MANAGED BY:
KAMIS
30 MARET
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | ARTIKEL | KOLOM | EVENT

KOTAWARINGIN

Senin, 20 Maret 2017 08:41
Revisi Perda Digenjot, Pilkades Tetap Lanjut
Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo

PROKAL.CO, SAMPIT-Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo menegaskan agar pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak  yang sudah ditetapkan digelar 23 Juli 2017,  tidak ditunda lagi. Namun, pihaknya meminta Peraturan Daerah (Perda) tentang Pilkades tersebut agar segera diajukan revisinya, oleh pihak eksekutif agar secepatnya diparipurnakan dan dibahas bersama.

”Kami menginginkan perda itu cepat selesai direvisi agar tahapan pilkades bisa berjalan kembali dengan baik, “tegasnya.

Handoyo melanjutkan, usai direvisi masih ada perpanjangan waktu selama 20 hari yakni pendaftaran calon, perpanjangan itu sendiri dilakukan tanpa menunda tahapan yang lain.

Dijelaskannya, ada beberapa point yang bakal direvisi dalam peraturan daerah (Perda) nomor 4 tahun 2016 tentang Pilkades Kotim itu, karena dinilai bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Diantaranya yakni; Pasal 41 huruf  t, m, n, dan o. Kemudian, Pasal 28 ayat (2) huruf e.

Pada Pasal 41 huruf t itu menjelaskan calon atau peserta harus terdaftar dalam DPT minimal setahun. Sehingga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu sudah mengugurkan point tersebut dalam Undang-Undang Desa.

Sementara huruf m,n dan o terkait surat pernyataan dari pengadilan, di mana sebelumnya dalam Perda dijelaskan tiga poin itu yakni m,n dan o itu keluarkan surat keterangan tidak pernah terjerat kasus hukum dan masing-masing diterbitkan satu surat dalam tiap point itu. Namun yang terjadi, ada beberapa calon yang mendapatkan tiga buah surat keterangan tersebut, dan ada juga mendapatkan satu surat yang isinya sudah mencakup tiga point tersebut.

Sementara, dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e menerangkan masalah domisili yang minimal harus tinggal di desa setempat selama 6 bulan. Menurut Handoyo  inipun secara otomatis dinilai bertentangan dengan putusan MK itu, meski demikian ini hanya diberlakukan bagi calon kades saja. Sehingga mereka yang ingin mencalonkan diri bisa di mana saja, akan tetapi jika tidak masuk dalam DPT hanya memiliki hak untuk dipilih saja, sementara hak memilih tidak ada.

Akibat dari regulasi yang bermasalah, akhinya seluruh bakal calon kepala desa dipastikan tidak memenuhi syarat. Mereka kebanyakan tidak mampu memenuhi ketentuan poin m.(ang/gus)


BACA JUGA

Kamis, 30 Maret 2017 09:35

Nyepi, Wakil Ketua DPRD gelar Open House

SAMPIT-Wakil Ketua DPRD Kotim  Dewin Marang, menggelar open house perayaan hari Raya Nyepi.  …

Rabu, 29 Maret 2017 08:11

Selama Operasi Simpatik, di Seruyan Tiga Pengendara Tewas di Jalan

KUALA PEMBUANG - Selama Operasi Simpatik Telabang 2017 di wilayah hukum Polres Seruyan telah terjadi…

Rabu, 29 Maret 2017 07:53

Siring Cor Beton Ini Bikin Ngeluh Warga Batuah, Lah Kenapa?

SAMPIT – Warga Desa Batuah, Kecamatan Seranau, mengeluhkan siring cor beton pengairan yang berada…

Rabu, 29 Maret 2017 06:12

Larangan Angkutan Berat Masuk Kota, Supian: Kebijakan SKPD, Kebijakan Saya

SAMPIT – Aturan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak membolehkan kendaraan bermuatan…

Rabu, 29 Maret 2017 06:06

Ini Dia Pemicu Sarjana di Kotim Banyak Pengangguran

SAMPIT - Wakil Ketua DPRD Kotim, Parimus mendorong agar sarjana di Kotim tidak lagi berorientasi menjadi…

Rabu, 29 Maret 2017 06:02

Seleksi Paskibra Harus Terbuka, Plus Bebas Intervensi!!!

SAMPIT - Sekretaris Komisi III DPRD Kotim, Hero Harapano   menegaskan dalam perekrutan anggota…

Rabu, 29 Maret 2017 05:58

Demi Kenyamanan, DPRD Dukung Masuknya Maskapai Baru

SAMPIT - Anggota Komisi IV DPRD Kotim, Hary Rahmad  mendukung  Bandar Udara H Asan Sampit…

Selasa, 28 Maret 2017 08:08

Ayo Pak Pol PP, Razia Pelajar Bolos!

SAMPIT-Anggota Komisi I DPRD Kotim, Sinar Kemala  meminta agar Dinas Pendidikan  setempat …

Selasa, 28 Maret 2017 08:03

Baleg Kritisi Pidato Pengantar Bupati, Kenapa Gerangan?

SAMPIT-Penyampaian revisi Peraturan Daerah (Perda) , perubahan nomor 4  tahun 2016 tentang Pemilihan…

Senin, 27 Maret 2017 11:38

Nelayan Seruyan Diminta Daftar Asuransi

KUALA PEMBUANG - Bupati Kabupaten Seruyan  Sudarsono meminta kepada seluruh nelayan di Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .