Oleh: Robertinus Sulu )*
Jokowi mencanangkan program nawacita, salah satu programnya adalah membangun daerah pinggiran atau terluar. Papua menjadi satu diantara daerah yang menjadi fokus program tersebut. Selama ini Papua identik dengan daerah ujung timur Indonesia yang tertinggal dalam segi pembangunan.
Rendahnya tingkat pembangunan di Papua secara tidak langsung berdampak pada kualitas kesejahteraan masyarakat Papua. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dibawah komando Joko Widodo.Sejak menjabat menjadi presiden, Jokowi telah memulai beberapa proyek pembangunan di Papua. Hingga saat ini telah ada beberapa proyek yang dapat dirasakan manfaatnya.
Keseriusan Jokowi dalam melakukan pembangunan di Papua terlihat dari upaya yang beliau lakukan secara terstruktur dan sistematis. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kali Jokowi telah melakukan kunjungan ke Papua. Jokowi menginginkan pola dan model pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan kultur dan struktur daerah di Papua.
Langkah berkesinambungan yang dilakukan Jokowi untuk membangun Papua, dimulai sejak melakukan dialog sekaligus Perayaan Natal tahun 2014. Pada kunjungan pertamanya, Jokowi telah meletakkan batu pertama pembangunan pasar di Sentani dan pasar untuk Pedagang Asli Papua di kota Jayapura.
Berdasarakan kunjungan pertama tersebut, Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan saat itu, Ignatius Jonanuntuk melakukan penelitian terkait pembangunan kereta api di Papua.
Kunjungan kedua yang dilakukan pada Mei 2015, Jokowi meresmikan Jembatan Holtekam,peresmian Kampus IPDN di Buper Waena, serta peletakan batu pertama pembangunan fasilitas PON 2020 dan peresmian Kabel Optik.
Pada hari berikutnya, Jokowi meresmikan pembangunan industri Petro Kimia dan meresmikan Pembangunan Pembangkit Listrik Proyek Tangguh BUMN. Selain itu, juga dilakukan panen raya di Bapeko, Kabupaten Merauke.
Dalam pemerintahan era Jokowi, melalui Kementerian Perhubungan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 234 triliun hingga 2019. Dari dana tersebut,akan dipakai untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi massal berbasis rel, di luar Jawa. Pemerintah bertujuan untuk menyambungkan pulau-pulau besar Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dengan jaringan kereta.
Dikutip dari detikfinance, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Barat yang meliputi dua Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yakni WPS 31 Sorong-Manokwari dan WPS 32 Manokwari-Bintuni.
Harapannya dengan pembangunan infrastruktur tidak hanya dapat mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju saja.Tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah.
Pada tahun 2017, Kementerian PUPR telah menganggarkan sekurangnya Rp 2,23 Triliun untuk pembangunan infrastruktur dalam mendukung ketahanan pangan, konektivitas, permukiman dan perumahan di Provinsi Papua Barat. Beberapa infrastruktur strategis telah selesai dibangun, sementara lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
Dalam rangka mendukung ketahanan air dan pangan, pada tahun 2016 telah selesai dibangun Bendung Wariori di Kabupaten Manokwari yang dilengkapi dengan saluran irigasi primer sepanjang 1 km. Tujuannya untuk mengairi sawah seluas 1.400 hektar dari 3.450 hektar sawah potensial.
Pembangunannya menghabiskan anggaran sebesar Rp 237,5 miliar sejak 2013 hingga 2016.Bendungan lainnya di Kabupaten Manokwari yang sudah selesai tahun 2016 yaitu Bendung Oransbari yang mampu mengairi areal persawahan seluas 3.016 hektar, dimana saat ini sudah berfungsi mengairi 700 Ha untuk 450 petani.
