MANAGED BY:
SELASA
26 SEPTEMBER
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | ARTIKEL | KOLOM | EVENT

KOTAWARINGIN

Senin, 20 Maret 2017 08:41
Revisi Perda Digenjot, Pilkades Tetap Lanjut
Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo

PROKAL.CO, SAMPIT-Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo menegaskan agar pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak  yang sudah ditetapkan digelar 23 Juli 2017,  tidak ditunda lagi. Namun, pihaknya meminta Peraturan Daerah (Perda) tentang Pilkades tersebut agar segera diajukan revisinya, oleh pihak eksekutif agar secepatnya diparipurnakan dan dibahas bersama.

”Kami menginginkan perda itu cepat selesai direvisi agar tahapan pilkades bisa berjalan kembali dengan baik, “tegasnya.

Handoyo melanjutkan, usai direvisi masih ada perpanjangan waktu selama 20 hari yakni pendaftaran calon, perpanjangan itu sendiri dilakukan tanpa menunda tahapan yang lain.

Dijelaskannya, ada beberapa point yang bakal direvisi dalam peraturan daerah (Perda) nomor 4 tahun 2016 tentang Pilkades Kotim itu, karena dinilai bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Diantaranya yakni; Pasal 41 huruf  t, m, n, dan o. Kemudian, Pasal 28 ayat (2) huruf e.

Pada Pasal 41 huruf t itu menjelaskan calon atau peserta harus terdaftar dalam DPT minimal setahun. Sehingga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu sudah mengugurkan point tersebut dalam Undang-Undang Desa.

Sementara huruf m,n dan o terkait surat pernyataan dari pengadilan, di mana sebelumnya dalam Perda dijelaskan tiga poin itu yakni m,n dan o itu keluarkan surat keterangan tidak pernah terjerat kasus hukum dan masing-masing diterbitkan satu surat dalam tiap point itu. Namun yang terjadi, ada beberapa calon yang mendapatkan tiga buah surat keterangan tersebut, dan ada juga mendapatkan satu surat yang isinya sudah mencakup tiga point tersebut.

Sementara, dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e menerangkan masalah domisili yang minimal harus tinggal di desa setempat selama 6 bulan. Menurut Handoyo  inipun secara otomatis dinilai bertentangan dengan putusan MK itu, meski demikian ini hanya diberlakukan bagi calon kades saja. Sehingga mereka yang ingin mencalonkan diri bisa di mana saja, akan tetapi jika tidak masuk dalam DPT hanya memiliki hak untuk dipilih saja, sementara hak memilih tidak ada.

Akibat dari regulasi yang bermasalah, akhinya seluruh bakal calon kepala desa dipastikan tidak memenuhi syarat. Mereka kebanyakan tidak mampu memenuhi ketentuan poin m.(ang/gus)


BACA JUGA

Selasa, 26 September 2017 08:35

Jangan Cuma Dukung! Perlu Aksi Nyata Pertahankan Budaya Lokal

SAMPIT-Wakil Ketua DPRD Kotim Parimus menyampaikan, komitmen untuk mempertahankan  adat istiadat…

Selasa, 26 September 2017 08:31

PBS Sawit Wajib Pelihara Jalan, Kalau Tidak..

SAMPIT-Anggota Komisi II DPRD Kotim, Dani Rakhman mendesak agar Pemkab Kotim mewajibkan perusahaan besar…

Selasa, 26 September 2017 08:27

Legislator Ini Ngotot, Tidak Sepakat Dana Diendapkan

SAMPIT-Jika sebelumnya dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotim mengingatkan agar anggaran daerah  jangan…

Senin, 25 September 2017 11:05

Bupati Beri Dua Jempol untuk Pengawasan Obat Terlarang

SAMPIT— Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)  memberikan apresiasi atas upaya…

Senin, 25 September 2017 10:33

Miris!!! SDA Melimpah, Banyak Anak di Daerah Ini Kekurangan Gizi

KUALA KURUN – Sebanyak 32,07 persen anak usia 0-2 tahun di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) termasuk…

Senin, 25 September 2017 10:15

Legislator Ini Desak Nilai Silpa di APBD Diturunkan

SAMPIT- Anggota DPRD Kotim dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Seruyantara mendesak Pemkab Kotim agar …

Senin, 25 September 2017 10:14

Penting Nih!!! Koordinasi SOPD Harus Solid

SAMPIT-Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kotim, Dani Rakhman menegaskan koordinasi dan komunikasi…

Sabtu, 23 September 2017 10:08

Dewan Tuntut Pemenuhan Anggaran SOPD

SAMPIT-Ketua Komisi I DPRD Kotim Handioyo J Wibowo berharap agar dalam rapat  komisi finalisasi…

Sabtu, 23 September 2017 09:58

Legislator Ini Pertanyakan Realisasi Program CSR

SAMPIT-Sekretaris Komisi III DPRD Kotim Hero Harapano mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim untuk…

Jumat, 22 September 2017 10:04

YESSSS!!! Tata Batas Seruyan-Kobar Tuntas

KUALA PEMBUANG - Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama Kotawaringin Barat (Kobar) akhirnya menyepakati…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .