SAMPIT – Terpilihnya tiga nama unsur pimpinan DPRD Kotim periode 2019-2024 membuat publik menaruh harapan besar pada lembaga itu. Diharapkan lembaga tersebut tetap menjaga tradisi sebagai lembaga yang kritis dan lantang menyuarakan kepentingan publik.
Pemerhati politik dan kebijakan publik Bambang Nugroho meminta unsur pimpinan terpilih tetap konsisten untuk kepentingan rakyat. Dia tidak ingin lembaga itu tak bertaring dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.
”Poin penting untuk pimpinan baru itu, harus mampu mempertahankan tradisi lembaga yang terkenal berani dan vokal menentang kebijakan eksekutif yang dianggap tidak konsisten untuk kepentingan banyak orang,” kata Bambang.
Menurut Bambang, menjadi pimpinan DPRD bukan hal mudah. Kemampuan mengonsolidasi secara internal harus mutlak dimiliki ketua dan wakil ketua. Selain itu, pimpinan DPRD juga wajib menjalin komunikasi ke lingkungan eksternalnya, yakni yudikatif, masyarakat, aktivis, dan ormas.
”Selama beberapa tahun saya amati, pimpinan DPRD juga berfungsi sebagai fasilitator dan mediator. Ada konflik masyarakat, DPRD yang memediasi hingga bisa diredam. Kemampuan ini harus dimiliki pimpinan secara mutlak. Tidak bisa ditawar,” katanya.
Di sisi lain, Bambang mengaku terkejut dengan dinamika di PDI Perjuangan. Dia tak mengira nama Rinie bisa memimpin lembaga sekaliber DPRD Kotim. ”Kalau dua pimpinan lainnya tidak terlalu, karena mereka memang sejak awal patut diperhitungkan,” katanya.
Pemerhati politik lainnya, Agung Adisetiyono menyangsikan kinerja unsur pimpinan DPRD. Kemampuan para unsur pimpinan itu, terutama ketua, akan jadi pertaruhan pembangunan Kotim ke depannya. Ketiganya bisa dikatakan sangat baru. Harus secepat mungkin melakukan penyesuaian.
”Pimpinan DPRD saat ini adalah orang baru dan masih segar, tapi masih diragukan apakah bisa dan mampu membawa lembaga itu dengan baik atau tidak,” ujar Agung yang juga praktisi hukum ini.
Agung menuturkan, DPRD Kotim harus konsisten sesuai jalurnya, yakni sebagai penyeimbang kekuasan eksekutif. Namun, ketika DPRD tidak bisa mengimbangi, pembangunan cenderung tidak seimbang.
”Kalau melihat dari struktur pembagian kekuasaan di negara kita, legislatif ini adalah alat penyeimbang dan pengawas kebijakan eksekutif. Kalau legislatifnya tidak mampu melakukan itu, terjadilah pembangunan yang tidak berkeadilan dan lain sebagainya,” kata dia.
Sementara itu, siang kemarin (17/9), tiga pimpinan DPRD Kotim definitif mulai disampaikan dalam rapat paripurna. Seluruh fraksi menyepakati untuk diajukan ke Gubernur Kalteng melalui Bupati Kotim Supian Hadi untuk segera dikeluarkan surat keputusan.
”Segera diajukan ke Gubernur. Harapan kami, kalau bisa secepatnya supaya lembaga ini bisa memiliki pimpinan yang definitif,” kata Rimbun, Ketua sementara DPRD Kotim.
Lembaga itu akan dipimpin Rinie yang ditunjuk sebagai Ketua DPRD Kotim dari Fraksi PDI Perjuangan. Rinie merupakan wajah dan pendatang baru dalan kancah perpolitikan Kotim. Kemudian, Wakil ketua I dari Fraksi Golkar, Rudianur yang juga mantan Ketua Komisi II DPRD periode 2014-2019 lalu.
Selanjutnya, Muhammad Rudini sebagai Wakil Ketua II dari Fraksi PAN. Rudini juga setidaknya pernah menjabat anggota DPRD dan mantan kontestan Pilkada Kotim tahun 2015 lalu. (ang/ign)
