SAMPIT – Diam-diam internal Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim menyimpan konflik. Salah satunya soal penanganan sampah. Hal ini berimbas kepada penanganan sampah yang buruk. Pejabat yang membidangi urusan tersebut pun mengaku tak dilibatkan dengan baik.
Kepala Seksi Penanganan Sampah DLH Kotim, Era Yules, membenarkan bahwa sampah yang menumpuk belakangan ini karena terkendala Bahan Bakar Minyak (BBM ) untuk operasional truk angkutan sampah. Selain itu, dia sebagai pejabat yang menangani juga tidak dilibatkan lagi menangani sampah.
”Memang belakangan ini persoalannya adalah karena BBM, dan juga saya tidak dilibatkan lagi dalam urusan penanganan sampah mulai 1 Maret lalu,” kata Era Yules kemarin.
Persoalan lain, kata dia, pekerja di tempat pembuangan akhir (TPA) yang sebelumnya sudah paham, diganti tanpa pemberitahuan. ”Adanya pergantian pekerja di TPA juga saya tidak tahu,” katanya
Soal persoalan internal, Era Yules enggan mengomentari. Namun dia memberikan jawaban yang mengambarkan seolah-olah persoalan di internal DLH itu kian buruk, hingga akhirnya berimbas kepada penanganan sampah.
Dia menyebutkan, persoalan sampah ini tidak bisa dituntaskan apabila tidak dikembalikan pejabat yang sesuai tupoksinya masing-masing di DLH. ”Dikira enak menangani sampah, makanya saya katakan, kalau tidak dipercayakan penanganan sampah itu kepada petugas dan bidangnya, sulit sekali. Lihat saja persoalannya nanti,” kata Era.
Dia mengaku, hanya mengurus soal BBM untuk Januari dan Februari 2017. Selebihnya langsung diambil alih oleh bendahara DLH. ”Kalau ada kasus hukum di kemudian hari, saya tidak tanggung jawab lagi,” katanya
Terpisah, anggota DPRD Kotim Dadang H Syamsu menegaskan, penanganan sampah kian buruk. Salah satunya di Baamang yang masih ada sampah menggunung tidak terurus. Bahkan warga setempat mengancam membuang sampah itu ke tengah jalan raya.
”Sudah satu bulan lebih ini sampah itu tidak terangkut. Memang saya lihat ada persoalan di dalamnya sehingga menyebabkan Sampit terancam jadi kota sampah,” katanya.
Dadang meminta Bupati Kotim Supian Hadi mengevaluasi kinerja DLH. Apabila penanganan sampah kian buruk, maka sepatutnya pejabat hingga kepala dinasnya diganti dengan orang baru. ”Jangan mimpi jadi kota wisata kalau urus sampah saja tidak mampu, siapa yang mau datang kalau sampahnya di sana-sini?” sergah dia.
Dadang mengaku meninjau TPA di Sudirman kilometer 14. Di sana, dia melihat langsung penanganan sampah masih asal-asalan. Parahnya lagi, alat berat yang disediakan tidak dioperasionalkan. ”Alasannya rusak segala macam, namun ada juga yang bilang soal BBM,” kata Dadang
Sementara itu, beberapa waktu lalu DLH Kotim dituding menghutang biaya operasional BBM truk angkutan sampah dan alat berat di TPA. Sayangnya hingga saat ini hutang itu belum dibayar. DLH disebut berutang kepada seorang ibu rumah tangga bernama Ina, dan juga salah satu bengkel di Sampit.
Dikonfirmasi, Ina membenarkan bahwa uang pribadinya yang dipinjam DLH belum dibayar. ”Nanti kalau memang DLH tidak bisa bayar, biar langsung ke bupati saja saya sampaikan, karena itu uang pribadi yang dipinjam,” kata Ina.
Menurut keterangannya, pinjaman itu untuk menalangai biaya BBM truk kebersihan DLH Kotim yang sudah berhutang kepada salah satu SPBU di Kota Sampit. SPBU tersebut tidak mau berlama-lama, namun saat itu dana dari DPA DLH belum cair. Hingga akhirnya pejabat DLH meminjam uang itu kepadanya, dan dijanjikan dibayarkan segera.
Awalnya, kata Ina, dia mengira uang itu bisa dibayar dengan mudah. Namun, memasuki bulan keempat ini, kata dia, tidak ada tanda-tanda dibayarkan. ”Saya juga sudah enggak tahu lagi, memang sepertinya dipersulit, padahal itu uang pribadi yang dipinjam, saya hanya mengharapkan itu dikembalikan,” kata Ina. Dia mengaku sudah menyampaikan masalah ini kepada Inspektorat Kotim.
Melihat persoalan ini, Kepala DLH Kotim Suparman masih bungkam. Ketika dikonfimasi terkait persoalan itu, Suparman mengaku tidak tahu. (ang/dwi)