Keberadaan bendung tersebut mendukung program peningkatan produksi pangan dan juga untuk meningkatkan penyediaan air baku di wilayah tersebut. Selain itu, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Papua Barat juga telah menyelesaikan revitalisasi sungai Klagison di Kota Sorong dengan total anggaran Rp 19,56 miliar dan pembangunan pengaman Pantai Tanjung Kasuari dan Supraw sebesar Rp 13,22 miliar.
Sementara itu, untuk mendukung konektivitas di bidang pembangunan jalan, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat saat ini tengah menyelesaikan Proyek Pembangunan Jalan Trans Papua bagian barat. Hasil yang tealah dicapai adalah pembangunan jalan sepanjang 1.058,76 km dari total panjang 1.070,62 km dan ditargetkan akan dapat digunakan seluruhnya pada tahun 2017.
Pada segmen 1, ruas Sorong-Maybrat-Manokwari (594,81 km) hingga akhir tahun 2016 kondisinya sudah teraspal sepanjang 459,93 km dan sisanya masih dalam kondisi pengerasan tanah sepanjang 134,88 km. Di ruas itu juga dibangun sebanyak 144 jembatan dengan total panjang 4.969,70 meter. Hingga 2016, sudah terbangun 135 jembatan dan dilanjutkan pada 2017 pembangunan 5 jembatan dengan total panjang 115 meter, sisanya dilanjutkan pada 2018.
Sementara pada segmen 2 ruas Manokwari-Wameh-Wasior-Batas Provinsi Papua sepanjang 475,81 km hingga tahun 2016 sepanjang 147,99 km sudah teraspal dan sisanya 315,96 km masih dalam kondisi pengerasan tanah. Direncanakan pada ruas tersebut akan dibangun sebanyak 263 buah jembatan dengan total panjang 6.421,90 meter.
Sebanyak 68 jembatan telah selesai pada tahun 2016, dan sebanyak 195 jembatan dilanjutkan pembangunannya hingga tahun 2018. Ruas jalan ini sudah dapat digunakan seluruhnya, namun masih membutuhkan perbaikan geometri dan penanganan jembatan dibeberapa lokasi.
Kementerian PUPR saat ini juga tengah membangun Jalan Lingkar Raja Ampat sepanjang 342 km untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Raja Ampat. Pada tahun 2017 ini, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 31,5 miliar untuk pembangunan jalan tersebut.
Namun panjang jalan yang dapat dibangun hanya 228,39 km sementara sisanya sepanjang 113,61 km masuk dalam wilayah cagar alam.Kondisi Jalan Lingkar Raja Ampat yang sudah teraspal mencapai 35,77 km, 96,43 km masih berupa pengerasan tanah dan sisanya 209,8 km masih belum terbuka. Pada 2017 ini ditargetkan ada tambahan jalan yang beraspal sepanjang 37,77 km dan 97,76 km pengerasan batu.
Untuk melakukan pembangunan di Papua membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga untuk memenuhi anggaran tersebut, pemerintah Indonesia mengalami peningkatan jumlah hutang luar negerinya. Namun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya di Papua.
Tujuan pembangunan di Papua lebih spesifik untuk menciptakan keadilan dan mengurangi kesenjangan wilayah yang selama ini menjadi permasalahan wilayah pinggiran. Walaupun hasilnya tidak dapat dirasakan secara instan, tapi pemerintah Indonesia meyakini bahwa pembangunan yang dilakukan memiliki manfaat yang besar kedepannya. Karena pembangunan tersebut mempunyai tujuan jangka panjang dalam mensejahterakan rakyat Papua.
Selain itu, dengan pembangunan infrastruktur, harapannya akan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam aspek perekonomian. Karena ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu aspek pertimbangan yang dapat menarik investasi masuk ke Indonesia terutama di Papua.
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam berkomitmen membangun Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia seharusnya kita mendukung program pembangunan tersebut. Agar percepatan pembangunan di Indonesia dapat segera terwujud dan hasilnya dapat dirasakan. )*Penulis adalah alumnis Universitas Nusa Cendana NTT
