MANAGED BY:
JUMAT
23 FEBRUARI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | ARTIKEL | KOLOM | EVENT

KOTAWARINGIN

Senin, 20 Maret 2017 08:41
Revisi Perda Digenjot, Pilkades Tetap Lanjut
Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo

PROKAL.CO, SAMPIT-Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo menegaskan agar pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak  yang sudah ditetapkan digelar 23 Juli 2017,  tidak ditunda lagi. Namun, pihaknya meminta Peraturan Daerah (Perda) tentang Pilkades tersebut agar segera diajukan revisinya, oleh pihak eksekutif agar secepatnya diparipurnakan dan dibahas bersama.

”Kami menginginkan perda itu cepat selesai direvisi agar tahapan pilkades bisa berjalan kembali dengan baik, “tegasnya.

Handoyo melanjutkan, usai direvisi masih ada perpanjangan waktu selama 20 hari yakni pendaftaran calon, perpanjangan itu sendiri dilakukan tanpa menunda tahapan yang lain.

Dijelaskannya, ada beberapa point yang bakal direvisi dalam peraturan daerah (Perda) nomor 4 tahun 2016 tentang Pilkades Kotim itu, karena dinilai bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Diantaranya yakni; Pasal 41 huruf  t, m, n, dan o. Kemudian, Pasal 28 ayat (2) huruf e.

Pada Pasal 41 huruf t itu menjelaskan calon atau peserta harus terdaftar dalam DPT minimal setahun. Sehingga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu sudah mengugurkan point tersebut dalam Undang-Undang Desa.

Sementara huruf m,n dan o terkait surat pernyataan dari pengadilan, di mana sebelumnya dalam Perda dijelaskan tiga poin itu yakni m,n dan o itu keluarkan surat keterangan tidak pernah terjerat kasus hukum dan masing-masing diterbitkan satu surat dalam tiap point itu. Namun yang terjadi, ada beberapa calon yang mendapatkan tiga buah surat keterangan tersebut, dan ada juga mendapatkan satu surat yang isinya sudah mencakup tiga point tersebut.

Sementara, dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e menerangkan masalah domisili yang minimal harus tinggal di desa setempat selama 6 bulan. Menurut Handoyo  inipun secara otomatis dinilai bertentangan dengan putusan MK itu, meski demikian ini hanya diberlakukan bagi calon kades saja. Sehingga mereka yang ingin mencalonkan diri bisa di mana saja, akan tetapi jika tidak masuk dalam DPT hanya memiliki hak untuk dipilih saja, sementara hak memilih tidak ada.

Akibat dari regulasi yang bermasalah, akhinya seluruh bakal calon kepala desa dipastikan tidak memenuhi syarat. Mereka kebanyakan tidak mampu memenuhi ketentuan poin m.(ang/gus)


BACA JUGA

Kamis, 22 Februari 2018 15:12

LAH KENAPA??? Ombudsman Desak Plt Rektor Usulkan Pemilihan

PALANGKA RAYA – Belum jelasnya rektor Universitas Palangka Raya (UPR) definitif dan saat ini masih…

Kamis, 22 Februari 2018 12:41

ODGJ di Seruyan Minta Bangsal Khusus

KUALA PEMBUANG - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Seruyan mengalami sejumlah kendala dalam penanganan…

Rabu, 21 Februari 2018 12:21

BPMD Kotim Rutin Cek Kondisi Aset

SAMPIT – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan…

Rabu, 21 Februari 2018 12:18

Legislator Ini Pertanyakan Tim Audit Perkebunan

SAMPIT – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotim Rimbun mempertanyakan kelanjutan tim audit perkebunan…

Rabu, 21 Februari 2018 12:17

Penting! Data Penduduk Miskin Harus Diperbarui

SAMPIT – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim Sarjono meminta agar data kependudukan yang tergolong…

Rabu, 21 Februari 2018 11:54

Musirawas Wakili PBS di Seruyan dalam Pembentukan Agricultural Facility

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) membentuk…

Rabu, 21 Februari 2018 10:40

Dua Perwira Polisi Ganti Wajah Baru

KUALA PEMBUANG - Jajaran pejabat di Kepolisian Resor (Polres) Seruyan kembali mengalami pergeseran jabatan,…

Rabu, 21 Februari 2018 10:19

AYO!!! Segera Urus KTP Elektronik

KUALA KURUN – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas)…

Selasa, 20 Februari 2018 11:44

Tolong Diperhatikan! Daerah Hulu Seruyan Blank Spot

KUALA PEMBUANG - Warga Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan meminta kepada pemerintah daerah untuk…

Selasa, 20 Februari 2018 10:30

DPRD Kotim Gelar RDP Bahas Sengkarut Lahan

SAMPIT-Masalah ganti rugi lahan di Kecamatan Antang Kalang, Kotawaringin Timur dibawa ke ranah Rapat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .