SAMPIT – Menjelang Pilkada 2020, badai politik menerpa PDIP Kotim. Sejumlah kader militan dan Pengurus Anak Cabang (PAC) ramai-ramai keluar partai. Kader dari sejumlah kecamatan itu menyerahkan surat resmi pengunduran diri dengan cap materai disertai penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.
Kader PDIP yang mengundurkan diri, di antaranya dari PAC PDIP Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, Seranau, Ketapang, hingga kader di Baamang.
Saat rombongan kader tersebut mendatangi kantor DPC PDIP Kotim, Kamis (5/12), pintu kantor itu tertutup rapat. Tak berselang lama, datang Wakil Ketua DPC PDIP Kotim, Nadiansyah. Dia langsung menerima berkas pengunduran diri sejumlah kader PDIP itu.
”Ini bentuk kekecewaan kami kepada DPC, karena sekarang mereka yang terpilih sebagai PAC tidak ada penjaringan dari ranting-ranting,. Sekarang malah ditunjuk,” kata Suriansyah, mantan Ketua PAC PDIP Kecamatan Teluk Sampit.
Menurut Suriansyah, partai di bawah komando Megawati Soekarno Putri itu tak lagi sebagai organisasi yang demokratis. Bahkan, lanjut dia, mereka ada mendapat rekaman pembicaraan dari salah satu pengurus DPC yang ingin mengubah SK PAC Kecamatan Baamang . ”Kan yang begini tak benar,” tegasnya.
Suriansyah mengaku tak lagi dilibatkan dalam penjaringan pengurus PAC. Padahal, sejak 15 tahun silam, penjaringan PAC melibatkan struktur ranting. ”Jika sebelumnya dalam penjaringan Ketua PAC berdasarkan suara ranting, sekarang dapat satu suara bisa jadi Ketua PAC. Tidak melihat berapa besar dukungannya. Saya sudah 15 tahun di PDIP dan dua periode menjabat Ketua PAC Teluk Sampit. Jujur, saya sangat kecewa dengan pengurus DPC sekarang,” tuturnya.
Suriansyah juga menuding salah satu PAC di Kecamatan Cempaga menunjuk pengurus Perindo dan langsung mendapat posisi bendahara PAC. ”Jadi, kami, kader, tidak ada gunanya. Tidak dianggap. Sampai-sampai orang luar yang ditunjuk," ujarnya.
Sementara itu, Nurliani, kader PDIP Kotim mengaku mundur karena sudah tak sejalan lagi dengan pengurus DPC PDIP Kotim saat ini. ”Lebih baik saya mundur,” katanya.
Sekretaris PAC Seranau Siti Hamdanah juga mengungkapkan kekecewaannya. Pasalnya, kepengurusan baru PAC Seranau justru tidak mengakomodir penduduk setempat. ”Anehnya, justru mereka yang dari Baamang dan kader parpol lain diangkat jadi Ketua PAC. Jadi, tidak ada gunanya kami sebagai kader kalau aturan partai bisa dibuat seperti itu,” tegasnya.
Sebagai informasi, musyawarah PAC PDIP Kotim digelar pekan lalu. Kegiatan itu untuk memilih sejumlah PAC di daerah selatan. Polemik penujukan pengurus memunculkan gelombang konflik. Bahkan, dalam waktu dekat, kader dan loyalis serta mantan pengurus PAC tujuh kecamatan hingga daerah pedalaman kabarnya akan melakukan hal serupa.
Wakil Ketua DPC PDIP Kotim Nadiansyah tak bisa berbicara banyak. ”Saya tak bisa komentar apa-apa, karena mau mereka mundur dari PDIP itu hak dan pilihan mereka, terlepas ada yang menyebabkannya,” kata Nadiansyah.
Nadiansyah mengaku hanya menerima berkas pengunduran diri tersebut, kemudian diproses di tingkat partai. ”Saya hanya menerima berkas mereka tadi,” tandasnya.
Tetap Solid
Ketua DPC PDIP Kotim Ahmad Yani Ranggan menegaskan, kader yang mengundurkan diri itu bukan lagi pengurus partai. Dia tak bisa menghalangi pilihan para kader banteng tersebut.
”Tolong dipahami. Mereka bukan PAC, hanya sebagai kader. Jadi, silakan menggunakan hak politiknya. PDIP tidak merasa kekurangan kader. Justru dalam minggu ini sudah ada sekitar 300-an orang yang ingin menjadi kader dan mengurus kartu tanda anggota. Jadi, kami tidak khawatir. Itu sudah biasa terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, kekecewaan mantan PAC dan kader itu wajar, karena itulah dinamika politik. Dia menegaskan PDIP tetap solid. ”Peralihan kepemimpinan itu pasti terjadi,” ujarnya.
Yani menjelaskan, penjaringan Ketua PAC dari ranting, kemudian disampaikan ke DPC dan ditindaklanjuti DPD. ”Bukan ketua DPC yang menentukan, karena SKB (sekretaris dan bendahara, Red) kewenangannya DPD partai. Jadi jangan dibolak-balik,” ujarnya.
Apabila sekretaris dan bendahara sudah dilantik, lanjutnya, mereka sebagai mantan maupun kader tidak lagi berwenang mengomentari masalah internal PDIP.
”Intinya mereka punya hak politik. Silakan saja sebagai kader partai mau pilih partai mana, tetapi saya juga berterima kasih atas dedikasi mereka terhadap partai selama ini. Namun, karena sudah demisioner, apalagi saya dengar ada yang masuk ke partai lain, seharusnya tidak berwenang lagi mengomentari internal PDIP,” ujarnya.
Dia menambahkan, pernyataan pengunduran diri juga sebenarnya tak berlaku, karena mereka hanya sebagai kader. ”Tidak ada namanya pengunduran diri karena yang bisa menyatakan pengunduran diri itu pengurus dan sebagai pengurus partai wajib menjalankan aturan partai,” tegasnya. (ang/hgn/ign)
