SAMPIT – Kecamatan Seranau menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 di aula Kecamatan Seranau, Selasa (14/1).
Musrenbang dihadiri anggota DPRD dari dapil Kotim 2 (Baamang dan Seranau), Kepala Bappeda Kabupaten Kotim, Kepala Bappenda Kabupaten Kotim, Danramil, tokoh masyarakat, adat, dan agama serta beberapa pemangku kepentingan.
Camat Seranau Edy Hidayat Setiadi menyampaikan, setiap peserta musrenbang bisa menyampaikan usulan pembangunan. Hasil musyawarah ini akan dibawa ke jenjang Musrenbang Kabupaten Kotim. Ia juga selalu mengingatkan warga untuk selalu tertib membayar pajak, karena pajak merupakan sumber pemasukan dari anggaran pemerintah pusat maupun daerah.
Diskusi kelompok pada Musrenbang RKPD di Kecamatan Seranau dibagi jadi tiga bagian: yakni Kelompok Ekonomi; Kelompok Pendidikan, Kesra dan Dukpem; Kelompok Infrastruktur dan Pemukiman. Ia sangat berharap usulan prioritas dari warga Kecamatan Seranau bisa terealisasi di tahun 2021 mendatang.
“Sebenarnya masyarakat sedikit kecewa dengan pembacaan hasil musrenbang di tahun 2020, yang tidak terealisasi tidak dibacakan oleh mereka dari Bappeda Kotim. Jadi kami berharap apa yang kita musyawarahkan di tahun 2020 kali ini bisa terwujud di 2021 nanti. Kami akan mengawal jalannya proses musrenbang di tingkat kabupaten,” ungkap Edy, Selasa (14/1).
Sekretaris Camat Seranau Sony menambahkan, yang terpenting usulan dari lima desa dan satu kelurahan di Kecamatan Seranau bisa terkaver di musrenbang tingkat kecamatan, khususnya usulan di bidang pendidikan. Ia sangat berharap pemerintah daerah memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat Seranau.
“Ada beberapa hal yang tidak bisa terkaver anggaran dana desa, sehingga kita mengharap dana APBD untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat kami, meski kami tahu terkadang anggaran yang tersedia belum mampu mengatasi semua kebutuhan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Adapun beberapa usulan prioritas dalam musrenbang kali ini. Desa Seragam Jaya mengusulkan antara lain perbaikan Jalan Poros Mufakat sepanjang 6000 meter, saluran air sekunder, dan jembatan jalan poros.
Sedangkan Kelurahan Mentaya Seberang mengusulkan peningkatan untuk rehab berat kantor Kelurahan Mentaya Seberang, pembuatan jalan titian sepanjang 880 meter, pembuatan jalan poros penghubung antar RT di Kecamatan Seranau.
Desa Terantang mengusulkan jembatan di Tinduk untuk menghubungkan jalan antardesa dan pembuatan irigasi persawahan.
Desa Batuah mengusulkan pembuatan Jalan Poros Mufakat, pembuatan siring pantai yang rusak akibat pengikisan air, pelebaran jalan poros di Desa Batuah. Desa Terantang Hilir mengusulkan pembuatan WC umum sebanyak 10 buah.
Dalam musrenbang kali ini, Asisten I Setda Kotim Nur Aswan mengatakan, mengingatkan warga terkait sasaran pembangunan yang ingin dicapai di 2021. Di tahun 2021 pemkab akan memantapkan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi perdagangan dan jasa. Sementara itu, anggaran yang tersedia saat ini sejumlah Rp. 1.915.273.393.370.500,-, terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebanyak Rp. 924.905.367.430 dan anggaran belanja langsung sebanyak Rp. 990.368.023.945,-.
”Kami berharap musrenbang kali ini dapat memberikan pendapat dan rencana yang bersifat membangun. Apabila ada usulan yang belum terealisasi di tahun-tahun berikutnya, karena semata-mata keterbatasan anggaran. Kami mengajak seluruh masyarakat dan pihak swasta serta seluruh lapisan masyarakat lainnya untuk terus bersinergi membangun Kabupaten Kotim,” katanya.
Perwakilan Bappeda Kabupaten Kotim menuturkan, pembangunan di seluruh sektor untuk 17 kecamatan di Kotim harus didukung semua pemangku kepentingan Peserta musrenbang perlu meng-input seluruh usulan prioritas masing-masing desa.
Sementara itu, Kabid Penetapan Perhitungan dan Keberatan Bappenda Kabupaten Kotim Bahagia menjelaskan, pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotim, yang salah satunya diperoleh dari pajak dan retribusi. Oleh karena itu, masyarakat diminta tertib membayar pajak guna membantu pembangunan daerah, sehingga antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat bisa bersinergi. (soc/rm-97/yit).
