SAMPIT – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo mendesak agar  pemerintah daerah kembali mengevaluasi keberadaan pelabuhan bongkar muat di dalam kota Sampit.

Aktivitas bongkar muat dan angkutan barang di atas beban 8 ton ini dituding sebagai penyebab kerusakan infrastruktur jalan dalam kota Sampit.

 “Saya sudah cek jalur S Parman Sampit, saat ini jalannya mulai bergelombang dan sebentar lagi akan rusak parah. Ini tidak lain karena muatan dari truk yang melakukan bongkar muat dari pelabuhan dengan mauatan melebihi kemampuan jalan,” kata Handoyo J Wibowo, kemarin.

Handoyo menyebutkan kondisi demikian tidak bisa dibiarkan karena akan menganggu infrastruktur dalam kota Sampit. Selain itu juga kendaraan besar yang melintas di jalan S Parman sudah tidak bisa lagi dibiarkan karena selain menyebabkan kerusakan jalan juga faktor keselamatan warga.

“Contohnya saja sudah berapa kali truk fuso amblas di jalan S Parman maupun jalan Ahmad Yani. Apa mungkin terus menerus truk bobot besar ini dibiarkan. Jadi tidak bisa lagi pelabuhan dalam kota, pemerintah daerah harus segera koordinasi dengan Pelindo untuk membicarakan hal ini. Bagaimana pun Pemkab Kotim punya kewenangan untuk itu,” tegas dia.

Menurutnya, jika pelabuhan itu dipindah, maka ketahanan jalan dalam Kota Sampit bisa lama. Namun sebaliknya jika tetap dibiarkan, maka jalan akan cepat rusak lalu menelan anggaran untuk penanganan dengan jumlah besar.

“Kalau urusan jalan rusak tidak cukup hanya Rp 200-300 juta, tapi mencapai miliaran rupiah, ditambah dengan kondisi seperti ini, keuangan Kotim lagi terjun bebas, beban pemerintah akan semakin berat,”tandasnya. (ang/fm)