan Terbakar

NANGA BULIK – Sosialisasi larangan telah dilakukan, namun masih saja ada kebakaran hutan dan lahan…

Senin, 21 Agustus 2017 08:54

Paskibra Diminta Ikut Perangi Narkoba, Bagaimana Caranya???

SAMPIT— Sebagai genarasi muda pilihan di kabupaten ini, anggota pasukan pengibar bendera (Paskibra)…

Senin, 21 Agustus 2017 08:27

KEREN!!! Dewan Apresiasi Hasil Kerajinan Tangan Warga Lapas

SAMPIT-Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli  mengapresiasi hasil kerajinan tangan olahan warga binaan,…

Senin, 21 Agustus 2017 08:23

Uch Payah Betul!!! Penertiban Plat Non-KH di Kotim Tidak Konsisten

SAMPIT- Anggota Komisi I DPRD Kotim  H Abdul Khalik menyoroti kebijakan penertiban plat Non-KH…

Sabtu, 19 Agustus 2017 09:51

Kapolres Seruyan Ancam Pembakar Lahan

KUALA PEMBUANG - Saat ini sudah memasuki musim kemarau, masyarakat Kabupaten Seruyan diminta mewaspadai…

Sabtu, 19 Agustus 2017 09:06

Kultur di Kotim Harus Dukung Pariwisata, Seperti Apa Hendaknya???

SAMPIT-Sekretaris Komisi III DPRD Kotim Hero Harapano menilai,  pembangunan sektor wisata,  termasuk…

Sabtu, 19 Agustus 2017 08:58

Bukan Slogan Semata, Ekonomi Kerakyatan Perlu Pembuktian

SAMPIT-Ketua Komisi II DPRD Kotim, Rudianur meminta  pemerintah agar konsisten memprioritaskan …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .